Indonesia Dorong Dunia Bebas Nuklir di Tengah Kebuntuan NPT
- Indonesia memimpin koordinasi 118 negara Gerakan Non-Blok dalam RevCon 2026 di PBB, menegaskan pentingnya pelucutan senjata nuklir sebagai kebutuhan nyata bagi perdamaian dan keamanan global.
- Dalam situasi meningkatnya ancaman nuklir dan kemajuan teknologi militer, Indonesia menyerukan langkah konkret negara pemilik senjata untuk memenuhi kewajiban pelucutan sesuai Pasal VI NPT.
- Selain isu pelucutan, Indonesia menekankan hak setiap negara memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi serta menjaga keseimbangan tiga pilar utama NPT.
Jakarta, IDN Times - Indonesia menegaskan peran aktifnya sebagai Koordinator Gerakan Non-Blok (GNB) dalam Konferensi Tinjauan Traktat Non-Proliferasi Nuklir 2026 atau NPT Review Conference(RevCon 2026) yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada 27 April hingga 22 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Indonesia memimpin koordinasi posisi 118 negara anggota GNB di tengah meningkatnya ancaman nuklir global.
Peran Indonesia menjadi sorotan karena RevCon 2026 berlangsung dalam situasi internasional yang semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, modernisasi senjata nuklir, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam sistem komando nuklir dinilai memperbesar risiko salah perhitungan dan eskalasi konflik.
Indonesia menegaskan pelucutan senjata nuklir tidak bisa lagi dipandang sebagai agenda jangka panjang yang abstrak. Pemerintah menilai ancaman penggunaan senjata nuklir merupakan persoalan nyata yang berdampak langsung terhadap kemanusiaan dan lingkungan global.
“Pelucutan senjata nuklir bukanlah agenda abstrak, melainkan kebutuhan nyata bagi perdamaian, stabilitas, dan keamanan global,” tulis pernyataan yang menegaskan posisi Indonesia pada konferensi tersebut dikutip dari situs resmi Kemlu RI, Senin (25/5/2026).
Di tengah proses negosiasi yang berlangsung alot, Indonesia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan tiga pilar utama NPT, yakni pelucutan senjata nuklir, non-proliferasi, dan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Indonesia menilai konsensus tidak boleh dicapai dengan mengorbankan substansi komitmen pelucutan senjata nuklir yang telah disepakati sebelumnya.
1. Indonesia pimpin konsolidasi negara Non-Blok
Sebagai Koordinator GNB, Indonesia berperan mengonsolidasikan posisi negara-negara berkembang dan non-pemilik senjata nuklir dalam pembahasan RevCon 2026. Langkah itu dilakukan untuk memastikan implementasi NPT berjalan secara seimbang, kredibel, dan tidak diskriminatif.
Dalam berbagai sesi negosiasi, Indonesia mendorong agar komitmen pelucutan senjata nuklir tetap menjadi fokus utama pembahasan. Indonesia menilai negara-negara pemilik senjata nuklir harus menunjukkan langkah konkret sesuai kewajiban dalam Pasal VI NPT.
Pada sesi penutupan konferensi, Indonesia menyampaikan kekecewaan atas gagalnya negara-negara peserta mencapai konsensus terhadap dokumen akhir substantif RevCon 2026. Meski demikian, Indonesia menilai kegagalan tersebut menunjukkan masih adanya penolakan terhadap upaya pelemahan standar pelucutan senjata nuklir.
“Negara-negara non-pemilik senjata nuklir telah menjalankan kewajiban non-proliferasi yang ketat berdasarkan NPT. Karena itu, negara pemilik senjata nuklir harus melakukan langkah nyata untuk melaksanakan kewajiban pelucutan senjata nuklir sesuai dengan Pasal VI NPT,” kata Indonesia dalam pernyataannya.
Indonesia juga menegaskan bahwa standar dan komitmen yang telah dibangun dalam siklus peninjauan sebelumnya tidak boleh diturunkan hanya demi mencapai kesepakatan politik semata.
2. Ancaman nuklir dinilai semakin nyata
RevCon 2026 berlangsung ketika dunia masih menghadapi tingginya jumlah persenjataan nuklir. Saat ini, lebih dari 12 ribu hulu ledak nuklir masih dimiliki sejumlah negara.
Selain itu, meningkatnya modernisasi arsenal nuklir dan kemungkinan dilakukannya kembali uji coba nuklir turut memperbesar kekhawatiran masyarakat internasional. Pengembangan kapal selam bertenaga nuklir dan penggunaan teknologi baru dalam sistem pertahanan juga menjadi perhatian dalam konferensi tersebut.
Indonesia menilai perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial dalam sistem komando dan kendali nuklir, dapat meningkatkan risiko kesalahan pengambilan keputusan yang berujung pada eskalasi konflik.
Menurut Indonesia, ancaman tersebut menunjukkan bahwa risiko penggunaan senjata nuklir bukan lagi isu teoritis. Dampak kemanusiaan dan kerusakan lingkungan akibat senjata nuklir dinilai akan sangat besar apabila konflik terjadi.
Karena itu, Indonesia memandang perlunya penguatan kemauan politik global untuk mendorong pelucutan senjata nuklir secara nyata dan terukur.
3. Indonesia soroti hak pemanfaatan nuklir damai
Selain isu pelucutan senjata, Indonesia juga menyoroti pentingnya menjaga hak setiap negara dalam memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai. Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan bahwa akses terhadap teknologi nuklir damai tidak boleh dibatasi secara politis maupun diskriminatif.
“Pentingnya memastikan hak setiap negara pihak untuk memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai tanpa diskriminasi,” demikian posisi yang disampaikan Indonesia dalam RevCon 2026.
Indonesia juga menilai pendekatan selektif terhadap akses teknologi nuklir berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam tata kelola global. Karena itu, prinsip kesetaraan dalam implementasi NPT dinilai harus tetap dijaga.
Di tengah kebuntuan negosiasi, Indonesia tetap memberikan apresiasi kepada Vietnam selaku Presiden Konferensi atas upaya menjaga proses pembahasan tetap inklusif dan konstruktif.
Bagi Indonesia, hasil RevCon 2026 seharusnya menjadi pengingat bahwa ancaman nuklir global semakin nyata dan membutuhkan respons bersama yang lebih kuat. Ketidaksepakatan dalam konferensi, menurut Indonesia, tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan komitmen pelucutan senjata nuklir.
“Ketidaksepakatan RevCon 2026 tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan komitmen pelucutan senjata nuklir,” beber Indonesia.
