Peru Umumkan 30 Hari Status Darurat Nasional, Apa Penyebabnya?
Jakarta, IDN Times - Presiden sementara Peru, Jose Jeri, mengumumkan status darurat nasional selama 30 hari di Lima dan wilayah pelabuhan Callao. Langkah ini diambil untuk menekan lonjakan kejahatan dan kekerasan yang kian meluas di Peru.
Status darurat itu memungkinkan pengerahan militer untuk berpatroli bersama kepolisian serta memberi kewenangan pemerintah untuk membatasi kebebasan berkumpul dan hak-hak sipil tertentu.
"Status darurat yang disetujui Dewan Menteri akan berlaku mulai Rabu tengah malam dan berlangsung selama 30 hari di Metropolitan Lima dan Callao," ujar Jeri dalam pidato kenegaraan yang disiarkan televisi nasional, dilansir dari France24, Rabu (22/10/2025).
Kebijakan ini menjadi tindakan besar pertama yang diambil Jeri sejak menjabat sebagai Presiden sementara hampir dua minggu lalu, menyusul gelombang protes anti-pemerintah yang menewaskan satu orang dan melukai lebih dari 100 lainnya pekan lalu.
"Kejahatan telah meningkat secara tidak proporsional dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan penderitaan besar bagi ribuan keluarga dan menghambat kemajuan negara. Tapi, itu berakhir hari ini. Kami mulai mengubah narasi ketidakamanan di Peru. Kami beralih dari posisi bertahan ke posisi ofensif dalam perang melawan kejahatan," kata Jeri.
1. Kejahatan dan korupsi jadi pemicu
Langkah darurat ini muncul setelah berbulan-bulan protes besar-besaran yang dipicu oleh meningkatnya tingkat kejahatan dan tuduhan korupsi di pemerintahan sebelumnya. Awal Oktober 2025 lalu, Presiden Dina Boluarte diberhentikan oleh parlemen setelah dituding gagal menangani lonjakan kejahatan dan terlibat dalam praktik korupsi.
Jeri, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Parlemen, kemudian diangkat sebagai presiden sementara hingga Juli 2026. Dalam pidatonya, Jeri menegaskan komitmennya untuk memulihkan keamanan dan kepercayaan publik. Kebijakan baru ini, menurut Jeri, sebagai awal dari perubahan besar dalam strategi keamanan nasional.
"Kami akan merebut kembali kedamaian, ketenangan, dan kepercayaan jutaan rakyat Peru," kata Jeri.
Pada Maret hingga Juli 2025, sebagian wilayah Lima juga pernah berada di bawah status darurat terbatas setelah pembunuhan seorang musisi terkenal yang dikaitkan dengan kejahatan terorganisir.
2. Demonstrasi dipimpin anak muda dan mahasiswa
Krisis keamanan ini turut memicu gelombang demonstrasi besar-besaran yang banyak diikuti oleh generasi muda dan mahasiswa. Mereka menuntut reformasi politik serta tindakan nyata untuk mengatasi krisis kriminalitas dan korupsi. Ribuan warga turun ke jalan di Lima dan sejumlah kota besar lainnya, menuntut agar pemerintah bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan yang telah menelan banyak korban jiwa.
Dalam satu bulan terakhir, sedikitnya 200 orang terluka dalam bentrokan antara aparat dan demonstran, termasuk wartawan dan petugas kepolisian. Seorang pria juga tewas ditembak oleh polisi saat aksi protes berlangsung.
Gelombang protes ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam masyarakat Peru terhadap instabilitas politik yang telah melanda negara tersebut selama bertahun-tahun. Banyak pengamat menilai, aksi protes kali ini merupakan yang terbesar sejak penggulingan Presiden Boluarte, sekaligus menunjukkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat sipil yang belum mereda.
3. Krisis keamanan terburuk dalam satu dekade
Peru tengah menghadapi krisis keamanan terburuk dalam 10 tahun terakhir, dengan meningkatnya kejahatan terorganisir, termasuk pemerasan, perdagangan narkoba, dan pembunuhan terhadap pekerja sektor transportasi. Sedikitnya, 47 sopir bus dilaporkan tewas sepanjang 2025 dalam serangkaian serangan bermotif pemerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal.
Situasi ini memperburuk kondisi sosial-ekonomi di negara tersebut, yang sudah rapuh akibat pergantian pemerintahan sebanyak tujuh kali dalam satu dekade terakhir. Jeri menegaskan, kebijakan darurat ini merupakan langkah awal untuk mengembalikan stabilitas nasional. Dia berjanji akan bekerja sama dengan lembaga keamanan dan masyarakat untuk memulihkan ketertiban dan kepercayaan publik.
"Kami harus bersatu untuk menghadapi ancaman ini. Pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi kejahatan," kata Jeri.
