Korut Pidato di SMU PBB: Tak Akan Pernah Setop Program Nuklir!
- Korut terbuka untuk berunding dengan AS
- Korut disanksi Dewan Keamanan PBB sejak 2006
- Korsel ingin mengakhiri ketegangan dengan Korut
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara (Korut), Kim Son Gyong, bersumpah tidak akan pernah menghentikan program nuklir Pyongyang. Kim menggambarkan hal tersebut sama saja dengan menuntut Korut untuk menyerahkan kedaulatan dan hak untuk hidupnya, serta melanggar konstitusi.
Kim menegaskan posisi negaranya dalam pidato di Majelis Umum PBB pada Senin (29/9/2025). Pidatonya merupakan pertama kalinya Pyongyang mengirimkan seorang pejabat untuk berpidato di pertemuan tahunan para pemimpin dunia itu, sejak menteri luar negeri terakhir berkunjung pada 2018.
"Kami tidak akan pernah menghentikan nuklir yang merupakan hukum negara, kebijakan nasional, dan kedaulatan kami, serta hak untuk hidup. Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan pernah meninggalkan posisi ini," kata Kim kepada Majelis Umum PBB, dikutip dari The Straits Times.
1. Korut terbuka untuk berunding dengan AS
Pemimpin Korut, Kim Jong Un, mengatakan dirinya terbuka untuk berunding dengan AS terkait perjanjian nuklir. Menlu Kim mengatakan tidak ada alasan untuk menghindari perundingan tersebut selama Washington berhenti mendesak negaranya untuk menyerahkan senjata nuklir.
"Berkat peningkatan pencegahan perang fisik negara kita yang berbanding lurus dengan meningkatnya ancaman agresi AS dan sekutunya, keinginan negara-negara musuh untuk memprovokasi perang dapat sepenuhnya terkendali dan keseimbangan kekuatan di Semenanjung Korea terjamin," ujar Kim.
Menlu Kim menegaskan komplain yang telah lama diajukan negaranya terkait latihan militer yang dipimpin AS dengan Korsel dan Jepang. Kim mengatakan Washington dan sekutunya tengah meningkatkan ancaman agresi, dan berdalih bahwa persenjataan negaranya sebagai keseimbangan kekuatan di Semenanjung Korea.
2. Korut disanksi Dewan Keamanan PBB sejak 2006
Mengutip CNA, Korut telah berada di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB sejak 2006. Langkah-langkah tersebut terus diperkuat selama bertahun-tahun dengan tujuan menghentikan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang.
Menurut badan intelijen Korsel, negara rival Barat itu diyakini mengoperasikan beberapa fasilitas pengayaan uranium, termasuk satu di situs nuklir Yongbyon, yang sempat dinonaktifkan oleh Pyongyang.
Rusia dan China kini bersikeras bahwa sanksi PBB terhadap Korut harus dilonggarkan atas dasar kemanusiaan dan sebagai upaya untuk meyakinkan Pyongyang agar memulai kembali perundingan.
Moskow telah menjalin hubungan diplomatik dan militer yang lebih erat dengan negara pembuat senjata itu sejak menginvasi Ukraina. Rusia juga menggunakan pasukan Korut untuk ikut perang melawan pasukan Kiev.
3. Korsel ingin mengakhiri ketegangan dengan Korut
Presiden Korsel, Lee Jae Myung, di PBB berjanji untuk berupaya mengakhiri lingkaran setan ketegangan dengan Korut, seraya berjanji tidak akan mengupayakan pergantian rezim.
Dilansir NBC News, Seoul menyatakan bahwa latihan militer trilateral baru-baru ini diperlukan untuk melawan ancaman nuklir dan rudal Pyongyang yang semakin meningkat.
"DPRK (Korut) akan, seperti di masa lalu, dan di masa depan, berkolaborasi dengan semua negara dan bangsa yang menentang dan menolak agresi, intervensi, dominasi, dan penaklukan, serta mendambakan kemerdekaan dan keadilan, terlepas dari perbedaan gagasan dan sistem," ujar Kim.
