Mantan Dewan Penasehat Sebut San Suu Kyi Kurang "Kepemimpinan Moral"
Bill Richardson, diplomat veteran AS, telah mengundurkan diri dari sebuah dewan internasional yang bertugas membantu pemerintah Myanmar menangani krisis Rohingya. Aung San Suu Kyi selaku pemimpin Myanmar disebutnya kurang memiliki "kepemimpinan moral".
Richardson, mantan anggota kabinet era Presiden Bill Clinton, mundur saat 9 anggota dewan penasihat lainnya tengah melakukan kunjungan pertama ke negara bagian Rakhine yang kini ditinggalkan oleh sekitar 700 ribu Muslim pasca konflik pecah Agustus 2017 lalu.
"Alasan utama saya mengundurkan diri adalah dewan penasihat ini adalah whitewash (istilah untuk hal yang berhubungan dengan masalah rasial)," ujar Richardson dalam sebuah wawancara dengan Reuters. Dirinya juga menambahkan bahwa tidak ingin menjadi bagian dari "regu pemandu sorak untuk pemerintah".
1. Bill Richardson tampaknya tidak ingin lagi bekerja untuk sebuah tim yang terkesan tidak melakukan apa-apa untuk masalah Rohingya yang harusnya mereka tangani
Richardson juga mengatakan merasa "terkejut dengan situasi di mana media massa, PBB, kelompok hak asasi manusia dan masyarakat internasional selalu diremehkan" dalam tiga hari terakhir pertemuan dewan dengan pejabat Myanmar.
"Dia tidak mendapatkan nasihat bagus dari timnya," kata Richardson tentang Suu Kyi, yang dikenalnya sejak tahun 1980-an. "Saya sangat menyukai dan menghormatinya. Tapi dia belum menunjukkan kepemimpinan moral dalam isu Rakhine dan menyangkal tuduhan yang dijatuhkan padanya, saya menyesali hal itu."
Mantan gubernur negara bagian New Mexico itu mengaku bertengkar dengan Suu Kyi dalam sebuah rapat bersama anggota dewan lainnya pada hari Senin (22/1/2018) lalu saat dia menyinggung kasus dua wartawan Reuters yang diadili karena dituduh melanggar undang-undang rahasia negara.
Dia mengatakan bahwa Suu Kyi "sangat marah" dan bersikeras kasus wartawan Reuters "bukan bagian dari pekerjaan dewan penasehat". Pertengkaran itu rupanya berlanjut hingga waktu makan malam.
2. Aung San Suu Kyi disebut oleh Richardson kekurangan "kepemimpinan moral" dalam upaya menangani masalah Rohingya
Wa Lone, 31 tahun, dan Kyaw Soe Oo, 27 tahun, telah lama meliput krisis Rakhine untuk Reuters. Mereka ditahan pada 12 Desember setelah mereka diundang untuk menemui petugas polisi dalam sebuah makan malam di kota Yangon. Pemerintah Myanmar menyebut polisi menangkap kedua wartawan itu karena kepemilikan dokumen rahasia yang berkaitan dengan situasi keamanan di Rakhine.
Sebelum Richardson keluar, dewan penasehat itu memiliki total 10 anggota termasuk lima orang dari luar negeri. Dewan ini diketuai oleh mantan wakil perdana menteri Thailand, Surakiart Sathirathai.
Richardson, yang juga mantan duta besar AS untuk PBB, dalam kesempatan yang sama turut mengecam habis-habisan Surakiart. Sang ketua dewan, menurutnya, tidak "benar-benar berkomitmen" untuk melaksanakan rekomendasi perihal masalah keamanan, kewarganegaraan, perdamaian, stabilitas dan pembangunan komunitas Rohingya.
"Dia memiliki gagasan berbahaya bahwa LSM internasional mempekerjakan orang-orang radikal dan badan-badan kemanusiaan sebenarnya memberi dukungan material kepada ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army, kelompok pemberontak etnis Rohingya)," kata Richardson.
3. Richardson juga menyebut Surakiart Sathirathai, ketua dewan penasehat, selalu beranggapan negatif atas kehadiran LSM internasional dan badan kemanusiaan di Rakhine
Anggota dewan lainnya, mantan Menteri Pertahanan Afrika Selatan Roelof Meyer, mengatakan kepada Reuters bahwa kunjungan Rakhine bisa berimbas pada cara pandang para anggota dengan itu sendiri.
"Jika ada yang mengatakan bahwa kita sama sekali tak berguna atau suara bisu yang mengatasnamakan pemerintah, itu jelas tidak adil," katanya. "Kami belum melakukan rekomendasi apapun hingga kini."
Sementara itu dilansir oleh The Guardian, Heather Nauert selaku juru bicara departemen luar negeri AS menyebut keputusan Richardson untuk mundur telah "menjadi perhatian" Presiden Donald Trump. Namun dia menegaskan bahwa kapasitas Richardson di dewan tersebut adalah sebagai individu dan bukan wakil negara.
