Mantan Presiden Bolivia Evo Morales Masuk Daftar Buronan
- Kejaksaan Bolivia menetapkan perintah penangkapan mantan Presiden Evo Morales atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
- Jaksa Penuntut Umum di Tarija, Sandra Gutierrez, mengatakan investigasi terhadap Morales didasarkan pada pengaduan menyusul laporan intelijen soal kasus kekerasan seksual.
- Pemerintah Argentina mencabut status pengungsi politik kepada Evo Morales dan menuduhnya memanfaatkan privilese-nya di tengah tuduhan korupsi, kecurangan pemilu, dan persekusi lawan politiknya.
Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Bolivia menetapkan perintah penangkapan mantan Presiden Evo Morales atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur pada Jumat (4/10/2024). Morales pun menyangkal tudingan tersebut dan mengklaim ini akal-akalan penguasa.
Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Morales dan Presiden Bolivia Luis Arce terus menegang di tengah rencana pencalonannya pada pilpres 2025. Mantan presiden yang menjabat pada periode 2006-2019 itu ngotot mencalonkan kembali meski dilarang dalam konstitusi.
1. Jaksa di Tarija dipaksa mundur usai buka investigasi Morales
Jaksa Penuntut Umum di Tarija, Sandra Gutierrez mengatakan bahwa pembukaan investigasi terhadap Morales didasarkan pada pengaduan menyusul adanya laporan dari intelijen soal kasus kekerasan seksual.
"Morales dituding terlibat dalam kasus penyelundupan manusia dan pemerkosaan terhadap anak perempuan berusia 15 tahun pada 2016 ketika masih menjabat sebagai Presiden Bolivia. Saat itu, hakim di Santa Cruz mengabulkan bandingnya dan menangguhkan perintah penangkapan kepada Morales," tuturnya, dilansir Mercopress.
Beberapa saat kemudian, Gutierrez mengklaim dipaksa mundur oleh Jaksa Agung Juan Lanchipa dan perintah penangkapan kepada Morales ditangguhkan. Ia dituduh melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab.
Menanggapi kasus ini, Presiden Arce meminta agar investigasi terhadap Morales terus berjalan dan identitas korban tetap dirahasiakan. Ia pun mengungkapkan insiden ini dapat dijadikan alat oleh Morales untuk mendapatkan simpati warga.
2. Morales sebut pemerintah berniat mengekstradisinya ke AS
Dalam konferensi pers, Morales mengatakan bahwa terdapat empat gugatan hukum yang ditujukan kepadanya, termasuk kasus penyelundupan manusia dan pemerkosaan.
"Setelah aksi long-march yang dilakukan simpatisan saya dari Cochabamba ke La Paz sejauh 187 km dan berjalan selama 7 hari, baru ada tuntutan seperti ini. Sebelum itu, tidak ada sama sekali gugatan hukum kepada saya," terangnya, dikutip EFE.
Morales menambahkan, Arce berniat memperpanjang kekuasaannya di Bolivia dan menyarankan untuk mengganti beberapa menterinya. Ia pun menyebut pemerintah ingin mengekstradisinya.
"Menteri Dalam Negeri, Eduardo del Castillo berniat membawa saya keluar dari Bolivia, seperti yang dilakukan kepada mantan Kepala Otoritas Anti-Narkoba Bolivia, Maximiliano Davila yang sudah diekstradisi ke Amerika Serikat," tambahnya.
3. Argentina cabut status Morales sebagai pengungsi politik di negaranya
Pada Rabu (2/10/2024), pemerintah Argentina mengumumkan pencabutan status pengungsi politik kepada Evo Morales di negaranya. Ia diketahui sempat berada di Argentina antara Desember 2019 hingga November 2020.
Selama mengasingkan diri di Argentina, Morales ikut terlibat dalam kampanye politik Partai Movimiento al Socialismo (MAS) dan mendukung kandidasi Luis Arce sebagai presiden di negara Amerika Selatan tersebut.
Kementerian Hukum Argentina menggarisbawahi bahwa Morales berniat menjadi seorang diktator di Bolivia. Ia diduga memanfaatkan privilese-nya di tengah tuduhan korupsi, kecurangan pemilu, dan persekusi kepada lawan politiknya.
"Pemerintahan kami tidak akan lagi menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh rakyat Argentina hanya untuk melindungi seorang terduga kriminal, teroris, dan pemimpin otoriter," ungkap Menteri Hukum Argentina Mariano Cuneo Libarona.
