Jepang Tingkatkan Anggaran Pertahanan Pada 2026, Picu Risiko Keamanan Regional
- Jepang tingkatkan pengeluaran pertahanan sebesar 2 persen dari PDB
- Jepang akan menjadi negara dengan pengeluaran pertahanan terbesar ketiga di dunia
- China menuding Jepang menyimpang dari jalur damai
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jepang baru-baru ini menyetujui rencana anggaran pertahanan untuk tahun mendatang, yang melebihi 9 triliun yen (sekitar Rp966 triliun). Langkah ini menandai rekor tertinggi baru dan memicu kekhawatiran publik.
"Ini adalah langkah minimum yang dibutuhkan karena Jepang menghadapi lingkungan keamanan yang paling berat dan kompleks di era pascaperang. Hal itu mengubah jalan kita sebagai bangsa yang cinta damai," kata Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi pada 26 Desember 2025.
Koizumi juga menekankan tekad negaranya untuk melanjutkan pembangunan militer dan melindungi rakyatnya, dikutip dari Asahi Shimbun, Sabtu (27/12/2025).
Jepang akan memperkuat kemampuan serangan balasan dan pertahanan pantai dengan rudal jelajah dan persenjataan tanpa awak, seiring dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Timur. Strategi keamanan saat ini, yang diadopsi pada 2022, menyebut China sebagai tantangan strategis terbesar negara itu. Pihaknya juga menyerukan peran yang lebih ofensif bagi Pasukan Bela Diri Jepang di bawah aliansi keamanannya dengan Amerika Serikat (AS).
1. Jepang tingkatkan pengeluaran pertahanan sebesar 2 persen dari PDB
Rencana tersebut masih memerlukan persetujuan parlemen paling lambat Maret dan merupakan bagian dari anggaran nasional yang lebih luas sebesar 122,3 triliun yen (Rp13,1 kuadriliun) untuk tahun fiskal yang dimulai pada April 2026. Rancangan anggaran tersebut naik 9,4 persen dari tahun 2025. Ini menandai tahun keempat dari upaya lima tahun Jepang, guna meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi menyetujui rencana anggaran baru untuk mengalokasikan lebih dari 970 miliar yen (Rp104 triliun), guna memperkuat kemampuan rudal jarak jauh Jepang. Anggaran tersebut mencakup pembelian rudal permukaan-ke-kapal Tipe-12 yang dikembangkan dan ditingkatkan di dalam negeri senilai 177 miliar yen (Rp18,9 triliun) dengan jangkauan sekitar 1.000 km.
Gelombang pertama rudal Tipe-12 akan dikerahkan di prefektur Kumamoto di barat daya Jepang pada Maret 2026. Langkah tersebut setahun lebih cepat dari yang direncanakan karena negara ini mempercepat pembangunan rudalnya di wilayah tersebut.
Untuk memperkuat pertahanan pantai, Jepang berencana menghabiskan 100 miliar yen (Rp10,7 triliun) untuk mengerahkan sejumlah besar drone udara, permukaan, dan bawah laut tanpa awak sebagai pengawasan dan pertahanan. Sistem yang dikenal dengan nama SHIELD ini dijadwalkan beroperasi pada Maret 2028. Pengeluaran untuk SHIELD ini terjadi pada saat banyak negara telah mengembangkan teknologi drone dengan cepat sejak perang Rusia-Ukraina yang mengubah sifat peperangan, dilansir Kyodo News.
Sementara itu, untuk mempercepat implementasi, Jepang diperkirakan akan mengandalkan peralatan impor. Tokyo berpotensi mendapatkan sistem dari negara-negara, seperti Turki atau Israel.
2. Jepang akan menjadi negara dengan pengeluaran pertahanan terbesar ketiga di dunia
Sebelumnya, Washington telah mendesak Tokyo untuk meningkatkan anggaran militernya. Pemerintahan Takaichi pun berjanji untuk mencapai target 2 persen pada Maret, dua tahun lebih cepat dari yang direncanakan.
Jepang juga berencana untuk merevisi kebijakan keamanan dan pertahanan yang sedang berjalan pada Desember 2026, guna memperkuat militernya. Negara ini telah memperkuat kemampuan ofensifnya dengan rudal jarak jauh untuk menyerang target musuh dari jarak jauh. Hal ini merupakan perubahan besar dari prinsip pasca Perang Dunia II yang membatasi penggunaan kekuatan hanya untuk membela diri.
Berdasarkan rencana peningkatan pertahanan lima tahun, Jepang diperkirakan akan menjadi negara dengan pengeluaran pertahanan terbesar ketiga di dunia setelah AS dan China.
Profesor emeritus di Yamaguchi University, Atsushi Koketsu, mengatakan kepada Xinhua bahwa usulan anggaran tersebut sangat mengecewakan. Alasannya, gagal memberikan pertimbangan yang cukup terhadap kesejahteraan dan stabilitas masyarakat. Sementara, pengeluaran pertahanan meningkat secara signifikan.
3. China menuding Jepang menyimpang dari jalur damai
Merespons anggaran pertahanan baru Jepang, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan pemerintahan Takaichi telah secara nyata mempercepat laju pembangunan dan perluasan militernya sejak menjabat.
"Jepang menyimpang dari jalur pembangunan damai yang selama ini diklaimnya sebagai landasannya dan semakin bergerak ke arah yang berbahayan," ujar Lin.
Pengumuman anggaran ini muncul di tengah meningkatnya perselisihan Tokyo dengan Beijing. Ini menyusul pernyataan PM Takaichi pada November, yang menyatakan bahwa militer Jepang dapat terlibat jika China mengambil tindakan terhadap Taiwan.
Perselisihan tersebut meningkat bulan ini, ketika latihan kapal induk China di dekat Jepang barat daya memicu protes dari Tokyo. Sebab, jet tempur China mengunci radar mereka pada pesawat Jepang, yang dianggap sebagai kemungkinan persiapan untuk menembakkan rudal.
