Indonesia Minta Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar Diperbesar
- Situasi di Myanmar semakin memburuk dengan meningkatnya konflik internal dan perdagangan obat terlarang.
- Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 500 ribu dolar AS dan akan menyalurkan vaksin polio ke Myanmar.
- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan perlunya implementasi Lima Poin Konsensus dan mekanisme informal Troika ASEAN untuk Myanmar.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan kekecewaannya lantaran tidak ada kemajuan implementasi dari Lima Poin Konsensus (5PC) untuk menyudahi konflik Myanmar.
“Situasi di Myanmar semakin buruk ditandai dengan meningkatnya konflik internal yang sebabkan meningkatnya pengungsi internal; meningkatnya berbagai aktivitas kejahatan lintas batas, antara lain online scam dan perdagangan obat-obatan terlarang di mana korbannya mayoritas adalah warga negara Asia Tenggara. Data UNODC menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perdagangan opium di Myanmar,” kata Retno, dalam keterangannya, Kamis (25/7/2024).
“Kondisi yang semakin mengkhawatirkan ini mengharuskan semua negara anggota ASEAN, termasuk semua pihak di Myanmar, untuk mengembalikan perdagangan dan stabilitas di Myanmar,” ujar Retno.
1. Minta bantuan kemanusiaan ke Myanmar diperbesar
Untuk itu, Retno meminta agar bantuan kemanusiaan ke Myanmar bisa diperbesar. Tahun ini, Indonesia sendiri telah memberikan bantuan untuk Myanmar sebesar 500 ribu dolar AS untuk program rehabilitasi disabilitas lewat Palang Merah Internasional.
“Indonesia juga akan menyalurkan vaksin polio pada September tahun ini. Indonesia juga menyambut baik inisiatif bantuan kemanusiaan lintas batas dari Thailand dan menekankan perlunya bantuan dilakukan secara inklusif dan transparan di semua level, dari perencanaan hingga implementasinya,” ucap dia.
2. Lima Poin Konsensus tetap jadi referensi bantu Myanmar
Sedangkan, Retno kembali menegaskan bahwa Lima Poin Konsensus harus tetap menjadi referensi utama dalam upaya ASEAN mengeluarkan Myanmar dari konflik.
“Tanpa adanya kemajuan implementasi 5PC, maka partisipasi Myanmar untuk pertemuan Menlu dan KTT ASEAN perlu tetap dipertahankan (tidak ada perwakilan politis),” tutur Retno.
3. Mekanisme Troika ASEAN harus dilanjutkan
Selain itu, Retno menyampaikan perlunya mekanisme informal Troika ASEAN untuk Myanmar bisa terus dilanjutkan. Perlunya sinergi ASEAN dengan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar dalam mobilisasi dan pengelolaan bantuan untuk Myanmar.
Retno menegaskan, Indonesia juga mendukung akan diselenggarakannya Pertemuan para Utusan Khusus Myanmar.
“Kita juga perlu memastikan dialog yang inklusif. Meski hingga saat ini belum ada keinginan dialog dari para stakeholders, namun Retno menegaskan bahwa dialog yang inklusif adalah satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas yang lestari di Myanmar,” tegas Retno.
