Pemerintah Bolivia dan Konfederasi Pekerja Bolivia menandatangani perjanjian damai yang mengakhiri aksi protes serta blokade jalan selama 50 hari di berbagai wilayah negara itu.
Kesepakatan ini memulihkan distribusi logistik, ekonomi, dan layanan publik yang sempat lumpuh akibat blokade, sementara komite bersama dibentuk untuk merumuskan kebijakan ekonomi baru dalam 90 hari.
Meski perdamaian tercapai, kelompok pendukung Evo Morales masih melanjutkan blokade di beberapa daerah sehingga pemerintah menetapkan status darurat nasional selama 90 hari.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, menandatangani perjanjian damai dengan Konfederasi Pekerja Bolivia (COB) pada Jumat (19/6/2026). Kesepakatan ini mengakhiri aksi protes dan pemblokiran jalan yang berlangsung selama 50 hari di berbagai wilayah.

Perjanjian tersebut menjadi langkah penting untuk memulihkan distribusi logistik, kegiatan ekonomi, dan layanan publik yang terganggu akibat blokade berkepanjangan. Namun, sejumlah kelompok pendukung mantan Presiden Evo Morales masih menolak kesepakatan itu.

1. Pemerintah dan serikat buruh sepakat akhiri protes

Kesepakatan dicapai setelah perundingan tertutup antara Presiden Rodrigo Paz dan pimpinan COB di Istana Kepresidenan, La Paz. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah tuntutan buruh, termasuk kebijakan penghematan anggaran dan pencabutan subsidi bahan bakar yang memicu aksi mogok sejak Mei 2026.

Pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk tidak memprivatisasi perusahaan milik negara. Sebagai bagian dari perjanjian, COB meminta seluruh anggotanya menghentikan demonstrasi dan blokade jalan.

"Mulai saat ini, semua aksi protes dan blokade kami hentikan di seluruh negeri," kata Sekretaris Eksekutif COB, Mario Argollo, dilansir Arab News.

Kedua pihak juga menyepakati pembentukan komite bersama yang terdiri atas perwakilan pemerintah dan serikat pekerja. Komite tersebut akan menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi baru dalam waktu 90 hari.

Menurut Argollo, dialog menjadi cara untuk meredakan ketegangan politik yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir.

"Kami percaya, kami harus menyelesaikan perbedaan pendapat dan mulai membangun negara berdasarkan kesepakatan bersama, dengan pekerja ikut serta dalam setiap keputusan," ujarnya.

2. Blokade picu gangguan distribusi dan layanan publik

Aksi pemblokiran jalan selama berminggu-minggu menghambat akses menuju La Paz dan El Alto yang dihuni sekitar dua juta penduduk. Akibatnya, pasokan bahan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya terganggu.

Pemerintah menyebut banyak warga kesulitan bekerja, mengakses layanan kesehatan, hingga memperoleh kebutuhan sehari-hari akibat penutupan jalur transportasi darat.

"Rakyat Bolivia tidak boleh terus disandera oleh blokade yang menghalangi mereka bekerja, belajar, berobat, memenuhi kebutuhan hidup, dan mencari nafkah," kata Presiden Rodrigo Paz, dilansir Times of India.

Gangguan distribusi juga berdampak pada sektor kesehatan. Sejumlah rumah sakit dilaporkan mengalami kekurangan pasokan oksigen medis, sementara Ombudsman Bolivia mencatat adanya korban jiwa yang diduga berkaitan dengan sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan.

Di tengah krisis tersebut, Amerika Serikat menawarkan bantuan logistik untuk membantu kelancaran distribusi kebutuhan pokok. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dikabarkan telah berbicara langsung dengan Presiden Paz mengenai dukungan itu.

3. Sejumlah kelompok masih menolak hasil kesepakatan

Meski pemerintah dan COB telah mencapai kesepakatan, situasi belum sepenuhnya kondusif. Kelompok tani pedesaan yang berafiliasi dengan mantan Presiden Evo Morales tetap melanjutkan blokade di beberapa wilayah, terutama di Cochabamba.

Mereka menuntut pengunduran diri Presiden Paz dan menolak hasil perundingan yang dicapai pemerintah dengan pimpinan serikat buruh.

Penolakan juga datang dari sebagian organisasi masyarakat adat di dataran tinggi Bolivia. Mereka menilai kesepakatan itu tidak mewakili seluruh kelompok yang terlibat dalam aksi protes.

Untuk memulihkan akses transportasi dan menjaga ketertiban, pemerintah menetapkan status darurat nasional selama 90 hari mulai Sabtu (20/6/2026). Kebijakan tersebut memberi wewenang lebih kepada aparat keamanan untuk membuka jalur-jalur yang masih diblokade.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.