Perdana! Indonesia Pimpin Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61
- Indonesia resmi memimpin sidang reguler Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, menandai pertama kalinya negara ini menjabat sebagai Presiden ke-20 sejak 8 Januari 2026.
- Kepemimpinan Indonesia berlangsung di tengah dinamika global yang kompleks, dengan harapan menjaga kredibilitas Dewan HAM sebagai forum utama pembahasan isu hak asasi manusia dunia.
- Peran presidensial ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat diplomasi multilateral Indonesia serta menunjukkan komitmen terhadap tata kelola HAM yang inklusif dan seimbang di tingkat internasional.
Jakarta, IDN Times - Indonesia untuk pertama kalinya akan memimpin sidang reguler Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Council/UNHRC) dalam Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss yang dihelat Senin (23/2/2026). Momen ini menjadi tonggak awal setelah Indonesia resmi menjabat sebagai Presiden ke-20 Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
Kepemimpinan tersebut menandai babak baru diplomasi Indonesia di forum hak asasi manusia tertinggi PBB. Sidang reguler ini menjadi kesempatan pertama bagi Indonesia untuk memimpin jalannya pembahasan isu-isu HAM global secara resmi.
Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri, menyebut sesi ini sebagai momentum penting bagi Indonesia.
“Jadi dalam Sesi ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia ini, akan menjadi sesi pertama di mana kita memimpin sidang reguler Dewan sebagai Presiden ke-20 Dewan Hak Asasi Manusia,” ujar Indah pada jumpa pers Kamis (19/2/2026).
1. Kepemimpinan di tengah dinamika global
Indah menjelaskan, kepemimpinan Indonesia berlangsung di tengah berbagai tantangan global yang memengaruhi isu-isu hak asasi manusia. Menurut dia, dinamika tersebut akan tercermin dalam proses pembahasan di Jenewa.
“Dan tentu saja, sesi ini berlangsung di tengah berbagai dinamika, khususnya terkait promosi dan perlindungan hak asasi manusia. Isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat internasional biasanya tercermin dalam proses pembahasan,” ujar dia.
Dia berharap agar Dewan HAM PBB tetap menjaga peran dan kredibilitasnya sebagai forum utama di bawah naungan PBB untuk membahas isu-isu HAM global.
“Kami tentu berharap Dewan Hak Asasi Manusia, sebagai platform utama PBB untuk menangani isu-isu HAM global, dapat menjaga kredibilitas dan konsistensinya, sekaligus membahas berbagai isu terkait secara efektif dan efisien,” kata Indah.
2. Peran Presiden Dewan HAM: netral dan fasilitatif
Dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia dituntut untuk bersikap imparsial. Indah menegaskan, posisi tersebut mengharuskan Indonesia memfasilitasi jalannya sidang secara adil dan efektif.
Dia menyatakan, Indonesia harus mampu memastikan Dewan berjalan dengan baik dan efisien selama masa kepemimpinannya. Namun demikian, sebagai negara anggota, Indonesia tetap memiliki hak untuk menyampaikan posisi dan kepentingan nasionalnya dalam berbagai isu.
Indah menegaskan, Indonesia akan terus mengedepankan posisi, komitmen, dan isu prioritas yang mencerminkan kepentingan nasional, meski dalam peran presidensial harus menjaga netralitas.
3. Momentum diplomasi multilateral kembali kuat
Indah berharap, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran diplomasi Indonesia di tingkat multilateral. Menurut dia, peran ini sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap tata kelola HAM yang inklusif dan seimbang.
Selain itu, dia berharap agar Indonesia mampu menunjukkan kepemimpinan yang adaptif di tengah kompleksitas situasi global saat ini.
Kepemimpinan dalam sesi ke-61 ini akan menjadi ajang pembuktian bagi Indonesia, tidak hanya dalam kapasitas administratif memimpin sidang, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan internasional terhadap Dewan HAM PBB sebagai forum global yang kredibel dan konsisten.
