Australia Abaikan Pembebasan Julian Assange
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Australia telah mengabaikan seruan untuk ikut campur dalam pembebasan pendiri WikiLeaks, Julian Assange, pada Minggu (12/12) waktu setempat. Sebelumnya, Pengadilan Inggris memutuskan Assange diekstradisi ke Amerika Serikat.
1. Akan tetapi, pemerintah Australia tetap memantau kasus Assange dengan cermat
Dilansir dari The Guardian, pemerintah Australia mengatakan sedang memantau kasus
Assange dengan cermat, tetapi akan terus menghormati proses hukum di Inggris, termasuk banding lebih lanjut berdasarkan hukum Inggris, serta menekankan Australia bukan pihak dalam kasus ini.
Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Inggris menyebabkan seruan baru bagi pemerintah Australia untuk mengambil sikap, dengan anggota parlemen independen Tasmania, Andrew Wilkie, menyerukan kepada Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, untuk mengakhiri kegilaan ini dan menuntut AS dan Inggris membebaskan Assange.
Partai Buruh Australia mengatakan pihaknya yakin masalah telah berlarut-larut terlalu
lama dan pemerintah Morrison harus melakukan apa yang dapat mendorong pemerintah AS untuk menyelesaikan masalah ini.
Begitu juga dengan kubu Partai Hijau Australia yang meminta Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, untuk segera berbicara dengan AS dan memberitahu mereka untuk membatalkan tuduhan yang tidak masuk akal dan mengakhiri penyiksaan yang dialami oleh Assange.
Menanggapi permintaan untuk mengomentari perkembangan terbaru, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan pihaknya memnatau kasus Assange dengan cermat, seperti yang dilakukannya untuk warga Australia lainnya yang ditahan dan tunduk pada proses pengadilan di luar negeri.
"Australia akan terus menghormati proses hukum Inggris, termasuk banding lebih lanjut
berdasarkan hukum Inggris," ungkap pernyataan dari juru bicara Departemen Luar Negeri
dan Perdagangan Australia yang dilansir dari The Guardian.
2. Tunangannya ungkap Assange sedang mengalami stroke tingan di dalam penjara
Tunangan Assange, Stella Moris, mengatakan Assange menderita seperti binatang yang
terperangkap dalam sangkar di kebun binatang.
Ia juga menambahkan Assange mengalami stroke ringan di dalam Penjara Belmarsh pada
Oktober 2021 lalu.
"Julian sedang berjuang dan saya khawatir stroke ringan ini bisa menjadi awal dari serangan yang lebih besar. Ini menambah ketakutan kami tentang kemampuannya untuk
bertahan semakin lama pertempuran hukum yang panjang ini berlangsung," ungkap
pernyataan Stella Moris yang dilansir dari The Guardian.
Kelompok Reporters Without Borders mengatakan Assange kemungkinan menghadapi hukuman penjara seumur hidup karena menerbitkan informasi untuk kepentingan publik.
Kelompok tersebut mengatakan Undang-Undang Spionase di AS tidak memiliki pembelaan kepentingan publik dan preseden dapat diterapkan ke outlet media mana pun yang menerbitkan cerita berdasarkan dokumen yang bocor atau bahkan jurnalis, penerbit, atau sumber mana pun di dunia.
Mereka juga meminta pemerintah AS untuk menghentikan kasusnya selama lebih dari satu dekade terhadap Assange sekali dan untuk semua, sejalan dengan komitmennya untuk melindungi kebebasan media.
3. Hakim Pengadilan Banding Inggris diyakinkan oleh janji AS sehingga memenangkan pengajuan banding tersebut
Pengadilan Tinggi Inggris pada Jumat (10/12) lalu mengumumkan Assange dapat diekstradisi dari Inggris ke AS.
Pihak AS memenangkan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Inggris bulan Januari 2021 lalu bahwa ia tidak dapat diekstradisi karena kekhawatiran atas kesehatan mentalnya.
Hakim diyakinkan oleh janji AS untuk mengurangi risiko bunuh diri dan Moris mengatakan
mereka bermaksud untuk mengajukan banding.
Assange sendiri dicari di AS atas publikasi ribuan dokumen rahasia pada tahun 2010 dan
2011 lalu.
Moris menilai putusan itu berbahaya dan salah arah sambil menambahkan bahwa jaminan AS secara inheren tidak dapat diandalkan.
Pemimpin Redaksi WikiLEaks, Kristinn Hrafnsson, mengatakan bahwa nyawa Assange sekali lagi berada di bawah ancaman besar dan begitu pula hak jurnalis untuk menerbitkan materi yang menurut pemerintah dan perusahaan tidak nyaman.
"Ini tentang hak pers yang bebas untuk mempublikasikan tanpa diancam oleh negara
adidaya yang menggertak," ungkap pernyataan dari Kristinn Hrafnsson yang dilansir dari
BBC.
Amnesty International menggambarkan putusan itu sebagai "parodi keadilan" dan jaminan
AS dianggap "sangat cacat".
Begitu juga dengan Direktur Organisasi HAM Eropa, Nils Muiznieks, mengatakan hal itu justru menimbulkan ancaman besar bagi kebebasan pers bauk di AS maupun di luar negeri.
