AS Beri Rp151 M bagi Warga yang Buktikan Intervensi Rusia di Pilpres

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Kamis (28/7/2022) menawarkan hadiah bagi siapapun yang bisa memberikan bukti intervensi Rusia dalam pemilihan presiden. Pasalnya, AS menuding adanya sejumlah organisasi yang bekerja sama dengan Badan Intelijen Rusia atau FSB.
Selama ini, AS menduga bahwa Rusia terlibat dalam terpilihnya eks Presiden Donald Trump pada pilpres 2016. Tudingan itu membuat hubungan antara Moskow dengan Washington memanas. Hubungannya bahkan memburuk saat Rusia memutuskan invasi ke Ukraina.
1. AS tawarkan Rp151,5 miliar bagi informasi keterlibatan Rusia
Keterangan tersebut diungkapkan secara langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis lalu. Sementara, imbalan atas informasi tersebut mencapai 10 juta dolar AS atau Rp151,5 miliar.
"Kemendagri mencari informasi di Internet Research Agency LLC (IRA), Yevgeniy Viktorovich Prigozhin dan diduga memiliki hubungan dengan entitas Rusia dan berasosiasi atas keikutsertaan dalam intervensi pemilihan umum di Amerika Serikat," tutur Kemendagri AS, dikutip dari Reuters.
Pemerintah AS menyebut bahwa IRA yang berbasis di St. Petersburg telah melangsungkan operasi intervensi politik dan elektoral. Selain itu, negeri Paman Sam sudah menjatuhkan sanksi kepada Prigozhin dalam intervensi tersebut.
"Pada 2014, IRA sudah melangsungkan operasi intervensi dengan sistem politik AS, termasuk pemilihan presiden tahun 2016. Sementara, tugas perusahaan itu berfungsi untuk menyebarkan kebingungan di masyarakat AS," paparnya.
2. AS tetapkan warga negara Rusia sebagai pelaku intervensi politik
Kementerian Hukum AS pada Jumat (29/7/2022) telah menetapkan seorang warga Rusia bernama Aleksandr Viktorovich Ionov sebagai terduga pelaku. Sebab, ia diduga bekerja sama dengan kelompok politik di AS untuk menyebarkan informasi yang berdampak pada pilpres.
Ionov disebut bekerja untuk pemerintah Rusia dan FSB untuk menyebarkan informasi mengenai kampanye sejak Desember 2014 sampai Maret 2022. Selain itu, ia dan organisasinya AGMR (Anti-Globalization Movement of Russia) resmi dijatuhi sanksi.
"AGMR yang merupakan laman berbahasa Inggris diklaim melakukan pergerakan sosio politik yang melawan beberapa aspek proses globalisasi dan berusaha untuk menghentikan manifestasi yang disebut dengan perubahaan dunia baru," kata Kemenkeu AS, dilansir dalam RFE/RL.
Di sisi lain, Ionov juga mendorong penyebaran berita bohong terkait invasi Rusia ke Ukraina.
3. Organisasi politik di AS dijatuhi sanksi karena berhubungan dengan Ionov
Sementara itu, beberapa organisasi politik AS yang punya hubungan dengan AGMR dan Ionov disebut sebagai kelompok separatis. Organisasi politik tersebut diketahui memiliki basis di negara bagian Florida dan California.
Bebarapa kelompok politik itu disebut memiliki hubungan dengan FSB dan mendapatkan bantuan finansial dari entitas Rusia tersebut. Pihak Rusia disebut menggunakan organisasi tersebut untuk menyebarkan propaganda pro-Rusia dan separatis secara online maupun lewat radio.
Enam orang warga AS disebut bekerja sama dengan Ionov, termasuk dua di antaranya yang berasal dari Florida sempat bekerja di kantor pemerintahan pada 2017-2019. Konspirator lainnya juga bekerja untuk mempromosikan kepentingan Rusia dan menggerakkan kemerdekaan California, dilaporkan dari CNN.