Parlemen Turki Ricuh, Adu Jotos di Tengah Pelantikan Menteri Kehakiman
- Ketegangan meningkat saat prosesi pelantikan
Kerusuhan bermula ketika anggota parlemen dari Partai Rakyat Republik (CHP) mencoba mencegah Gürlek mengucapkan sumpah jabatan dalam ruang sidang. - Kontroversi di balik penunjukan GürlekPenunjukan Gürlek menjadi isu panas karena rekam jejaknya sebagai Kepala Kejaksaan Istanbul, di mana ia memimpin beberapa penuntutan terhadap politisi dan pejabat dari kubu oposisi.
- Reaksi dari pimpinan parlemen dan publik
Setelah bentrokan, Ketua parlemen Turki mengutuk kekerasan itu, menyebutnya tindakan yang tidak layak dan bertentangan dengan martabat lembaga legislatif.
Jakarta, IDN Times - Sidang parlemen Turki di Ankara berubah tegang, ketika anggota dewan dari kubu pemerintah dan oposisi terlibat perkelahian fisik di ruang sidang. Kericuhan terjadi saat proses pelantikan Menteri Kehakiman baru oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan, Akin Gürlek pada Rabu (11/2/2026).
Gürlek sendiri dipandang sebagai sosok yang kontroversial oleh pihak oposisi. Situasi ricuh tersebut pun sempat memaksa sidang ditangguhkan sementara sebelum prosesi dilanjutkan di bawah pengawasan ketat anggota parlemen dari partai yang berkuasa.
1. Ketegangan meningkat saat prosesi pelantikan
Melansir Euro News, kerusuhan bermula ketika anggota parlemen dari Partai Rakyat Republik (CHP) mencoba mencegah Gürlek mengucapkan sumpah jabatan dalam ruang sidang. Mereka berkumpul di sekitar podium sebagai bentuk penolakan atas pencalonannya setelah Presiden Recep Tayyip Erdoğan menunjuknya sebagai Menteri Kehakiman.
Hal itu sebuah langkah yang dipandang oposisi sebagai bentuk intervensi politik terhadap sistem peradilan. Saat ketegangan memuncak, para legislator saling berdorong, berteriak, bahkan melempar pukulan satu sama lain di lantai parlemen sebelum sidang dihentikan sementara untuk meredakan kekacauan.
2. Kontroversi di balik penunjukan Gürlek
Penunjukan Gürlek menjadi isu panas karena rekam jejaknya sebagai Kepala Kejaksaan Istanbul, di mana ia memimpin beberapa penuntutan terhadap politisi dan pejabat dari kubu oposisi. Kritik keras datang dari banyak pihak, termasuk kelompok advokat. Mereka menyerukan boikot atas posisi baru Gürlek sebagai menteri, menilai bahwa hal itu merusak independensi lembaga kehakiman.
Pada saat yang sama, pemerintah menegaskan bahwa proses tersebut sesuai konstitusi dan murni merupakan keputusan administratif, seperti yang dilaporkan Turkish Minute.
3. Reaksi dari pimpinan parlemen dan publik
Setelah bentrokan, Ketua parlemen Turki mengutuk kekerasan itu, menyebutnya tindakan yang tidak layak dan bertentangan dengan martabat lembaga legislatif. Para pendukung oposisi juga mengecam keputusan pemerintah yang dinilai semakin memperlemah sistem peradilan dan memperburuk iklim politik di negeri itu. Sementara itu, beberapa pihak pro-pemerintah mencoba membela langkah Gürlek, tetapi insiden tersebut tetap memicu perdebatan luas tentang masa depan demokrasi dan supremasi hukum di Turki.
Kericuhan di parlemen ini tidak hanya mencerminkan konflik internal politik Turki, tetapi juga menunjukkan ketegangan yang semakin mendalam antara kekuasaan eksekutif dan oposisi, terutama dalam urusan lembaga peradilan dan tata kelola politik nasional.
