Oposisi Mali di Luar Negeri Bentuk Pemerintahan Transisi Sipil
Jakarta, IDN Times - Oposisi Mali mengumumkan pembentukan pemerintahan transisi sipil untuk lawan kepemimpinan junta militer. Dilansir RFI, pada Minggu (26/5/2024), langkah ini diambil lantaran mengkhawatirkan ancaman militer yang ingin berkuasa dalam jangka waktu lama di Mali.
Pada awal Mei, dialog nasional yang mayoritas dihadiri petinggi militer mengumumkan persetujuan perpanjangan pemerintahan militer di Mali. Selain itu, terdapat usulan memperbolehkan Presiden militer Asimi Goita untuk mencalonkan pada pilpres yang akan datang.
1. Dibentuk setelah rencana perpanjangan pemerintahan transisi
Pembentukan pemerintahan transisi sipil diprakarsai oleh sejumlah politikus Mali yang melarikan diri ke luar negeri. Dalam pertemuan itu, Adaman Traore ditetapkan sebagai presiden sementara dan Mohamed Cherif Kone sebagai perdana menteri.
"Majelis rakyat dari pemerintahan transisi sipil hari ini telah memilih seluruh kabinet pemerintahannya. Pemerintahan transisi sipil ini yang akan menjadi satu-satunya pemerintahan resmi di Mali," tulisnya, dikutip VOA News.
Pengumuman ini dilangsungkan sehari setelah adanya pergerakan politik dari Perdana Menteri Choguel Kokalla Maiga. Ia secara terang-terangan mengkritisi rezim militer Mali untuk pertama kalinya terkait rencana memperpanjang pemerintahannya.
Namun, tidak diketahui secara pasti apakah Maiga ikut mendukung pemerintahan oposisi untuk menentang pemerintahan militer pada Sabtu kemarin.
2. Berniat memobilisasi rakyat Mali untuk lawan rezim militer
Sementara itu, salah satu menteri yang ditunjuk dalam pemerintahan sipil, Aboubacrine Assadek mengungkapkan bahwa tujuan utama gerakan ini untuk membangkitkan warga Mali dalam menentang rezim militer.
"Tujuan utama kami adalah memobilisasi warga Mali yang berada di dalam negeri. Sejak diluncurkannya inisiatif ini, suara dari oposisi mulai terdengar meskipun terdapat penangguhan aktivitas politik yang dilakukan junta militer. Pergerakan ini tidak akan sama seperti sebelumnya," terangnya, dikutip TV5Monde.
Sejak 13 Mei lalu, sejumlah partai politik dan organisasi masyarakat di Mali sudah menolak keras rencana perpanjangan periode transisi pemerintahan. Padahal, masa transisi seharusnya berakhir sejak Maret lalu.
3. Rusia akan bantu kurangi kelangkaan energi di Mali dengan mendirikan PLTS
Pada Jumat (24/5/2024), Menteri Energi Mali Bintou Camara sudah mengumumkan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan Rusia. Rencana ini untuk mengatasi masalah kurangnya pasokan listrik di Mali.
"PLTS ini akan menjadi yang pertama di Mali dan bahkan pertama di sub-kawasan. Ini akan mengurangi kelangkaan listrik yang terjadi di negara kami secara signifikan," terangnya dalam tayangan televisi nasional.
Sementara itu, Direktur NovaWind anak perusahaan Rosatom, Grigory Nazarov mengatakan, konstruksi ini akan dikerjakan oleh perusahaannya dan diprediksi akan menambah produksi listrik di Mali sebesar 10 persen.
Pembangunan ini rencananya akan dilakukan di Sanankoroba, bagian tenggara Mali yang tak jauh dari ibu kota Bamako. PLTS tersebut akan menghasilkan daya listrik sebesar 200 megawatt dan membutuhkan lahan seluas 314 hektare.
