Joe Biden Perpanjang Status Perlindungan Hampir 1 Juta Migran di AS
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, pada Jumat (10/1/2025), memperpanjang status perlindungan sementara (TPS) bagi hampir 1 juta migran yang tinggal di AS.
Melansir WP, perpanjangan status ini berlaku bagi migran dari empat negara. Keempat negara tersebut adalah Venezuela sebanyak 600 ribu orang, El Salvador 232 ribu orang, Ukraina 103,7 ribu orang, dan Sudan 1.900 orang. Status perlindungan ini akan berlangsung selama 18 bulan ke depan.
Kebijakan ini dikeluarkan beberapa hari sebelum Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden AS pada 20 Januari mendatang. Trump sebelumnya berjanji akan melakukan deportasi massal terhadap migran yang tinggal di AS.
Status perlindungan sementara ini pertama kali dibuat Kongres AS pada 1990. Program ini telah digunakan presiden dari partai Republik dan Demokrat guna memberikan perlindungan hukum bagi migran dari negara yang mengalami bencana alam, konflik bersenjata, atau kondisi luar biasa lainnya.
1. Rincian perpanjangan status perlindungan
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) menetapkan perpanjangan status perlindungan bagi migran Venezuela hingga Oktober 2026. Perlindungan ini hanya berlaku bagi migran Venezuela yang tiba di AS sebelum Juli 2023.
DHS juga memperpanjang status perlindungan bagi migran El Salvador hingga Maret 2026. Perlindungan ini berlaku khusus bagi migran yang tiba di AS sebelum gempa bumi 2001 melanda negara tersebut.
Migran dari Ukraina dan Sudan mendapat perpanjangan status perlindungan hingga Oktober 2026. Program TPS saat ini melindungi total 1,1 juta migran dari 17 negara per September tahun lalu.
Status perlindungan sementara ini memberikan migran otoritas legal berada di AS dan izin kerja. Namun, program ini tidak menyediakan jalur jangka panjang menuju kewarganegaraan AS. Migran TPS harus mendaftar ulang program ini agar bisa mendapatkan manfaat dari perpanjangan 18 bulan tersebut.
"Ini memberi saya ketenangan pikiran, hembusan udara segar. Tambahan 18 bulan perlindungan ini memberi saya stabilitas," kata Jose Palma, migran dari El Salvador, dilansir The Guardian.
2. Alasan perpanjangan status perlindungan
Perpanjangan status perlindungan bagi migran Venezuela berdasarkan situasi kemanusiaan serius di negara tersebut. Krisis politik dan ekonomi yang masih berlangsung membuat Venezuela belum aman bagi warganya.
Perpanjangan status bagi migran El Salvador didasari bencana lingkungan yang masih terjadi. Data DHS menunjukkan El Salvador belum sepenuhnya pulih dari gempa bumi 2001. Negara tersebut masih mengalami badai, tanah longsor, dan kemiskinan.
Migran dari Ukraina mendapat perpanjangan status karena invasi Rusia yang masih berlangsung. DHS mencatat konflik ini telah menyebabkan tingginya korban sipil dan laporan kejahatan perang.
Status perlindungan bagi migran Sudan diperpanjang karena konflik bersenjata yang masih terjadi. AS menuduh pasukan paramiliter Sudan melakukan genosida terhadap warga sipil.
"Milisi telah membidik warga sipil yang melarikan diri, membunuh orang-orang tak bersalah yang menghindari konflik, dan mencegah warga sipil lainnya mengakses bantuan," tulis DHS dalam pernyataannya, dilansir Al Jazeera.
3. Trump berencana lakukan deportasi massal
Trump berencana membatasi penggunaan program TPS saat kembali menjabat. Presiden terpilih AS itu telah menyiapkan rencana deportasi massal dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
Melansir Politico, tim transisi Trump telah mengumumkan rencana deportasi massal terbesar dalam sejarah AS. Mereka akan mengerahkan setiap kekuatan federal dan berkoordinasi dengan otoritas negara bagian guna melakukan operasi tersebut.
Pada masa jabatan pertamanya, Trump pernah berusaha mengakhiri status perlindungan bagi migran El Salvador. Namun, upaya tersebut terhambat di pengadilan.
Pengacara dari American Civil Liberties Union (ACLU) menilai perpanjangan jangka pendek TPS tidak memberikan keamanan jangka panjang bagi migran. Program ini juga menuai kritik karena perpanjangan berulang dianggap melanggar sifat "sementara" dari TPS.
"Kami tahu pemerintahan Trump akan berpikir kreatif dan berupaya menguji batas-batas hukum kebijakan ini," kata Kathleen Bush-Joseph, analis di Migration Policy Institute.
