PBB Peringatkan Ancaman Kemiskinan Afghanistan di Bawah Taliban
Jakarta, IDN Times - Markus Potzel, utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Afghanistan, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa situasi masyarakat Afghanistan saat ini memprihatinkan.
Potzel memperingatkan ancaman konflik internal dan kemiskinan yang memburuk di Afghanistan, jika Taliban tidak menanggapi dengan cepat kebutuhan dasar masyarakatnya.
Potzel juga mengatakan bahwa Taliban telah memberlakukan kebijakan yang keras terhadap hak-hak anak perempuan dan perempuan. Situasi ini diperburuk dengan masih banyaknya negara yang memutus hubungan dengan pemerintahan Taliban.
1. Utusan PBB di Afghanistan mengkritik Taliban terkait diskriminasi terhadap perempuan
Potzel juga mengkritik kebijakan Taliban yang mendiskriminasikan perempuan.
“Diskriminasi perempuan dan anak perempuan untuk menetap di rumah tidak hanya merampas hak-hak mereka, tetapi Afghanistan secara keseluruhan tidak mendapat manfaat dari kontribusi signifikan yang ditawarkan perempuan dan anak perempuan,” kata Potzel, dilansir laman resmi PBB.
Sejak awal kudeta yang dilakukan Taliban pada 2021 lalu, memang banyak analis yang memprediksi adanya diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Hal tersebut tak lepas dari latar belakang Taliban saat pertama kali memerintah Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001.
Kala itu, tidak ada pendidikan, tidak ada partisipasi dalam kehidupan publik, dan perempuan diharuskan mengenakan burqa jika tak ingin mendapatkan masalah dengan pemerintahan Taliban.
2. Bentrokan antara Taliban dan kelompok oposisi bersenjata masih berlanjut
Bentrokan bersenjata terus berlanjut antara pasukan keamanan Taliban dan kelompok oposisi bersenjata di beberapa provinsi seperti Panjshir, Baghlan, Kapisa, Takhar, dan Badakhshan. Hal ini dianggap membahayakan warga sipil yang ada di Afghanistan. dan memperlambat proses pemulihan ekonomi di sana.
Potzel juga memberikan perhatian terhadap situasi keamanan di Afghanistan. Pasalnya, terdapat cukup banyak bentrokan bersenjata, aktivitas kriminal, dan serangan teroris profil tinggi terutama oleh kelompok ekstremis ISIS.
Bahkan, beberapa serangan tersebut telah menyasar tokoh-tokoh yang dekat dengan Taliban hingga para pejabat kedutaan asing. Di sisi lain, Taliban dikabarkan masih mempertahankan kampanye lama mereka untuk melawan Syiah dan etnis minoritas lainnya.
“Ada laporan yang mengganggu, serta video dan foto, yang menunjukkan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia serius yang dilakukan di Panjshir,” katan Potzel. Dia juga menyerukan penyelidikan atas tuduhan pembunuhan di luar proses hukum di Afghanistan.
3. Perekonomian Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban juga memburuk
Utusan PBB di bidang kemanusiaan, Martin Griffiths, mengatakan pada akhir Agustus 2022 lalu bahwa lebih dari setengah penduduk Afghanistan membutuhkan bantuan. Setidaknya ada 19 juta warga Afghanistan menghadapi tingkat kerawanan pangan yang akut.
Situasi ini bisa saja memburuk akibat cuaca musim dingin akan menyebabkan harga bahan bakar dan pangan melonjak tinggi. Namun, pendanaann bantuan bagi warga Afghanistan tidak pasti karena Humanitarian Response Plan hanya menerima 1,9 miliar dolar AS dari kebutuhan yang mencapai 4,4 miliar dolar AS.
Jumlah anak-anak yang dipekerjakan di Afghanistan terus meningkat akibat runtuhnya ekonomi setelah Taliban mengambil alih negara itu.
Sebuah survei baru-baru ini oleh Save the Children memperkirakan bahwa setidaknya setengah dari keluarga Afghanistan telah mempekerjakan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dilansir Al Jazeera.
