Kenapa Taiwan Larang Warganya Kunjungi China?
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Taiwan meminta warganya untuk tidak berkunjung ke China apabila tidak ada keperluan mendesak. Hal itu diumumkann usai China mengumumkan bakal menghukum mati para separatis dan pendukung kemerdekaan, yang merujuk pada Taiwan.
Dilansir RTI, Minggu (30/6/2024), Badan Kebijakan Utama Taiwan mengenai China, Dewan Urusan Daratan langsung menaikkan peringatan perjalanan ke China menjadi level oranye, atau yang tertinggi kedua dalam tingkatan kewaspadaan.
“Setelah penilaian menyeluruh, pemerintah Taiwan menganggap perlunya meningkatkan peringatan perjalanan ke China, Hong Kong dan Makau dan meminta agar warga Taiwan untuk menunda perjalanan yang tidak perlu ke negara tersebut,” kata juru bicara Dewan Urusan Daratan, Liang Wen Chieh.
“Jika memang harus ke China, warga Taiwan diminta untuk tidak membahas isu-isu sensitif, memotret situs militer China, bandara, pelabuhan dan membawa buku-buku yang terkait politik, sejarah serta agama,” lanjut dia.
1. Rincian pedoman hukuman separatis
Pedoman baru ini secara resmi menyatakan bahwa tindakan yang bertujuan memerdekakan Taiwan dianggap sebagai tindak pidana. Sun Ping, pejabat dari Kementerian Keamanan Publik China, menjelaskan bahwa hukuman terberat untuk kejahatan separatisme adalah hukuman mati.
"Pedang tajam tindakan hukum akan selalu menggantung tinggi," tegas Sun.
Selain hukuman mati untuk kasus yang dianggap sangat serius, pedoman juga mencantumkan hukuman penjara 10 tahun hingga seumur hidup. Hukuman ini ditujukan bagi orang-orang yang dianggap sebagai pendukung utama kemerdekaan Taiwan.
Aturan baru ini didasarkan pada undang-undang yang sudah ada sebelumnya, termasuk Undang-Undang Anti-Pemisahan tahun 2005. Undang-undang ini mengatur perihal justifikasi China untuk menyerang Taiwan secara militer jika pulau itu mencoba memerdekakan diri.
2. Apa tanggapan dari presiden Taiwan?
Presiden Taiwan Lai Ching-te menegaskan bahwa demokrasi bukan sebuah kejahatan, melainkan otokrasilah kejahatan yang sebenarnya. Pernyataan itu ia sampaikan setelah China mengancam akan memberlakukan hukuman mati bagi para pendukung garis keras kemerdekaan Taiwan.
"Saya ingin menekankan: demokrasi bukanlah sebuah kejahatan; otokrasilah yang merupakan kejahatan yang sesungguhnya. China sama sekali tidak punya hak untuk memberikan sanksi kepada rakyat Taiwan hanya karena posisi yang mereka pegang. Terlebih lagi, China tidak punya hak untuk mengejar hak-hak rakyat Taiwan melintasi perbatasan,” kata Lai, Senin pekan lalu.
3. Taiwan ajak China berdialog
China, yang memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, tidak merahasiakan ketidaksukaannya terhadap Lai, yang mulai menjabat bulan lalu, dengan menyebutnya sebagai separatis. Negara Komunis itu bahkan menggelar latihan perang di sekitar Taiwan tak lama setelah pelantikan Lai.
Pada Jumat (21/6/2024), Beijing kembali meningkatkan tekanannya terhadap Taipei dengan mengeluarkan pedoman hukum baru untuk menindak mereka yang dianggap mendukung kemerdekaan Taiwan, meskipun pengadilan China tidak memiliki yurisdiksi atas pulau yang diperintah secara demokratis itu.
Lai mengatakan bahwa China menganggap siapa pun yang tidak menjunjung reunifikasi adalah pendukung kemerdekaan Taiwan.
“Saya juga ingin mengajak China untuk mengakui eksistensi Republik China (nama Resmi Taiwan) dan melakukan pertukaran dan dialog dengan pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis dan sah. Jika hal ini tidak dilakukan, hubungan antara Taiwan dan Tiongkok hanya akan menjadi semakin renggang," tambahnya.
