Palestina Minta Dunia Desak Israel Bebaskan Seorang Tahanan
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina meminta dukungan masyarakat internasional untuk menekan Israel agar membebaskan tahanan Palestina, Hisham Abu Hawash. Hawash berada dalam kondisi kritis setelah lima bulan melakukan mogok makan dalam protes atas penahanannya tanpa tuduhan atau pengadilan.
Melansir Kantor Berita WAFA, dalam sebuah pernyataan pers pada Minggu (2/1/2022), Kementerian meminta pemerintah Israel bertanggung jawab penuh atas hidupnya karena sengaja mengabaikan kondisi kesehatannya.
Kementerian juga menyerukan agar diakhirinya kebijakan penahanan administratif Israel yang tidak adil dimana warga Palestina ditahan tanpa tuduhan atau pengadilan.
1. Kemlu Palestina berusaha meminta dukungan dari semua lembaga internasional
Kementerian mengatakan bahwa mereka berusaha menjangkau semua lembaga internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendesak pembebasan Hawash sesegera mungkin. Pada Sabtu (1/1/2022) malam, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) menyatakan prihatin atas kondisi Hawash.
Dilansir The Times of Israel, ICRC pada bulan Desember memperingatkan bahwa mogok makan yang dilakukan Hawash akan berpotensi pada kematiannya. Lebih lanjut mereka menuntut pembebasan untuknya secepat mungkin.
Hisham Abu Hawash adalah seorang warga Palestina dari kota kecil Dura, dekat Hebron. Dia telah ditahan sejak Oktober 2020 dan melakukan mogok makan selama 137 hari sebagai bentuk protes atas penahanannya oleh Israel.
Gerakan mogok makan tidak hanya dilakukan oleh Hawash saja, tahanan lainnya juga melakukan hal serupa. Komisi Urusan Narapidana dan Mantan Narapidana akhir-akhir ini memperingatkan bahwa kondisi kesehatan napi yang mogok makan semakin memburuk dengan cepat dan telah mencapai tahap yang sangat kritis dan berbahaya.
2. Palestina dukung keputusan untuk boikot pengadilan Israel
Dilansir Al Mayadeen, Gerakan Tahanan Palestina menyatakan keputusannya untuk memboikot pengadilan Israel terkait penahanan administratif tanpa pengadilan. Kementerian juga menyatakan dukungannya terhadap aksi tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, gerakan tersebut mengatakan bahwa mereka telah dihubungi untuk mengordinasikan langkah itu di tingkat nasional. Abdullah Qandil, direktur masyarakat Waed untuk tahanan menyatakan langkah-langkah protes lain seperti mogok makan massal harus diantisipasi.
"5000 tahanan Palestina berencana untuk memboikot pengadilan pendudukan Israel. langkah tersebut akan membawa perubahan dalam pemberontakan Palestina, dan itu adalah penolakan praktis yang menentukan langkah yang terjadi setelahnya," kata Qandil.
Para tahanan menekankan bahwa dalam aksinya tersebut mereka tidak akan mengambil bagian dalam “drama” yang dibuat dan menguntungkan Israel, terutama dinas intelijen Shin Bet yang bertanggung jawab untuk menahan para tahanan.
3. Penahanan tanpa pengadilan disebut untuk mencegah serangan brutal
Pejabat kemanan Israel mengatakan, menahan tersangka tanpa tuduhan merupakan satu-satunya cara untuk mencegah serangan brutal. Sementara itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia berpendapat bahwa Israel menyalahgunakan praktik tersebut dan menerapkannya kepada mereka yang tidak menimbulkan ancaman.
Hal itu dipicu lantaran ketegangan di seluruh Israel, Tepi Barat, dan Gaza telah meningkat selama beberapa waktu terakhir. Israel telah bergulat dengan serentetan serangan teror Palestina yang telah menewaskan beberapa warga sipil Israel.
Banyak dari pelaku penyerangan adalah remaja atau pemuda tanpa ikatan organisasi yang jelas dan hanya bersenjatakan pisau atau mobil mereka. Kendati begitu, ada juga beberapa serangan yang dilakukan oleh anggota Hamas dan Jihad Islam dengan menggunakan senjata serbu.
