Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

China Sebut Filipina Biang Kerok di Laut China Selatan

potret kondisi di Laut China Selatan (pixabay.com/user1488365914)

Jakarta, IDN Times - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan Filipina harus bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan.

“Tanggung jawab atas keadaan darurat yang terjadi baru-baru ini di perairan sekitar Ren’ai Jiao, sepenuhnya berada di tangan Filipina,” kata Mao, dikutip dari ANTARA, Selasa (12/12/2023).

Ren’ai Jiao yang disebut China ini adalah nama lain dari Kepulauan Spratly. Filipina menyebutnya sebagai Beting Ayungin.

1. Kapal China tembak meriam air

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning. (twitter.com/MFA_China)

Pada Minggu (10/12/2023), kapal-kapal China dilaporkan menembakkan meriam air ke tiga kapal Filipina, untuk mengirimkan pasokan kepada nelayan di Scarborough Shoal.

Setelah itu, terjadi tabrakan antara kapal Filipina dan China di Second Thomas Shoal.

“Hal ini sangat melanggar kedaulatan China dan membahayakan personel kami. Penjaga pantai China sudah mengambil tindakan hukum yang diperlukan terhadap kapal Filipina, sesuai dengan hukum dalam negeri dan internasional,” ucap Mao.

Kementerian Luar Negeri China juga sudah mengajukan nota protes kepada Filipina.

2. Spratly diklaim milik China

Personel penjaga pantai Filipina sedang mengamati armada milik China di daerah Sabina Shoal, Kepulauan Spratly, Laut China Selatan pada 27 April 2021. (Facebook.com/Philippines Coast Guard)

Sementara itu, Mao menegaskan, Kepulauan Spratly adalah mutlak bagian dari China.

“China memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas Nansha Qundao termasuk Ren’ai Jiao dan perairan sekitarnya. Hal ini terjadi dalam perjalanan sejarah panjang dan konsisten dengan hukum internasional termasuk Piagam PBB,” ungkap Mao.

3. Filipina disebut melanggar hukum internasional

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning (Twitter.com/Spokesperson发言人办公室)

Mao mengatakan Filipina melanggar hukum internasional dan ketentuan dari Declaration of Conduct (DoC) Laut China Selatan serta teritorial China.

“Kami sekali lagi mendesak Filipina untuk berhenti melanggar kedaulatan China dan melakukan tindakan provokatif, berhenti menyerang dan menjelek-jelekkan China tanpa dasar dan merusak perdamaian serta stabilitas di Laut China Selatan,” tegasnya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Sonya Michaella
EditorSonya Michaella
Follow Us