Menlu RI: Pengiriman Pasukan Perdamaian Harus Resmi Lewat Mandat PBB
- Partisipasi pasukan perdamaian harus sesuai mandat PBB.
- Rencana pengiriman pasukan keamanan internasional di Gaza.
- Indonesia dorong gencatan senjata dan akses bantuan kemanusiaan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, Indonesia siap berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian di Jalur Gaza. Namun, dengan catatan pelaksanaannya harus berada di bawah mandat resmi dan imparsial dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sugiono menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Palestina di Istanbul, Turki, pada Senin (3/11/2025). Dalam pertemuan itu, ia menegaskan komitmen Indonesia untuk ikut menjaga stabilitas dan membantu rekonstruksi Gaza pascakonflik.
“Indonesia siap berkontribusi dalam proses penjaga perdamaian,” kata Sugiono di Jakarta, Rabu (5/11/2025). Ia menambahkan bahwa detail implementasi dan mekanisme teknis misi ini masih akan dibahas lebih lanjut di tingkat PBB.
1. Harus sesuai mandat PBB
Menurut Sugiono, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian harus dilakukan dengan mandat resmi dari PBB untuk memastikan legitimasi dan efektivitas operasi di lapangan. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pasukan penjaga perdamaian adalah melindungi warga sipil dan menjaga stabilitas pascaperang.
“Mandat yang jelas dan imparsial sangat penting agar misi ini benar-benar berfungsi menjaga perdamaian, bukan menjadi alat politik pihak tertentu,” ujarnya.
Indonesia juga membuka peluang untuk membentuk pasukan baru di luar kontingen yang sudah berada di bawah komando Dewan Keamanan PBB. Menlu menyebut bahwa hal ini masih dalam tahap kajian dan belum dibahas secara teknis, namun prinsip kesiapan sudah ditegaskan.
2. Rencana pengiriman pasukan keamanan internasional di Gaza
Pernyataan Sugiono muncul setelah Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB tentang pembentukan Pasukan Keamanan Internasional (International Security Force/ISF) di Gaza untuk masa dua tahun.
Pasukan tersebut akan bertugas menjaga perbatasan Gaza, melindungi warga sipil dan jalur kemanusiaan, serta membantu pelatihan bagi aparat keamanan Palestina. ISF juga akan berperan dalam demiliterisasi Gaza dan pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara.
Dalam rancangan itu, ISF akan dibentuk melalui konsultasi dengan Dewan Perdamaian Gaza dan melibatkan pasukan dari berbagai negara anggota PBB. Masa kerja dewan tersebut direncanakan berlangsung hingga akhir 2027.
3. Indonesia dorong gencatan senjata dan akses bantuan kemanusiaan
Selain soal peacekeeping, Menlu Sugiono juga menyoroti situasi kemanusiaan di Gaza yang masih memburuk akibat serangan berulang dari Israel. Ia menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya jumlah korban jiwa dan menyerukan agar semua pihak menahan diri.
Berdasarkan data per 29 Oktober, tercatat lebih dari 200 orang meninggal dunia dan hampir 600 orang terluka akibat serangan yang terus berlangsung.
Sugiono menegaskan, gencatan senjata yang efektif dan tanpa pelanggaran menjadi kunci agar bantuan kemanusiaan dapat masuk secara lancar dan proses rekonstruksi Gaza dapat berjalan sesuai kesepakatan internasional.
