Korut Mau Berunding dengan AS tapi Ada Syarat, Apa Itu?
- Kim mengenang pertemuan dan hubungan baiknya dengan Trump
- Kim mengatakan Korut dan Korsel tidak dapat disatukan
- Korut jalin hubungan lebih erat dengan Rusia dan China
Jakarta, IDN Times - Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, telah menekankan bahwa negaranya tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklir. Namun, ia mengatakan terbuka adanya dialog, jika Amerika Serikat (AS) berhenti menuntut denuklirisasi negaranya.
Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan pada Senin (22/9/2025) bahwa Kim menyampaikan pidato tersebut dalam sidang Majelis Rakyat Tertinggi. Pertemuan tersebut berlangsung dua hari dan berakhir pada 21 September 2025 di Pyongyang.
"Dunia sudah tahu apa yang akan dilakukan AS setelah membuat suatu negara menyerahkan senjata nuklirnya dan melucuti senjatanya," kata Kim, dikutip dari NHK News.
1. Kim mengenang pertemuan dan hubungan baiknya dengan Trump
Kim menambahkan bahwa jika Washington menghentikan obsesinya terhadap denuklirisasi Pyongyang, dan menginginkan koeksistensi damai, maka tidak ada alasan bagi Korut untuk tidak duduk bersama.
"Secara pribadi, saya masih memiliki kenangan indah tentang Presiden AS Trump," kata Kim, mengenang pertemuannya saat masa jabatan pertama Trump.
Ini menandai pertama kalinya Kim berkomentar langsung tentang hubungannya dengan Trump sejak dimulainya masa jabatan kedua Presiden AS tersebut pada Januari. Sebelumnya, Trump telah mengindikasikan kesediannya untuk bertemu dengan Kim paling cepat tahun ini.
Kim dan Trump telah mengadakan pembicaraan sebanyak 3 kali selama masa jabatan pertama Trump. Pertemuan itu berlangsung antara 2018-2019 di Singapura, Vietnam, dan Panmunjom, yakni sebuah desa perbatasan antar Korea.
Saudara perempuan Kim, Kim Yo Jong, mengatakan pada Juli bahwa AS harus mengakui Korut sebagai negara bersenjata nuklir, jika perundingan bilateral ingin dilanjutkan.
2. Kim mengatakan Korut dan Korsel tidak dapat disatukan
Terkait Korsel, Kim menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah berdialog dan tidak akan berurusan dengan Seoul. Ia mengatakan rezimnya telah menyerukan perubahan konstitusional, guna mendefinisikan Korsel sebagai musuh utama.
Kim menegaskan kembali kebijakan Korut yang menetapkan dalam hukum negara bahwa kedua Korea tidak dapat disatukan. Ia menekankan Pyongyang-Seoul adalah dua negara berbeda dengan perbatasan di antara keduanya.
Sejak menjabat pada Juni, Presiden Korsel Lee Jae Myung telah mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap Korut. Langkah ini berbeda dari sikap keras pendahulunya, Yoon Suk Yeol. Akan tetapi, Pyongyang bersikeras menolak pendekatan Seoul tersebut.
"Kita dapat melanjutkan negosiasi jangka menengah untuk pengurangan senjata nuklir. Serta, dalam jangka panjang setelah rasa saling percaya pulih dan kekhawatiran rezim Korut terhadap keamanan berkurang, kita dapat mengupayakan denuklirisasi," kata Lee dalam wawancaranya dengan Reuters.
3. Korut jalin hubungan lebih erat dengan Rusia dan China
Dilansir Kyodo News, Kim menyatakan negaranya telah memperoleh senjata rahasia baru, tetapi ia tidak merinci lebih lanjut. Spekulasi yang tersebar luas menyebut Korut akan menggelar parade militer berskala besar pada 10 Oktober untuk menandai peringatan 80 tahun berdirinya partai yang berkuasa, dengan memamerkan senjata canggih negara tersebut.
Sementara itu, Kim telah mencoba meningkatkan pengaruhnya dengan memperkuat kerja sama yang lebih erat dengan sekutu tradisional, Rusia dan China. Kemitraan baru tersebut ditujukan untuk melemahkan pengaruh AS.
Kim mengatakan bahwa sejak akhir Agustus, puluhan ribu orang telah memberikan sumbangan, guna menghormati dan mendukung keluarga tentara Korut yang tewas saat berperang untuk Moskow dalam perang melawan Ukraina. Pyongyang telah mengirimkan ribuan pasukannya ke Rusia di bawah perjanjian kemitraan komprehensif bilateral yang ditandatangani pada 2024. Kesepakatan itu menjanjikan bantuan timbal balik, jika terjadi agresi terhadap salah satu negara.
4. Korut tetap menjalankan program rudalnya
Kim telah menolak gagasan bahwa Korut dapat menukar program nuklirnya dengan pencabutan sanksi PBB. Menurutnya, sanksi telah menjadi pengalaman belajar dan membuat negaranya lebih kuat dan tangguh.
AP News melaporkan, dalam beberapa tahun terakhir, Korut telah meningkatkan aktivitas uji coba dengan mendemonstrasikan senjata dengan berbagai jangkauan yang dirancang untuk menyerang sekutu Washington di Asia dan daratan AS.
Negara tersebut telah berada di bawah sanksi PBB dan embargo senjata sejak uji coba nuklir pertamanya pada 2006. Akibatnya, pendanaan untuk pengembangan militer tertekan, tetapi Pyongyang terus membuat kemajuan dalam membangun senjata nuklir dan rudal balistik yang kuat.
