Moldova Temukan Bukti Transfer Dana dari Rusia untuk Intervensi

- Kantor Kejaksaan Anti-Korupsi Moldova berhasil mengungkap transfer dana dari Rusia yang bertujuan menggagalkan terpilihnya Presiden Maia Sandu dan referendum Uni Eropa.
- Oligarki pro-Rusia, Ilan Shor, menjadi pusat jaringan pengaruh dan transfer dana dari Rusia untuk mempengaruhi pemilih menjelang pilpres dan referendum di Moldova.
- Menteri Luar Negeri Moldova menyatakan negara sudah siap untuk menyelenggarakan pemilu dan referendum pada 20 Oktober 2024 meskipun ada ancaman pengaruh Rusia. Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris juga telah memperingatkan Moldova terkait hal ini.
Jakarta, IDN Times - Kantor Kejaksaan Anti-Korupsi Moldova, pada Kamis (3/10/2024), mengaku berhasil mengungkap pengiriman transfer dana dari Rusia ke negaranya. Pendanaan tersebut berfungsi menggagalkan terpilihnya Presiden Maia Sandu dan referendum Uni Eropa (UE).
Pada Senin (30/09/2024), Wakil Perdana Menteri Moldova, Andrei Spinu mengatakan ada vote buying atau jual beli suara untuk menolak referendum bergabung dengan UE. Warga yang bersedia ditugaskan untuk menghasut warga di sekitarnya agar tidak setuju negara bergabung dengan UE.
1. Temukan bukti transfer lebih dari Rp231 miliar dari Rusia ke Moldova
Kepala Polisi Moldova, Viorel Cernauteanu, mengatakan bahwa pusat jaringan pengaruh dan transfer dana Rusia ini ada pada oligarki pro-Rusia, Ilan Shor. Ia mengklaim Shor menjadi alat Moskow agar Chisinau menjauh dari UE dan kembali ke dalam orbitnya.
"Moldova menghadapi femonema jual beli suara yang dikombinasikan dengan serangan hybrid beserta disinformasi dari Rusia. Fenomena ini belum pernah terjadi di negara kami sebelumnya," terang Cernauteanu, dikutip Politico.
Ia menambahkan, detektif di Moldova berhasil menemukan transfer lebih dari 15 juta dolar AS (Rp231 miliar) dari bank-bank di Rusia ke rekening bank lebih dari 130 ribu individu di negaranya dalam sebulan terakhir.
"Kami mengkhawatirkan kasus suap besar-besaran ini. Ini adalah jaringan mafia yang dilakukan Moskow untuk mempengaruhi pemilih menjelang pilpres dan referendum yang menentukan Moldova bergabung ke UE," sambungnya.
2. Shor menuding Sandu telah menerima uang dari Barat

Menanggapi tudingan suap dari Rusia ini, Shor mengatakan, tuduhan tersebut sangatlah konyol. Ia bahkan menuding Partai Aksi dan Solidaritas (PAS) yang memimpin Moldova sudah menerima suap dari Barat.
"Semua pengiriman yang diungkapkan oleh pemerintah Moldova adalah legal dan tidak melanggar hukum. Sementara itu, Presiden Maia Sandu sudah mengubah Moldova menjadi sebuah negara polisi usai penangkapan pendukung kami," tutur Shor lewat akun Telegram-nya, dilansir The Moscow Times.
Sementara itu, otoritas Moldova menduga sejumlah individu yang terlibat dalam jaringan kriminal ini sudah merekrut sebanyak 70 ribu simpatisan untuk memilih calon presiden tertentu dengan imbalan uang.
Sebelumnya, polisi Moldova sudah menyita uang sekitar 1 juta dolar AS (Rp15,4 miliar) yang berasal dari sejumlah individu yang berkumpul pada April lalu.
3. Moldova klaim siap menyelenggarakan pilpres dan referendum

Menteri Luar Negeri Moldova, Mihai Popsoi, mengatakan, negaranya sudah siap untuk menyelenggarakan pemilu dan referendum pada 20 Oktober 2024 mendatang. Ia percaya penyelenggaraan pemilu akan berjalan dengan lancar.
"Kami terus bekerja untuk memastikan penyelenggaraan pemilu, kampanye berjalan dengan lancar. Di tengah risiko dan ancaman yang dihadapi Moldova dalam pesta demokrasi ini. Sayangnya beberapa kandidat pro-Rusia tidak dapat menikmati dan ikut serta," tutur Popsoi, dilansir RFE/RL.
Sebelumnya, Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris sudah memperingatkan Moldova terkait dengan pengaruh Rusia di negaranya menjelang pilpres. Ketiga negara itu menyebut Rusia akan menginstigasi skenario saat berjalannya pilpres di negara Eropa Timur tersebut.