Menlu RI-Filipina Bahas Pembayaran QR Hingga Nikel di JCBC ke-8
- Indonesia dan Filipina sepakat memperkuat kerja sama ekonomi melalui transaksi mata uang lokal, integrasi sistem pembayaran digital lintas negara, serta peningkatan konektivitas kota-kota perbatasan.
- Kedua negara menyoroti potensi besar sektor energi dan nikel dengan membentuk kemitraan mineral kritis seperti Nickel Alliance untuk memperkuat rantai pasok global dan nilai tambah industri hilirisasi.
- Komitmen menjaga stabilitas kawasan ditegaskan lewat kerja sama maritim, penghormatan terhadap hukum internasional di Laut China Selatan, serta perhatian pada dampak geopolitik global terhadap keamanan regional.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia dan Filipina memperkuat kerja sama bilateral dengan menitikberatkan pada sektor ekonomi hingga energi dalam pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) ke-8 di Jakarta antara Menteri Luar Negeri RI Sugiono dengan Menlu Filipina, Ma Theresa P. Lazaro. Pertemuan ini menjadi momentum penting di tengah meningkatnya tantangan kawasan dan global.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, hubungan kedua negara tidak hanya bersifat historis sebagai sesama negara ASEAN, tetapi juga semakin diarahkan pada manfaat konkret bagi masyarakat di masing-masing negara.
“Diskusi kami berfokus pada satu tujuan, yaitu memastikan bahwa kerja sama bilateral kita memberikan manfaat nyata bagi rakyat kita,” ujar Sugiono dalam pernyataan pers bersama di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Selain ekonomi, kerja sama juga diperluas ke sektor strategis lain seperti energi, pertahanan, hingga isu kawasan. Kedua negara juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas regional, khususnya di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Sugiono juga menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap Filipina yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN, seraya menekankan pentingnya menjaga persatuan dan sentralitas kawasan.
1. Penguatan ekonomi: Transaksi lokal hingga konektivitas
Dalam sektor ekonomi, Indonesia dan Filipina sepakat untuk memperkuat berbagai instrumen kerja sama yang dinilai dapat langsung berdampak pada aktivitas perdagangan dan investasi kedua negara.
Sugiono menyebut, salah satu langkah konkret adalah penguatan mekanisme transaksi menggunakan mata uang lokal. “Kami sepakat untuk memperkuat kolaborasi, antara lain melalui penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal,” katanya.
Selain itu, kedua negara juga mendorong integrasi sistem pembayaran digital, termasuk penguatan sistem QR lintas negara. Langkah ini dinilai penting untuk mempermudah transaksi masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan.
Konektivitas antarwilayah juga menjadi perhatian utama. Pemerintah kedua negara sepakat meningkatkan hubungan antara kota-kota perbatasan seperti Manado, Bitung, Davao, dan General Santos. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia sekaligus memperkuat hubungan perdagangan.
Lewat langkah ini, kerja sama ekonomi Indonesia-Filipina tidak lagi hanya bersifat makro, tetapi mulai menyentuh aspek praktis yang berdampak langsung pada masyarakat.
2. Kerja sama di sektor energi dan juga nikel
Kerja sama di sektor energi juga menjadi prioritas strategis dalam pertemuan tersebut. Indonesia dan Filipina, sebagai dua produsen nikel terbesar dunia, melihat peluang besar untuk memainkan peran dalam rantai pasok global.
Sugiono menyampaikan, kedua negara menyambut kemajuan dalam kemitraan mineral kritis, termasuk pembentukan aliansi nikel. “Sebagai dua produsen nikel terbesar di dunia, kami menyambut kemajuan kemitraan mineral kritis, termasuk Nickel Alliance untuk membangun rantai pasok global yang tangguh,” ujarnya.
Langkah ini dinilai penting di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap mineral kritis, terutama untuk industri kendaraan listrik dan energi terbarukan.
Dengan memperkuat posisi di sektor ini, Indonesia dan Filipina berpotensi tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga pemain kunci dalam industri hilirisasi. Kerja sama ini sekaligus mencerminkan upaya kedua negara untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari sumber daya alam yang dimiliki.
3. Stabilitas kawasan hingga isu Laut China Selatan
Di luar ekonomi, kedua negara juga menegaskan komitmen dalam menjaga stabilitas kawasan, termasuk di Laut China Selatan yang kerap menjadi sumber ketegangan. Sugiono menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.
“Kami menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan melalui penghormatan penuh terhadap hukum internasional,” katanya.
Kerja sama maritim juga diperkuat, termasuk dalam pengelolaan perbatasan dan percepatan pembahasan batas landas kontinen. Hal ini dinilai penting untuk mencegah potensi konflik di masa depan. Selain itu, kedua negara juga menyoroti dinamika geopolitik global, termasuk situasi di Timur Tengah. Sugiono menilai stabilitas kawasan tersebut memiliki dampak langsung terhadap Asia Tenggara.
“Bagi negara seperti Indonesia dan Filipina, stabilitas di kawasan Teluk sangat penting, karena gangguan apa pun akan memengaruhi keamanan energi, rantai pasok, dan ketahanan ekonomi di kawasan kita,” ujarnya. Pertemuan 1,5 jam ini sekaligus menegaskan hubungan Indonesia dan Filipina tidak hanya bersifat bilateral, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga stabilitas regional dan global.
