Delegasi Hamas Pergi ke Mesir, Bahas Rencana Gencatan Senjata di Gaza
- Hamas mengirim delegasi ke Kairo, Mesir untuk membicarakan gencatan senjata Israel-Palestina.
- Negara-negara Islam Arab sepakat mengedepankan gencatan senjata permanen ketimbang evakuasi warga Palestina dari Gaza.
- Forum tingkat Menlu negara Islam menolak ide pemindahan warga Palestina dari Gaza dan menolak proposal AS terkait pemindahan warga Gaza.
Jakarta, IDN Times - Hamas mengirimkan satu delegasi ke Kairo, Mesir, Sabtu, 12 April 2025 untuk membicarakan proposal terbaru mengenai gencatan senjata antara Israel dan Palestina.
Ini merupakan langkah terbaru usai dirilis pernyataan terbaru dari negara-negara Islam Arab di sela Forum Diplomasi Antalya, Turki, pada 11 April 2025. Negara-negara Islam itu sepakat mengedepankan gencatan senjata ketimbang menegevakuasi warga Palestina dari Gaza.
Dikutip dari kantor berita China, Xinhua, Minggu (13/4/2025), Hamas menyambut baik proposal baru ini, karena digadang-gadang akan menjadi gencatan senjata permanen. Selain itu, tentara Israel disebut akan ditarik sepenuhnya dari Jalur Gaza.
Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan, proposal tersebut juga harus titik akhir penderitaan bagi rakyat Palestina. Selain itu, Hamas juga mengharapkan pertukaran narapidana yang dijalankan dengan serius.
Selama berada di Kairo, delegasi Hamas akan bertemu juru runding dari Qatar dan Mesir. Hamas menyatakan pihaknya kembali ke meja perundingan sebagai upaya berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan, dan menghentikan serangan Israel di Gaza.
1. Negara Arab tolak ide pemindahan warga Palestina keluar dari Gaza
Sebelumnya, dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri negara-negara Arab di Antalya, Turki, menolak ide pemindahan warga Palestina dari Gaza. Pertemuan itu dilaporkan juga diikuti Menlu Sugiono.
Selain Indonesia, ada pula Menlu Yordania, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Turki, Nigeria, Palestina, dan Uni Emira Arab (UEA). Hadir juga Sekretaris Jenderal Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta perwakilan dari Spanyol, Slovenia, Norwegia, Inggris, Prancis, Rusia, hingga China.
Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan pertemuan itu turut dihadiri Menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan. Masing-masing pejabat tinggi menyampaikan pandangannya dalam pertemuan tersebut, khususnya mengenai perkembangan situasi di Gaza.
Selain itu, mereka juga terus menggalang upaya bersama untuk menghadapi semua pelanggaran Israel terhadap hukum internasional dan hukum kemanusiaan, serta pelanggaran serius terhadap rakyat Palestina.
"Kami juga menolak semua upaya untuk memindahkan warga Palestina, termasuk kebijakan-kebijakan yang membuat penderitaan penduduk Palestina semakin dalam. Padahal, itu merupakan bagian dari upaya pemindahan secara paksa," kata mereka.
2. Pertemuan tingkat Menteri OKI di Antalya tak mempertentangkan pernyataan Prabowo
Pernyataan para pejabat tinggi di forum tingkat Menlu negara Islam itu, membuat publik bertanya-tanya. Apakah pernyataan yang dirilis negara-negara Arab itu untuk merespons proposal yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Diketahui, Presiden Prabowo sempat mengatakan Indonesia siap mengevakuasi sementara 1.000 warga Palestina keluar dari Gaza. Namun, ia menyebut proposal itu harus mendapat persetujuan dari semua pihak, termasuk otoritas di Palestina.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat, mengatakan dalam pertemuan Menlu OKI itu, tidak ada satu pihak pun yang mempertentangkan pernyataan Presiden Prabowo.
"Semua negara OKI yang hadir pada pertemuan tingkat menteri OKI di Antalya tidak mengartikan pernyataan presiden sebagai upaya relokasi, apalagi pengosongan Gaza. Hal itu bisa dilihat dari hasil pertemuan tersebut yang sudah dikeluarkan oleh OKI contact group," ujar pria yang akrab disapa Roy itu kepada IDN Times melalui pesan pendek, Minggu.
Roy mengatakan pernyataan Menlu Sugiono sejak awal menyebut evakuasi warga Gaza ke Tanah Air bersifat sementara. Hal itu dilakukan dalam koridor kemanusiaan. Sementara, Sugiono menyebut ide niat baik Indonesia mengevakuasi masih dalam proses konsultasi pada pekan lalu.
3. Pernyataan negara-negara OKI untuk menanggapi usulan dari Trump
Lebih lanjut, Roy mengatakan, yang dibahas dan ditolak negara-negara dalam OKI adalah proposal yang sempat diajukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald J. Trump. Trump melontarkan ide pemindahan sekitar 2 juta warga Gaza dalam jumpa pers di Washington DC pada awal Februari 2025.
Ketika itu, Trump mengatakan akan memindahkan jutaan warga Gaza ke sejumlah negara tetangga, termasuk Indonesia. Trump mengaku sudah menghubungi Mesir dan Yordania untuk menerima kembali warga Gaza, tetapi pemimpin kedua negara tersebut menolak ide itu mentah-mentah.
"Yang dibahas dan di-reject (dalam forum OKI) itu adalah yang terkait dengan proposal Amerika Serikat," kata diplomat senior tersebut.
Respons dalam negeri terhadap ide Prabowo pun tidak memuaskan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai usulan Prabowo mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia justru mengikuti keinginan Trump. Dalam pandangan MUI, tidak mungkin Israel akan membiarkan warga Palestina yang sudah keluar dari Gaza akan kembali ke sana.
