Ghana Temukan 67 Ribu Transaksi Hantu dalam Pembayaran Gaji PNS
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Ghana, Cassiel Ato Forson, menemukan lebih dari 67 ribu transaksi hantu dalam penggajian pegawai negeri sipil (PNS) pada Jumat (25/7/2025). Penemuan itu berdasarkan hasil audit pertengahan 2025.
Sejak menjabat pada Januari, Presiden Ghana John Dramani Mahama berjanji mengubah struktur pemerintahan, terutama di tengah krisis ekonomi di negara Afrika Barat tersebut.
Pekan lalu, Ghana sudah mencabut tunjangan bahan bakar minyak (BBM) kepada seluruh pejabat pemerintah. Keputusan ini untuk menghemat dan akan diprioritaskan ke sektor pembangunan lain.
1. Temukan adanya 14 ribu PNS yang tidak teridentifikasi
Forson mengatakan, audit ini berhasil menemukan sekitar 67.311 PNS hantu yang dibayar menggunakan uang negara. Terdapat dua bentuk kecurangan dari hasil audit ini.
“Sebanyak 14 ribu PNS tidak teridentifikasi dan 53.311 staf yang sudah pensiun, mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan, tapi tetap ada dalam sistem pembayaran gaji pemerintah,” ungkapnya, dilansir Central News Africa.
Menurutnya, siapapun yang terlibat dalam kecurangan pembayaran gaji ini akan diadili. Audit ini berhasil menyelamatkan terbuangnya anggaran sebesar 14,3 juta dolar AS (Rp233,9 miliar).
Proses audit keuangan negara ini masih berlanjut dan akan diselesaikan pada akhir Agustus 2025. Namun, setiap penemuan baru dan kejanggalan akan diumumkan kepada publik.
2. Akan mengadakan audit penggajian secara berkala
Forson akan mengadakan berbagai langkah untuk mengatasi kasus serupa. Salah satunya dengan menggelar audit penerima gaji secara berkala di staf kementerian, departemen, dan badan pemerintah.
“Kami sedang memfinalisasi proses pendirian Komisi Penggajian Independen (IEC) sebagai upaya luas mereformasi dan mengubah tatanan pembayaran sektor publik dan masalah mandat semua lembaga negara untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan sebelum menetapkan gaji,” terangnya, dikutip dari TRT Global.
Proses audit ini diinisiasi Mahama dalam reformasi pemerintahannya pada Februari. Ia menyerukan investigasi Badan Layanan Nasional di bawah pemerintahan sebelumnya setelah menerima dugaan 81 ribu pekerja hantu dalam sistem penggajian.
3. Mahama tetapkan sejumlah kebijakan anti-korupsi
Pada Mei, Mahama menetapkan kode etik untuk mengawal jajaran pemerintahannya yang terlibat dalam kasus korupsi. Pada periode pertama, Mahama juga sudah menetapkan kode etik anti-korupsi.
Namun, kode etik pada 2025 ini lebih tegas dibanding sebelumnya. Kali ini, siapapun pejabat pemerintahan Ghana yang terlibat kasus korupsi akan dicopot secara otomatis.
Selain itu, Mahama membuat sejumlah upaya pemberantasan korupsi di Ghana dengan mendirikan Kantor Kejaksaan Khusus Korupsi. Sayangnya, hasil dari kebijakan ini masih belum sesuai harapan publik.
Selama ini, perlawanan terhadap korupsi menjadi tantangan besar bagi pemerintah Ghana. Meskipun Ghana dikenal sebagai salah satu negara dengan politik paling stabil di Afrika.
