PM Australia Sebut Tak Ada Referendum Pisah dari Persemakmuran Inggris
Jakarta, IDN Times - Sejumlah negara anggota Persemakmuran Inggris menyatakan akan ada kemungkinan melepaskan diri, pascawafatnya Ratu Elizabeth II.
Australia dan Selandia Baru disebut juga bakal berpisah dari Persemakmuran. Isu referendum cukup santer terdengar di dua negara tersebut, mayoritas diembuskan oleh kubu pro-republik di Negeri Kanguru.
1. PM Australia menyatakan tak akan ada referendum
Dilansir dari Sky News, Selasa (13/9/2022), Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menegaskan tak akan ada referendum, melainkan harus memberi penghormatan terhadap Ratu Elizabeth II.
“Sekarang adalah momen untuk menunjukkan rasa terima kasih atas pelayanan Ratu kepada Australia, Persemakmuran dan dunia,” katanya.
Albanese juga menegaskan referendum bukan prioritas dari masa jabatannya di pemerintahan selama tiga tahun ke depan.
2. Albanese yakin dengan kepemimpinan Raja Charles III
Menggantikan ibunya, Charles kini menjadi raja untuk memimpin Kerajaan Inggris. Albanese pun yakin dengan kepemimpinan Raja Charles III.
“Ia seseorang yang memiliki hubungan mendalam dengan Australia. Saya berharap dia dapat berkunjung ke sini pada suatu hari, sesegera mungkin,” ujarnya.
3. Selandia Baru juga tidak akan menggelar referendum
Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, pada Senin (12/9/2022) juga mengatakan pemerintahannya tidak akan melakukan langkah apapun untuk mengubah negara tersebut menjadi republik. Hal itu diungkap pascakematian Ratu Elizabeth II.
Sebelumnya, Ardern beranggapan Selandia Baru kemungkinan berubah menjadi republik, dan akan terwujud dalam masa hidupnya, bukan pada masa jabatannya.
“Ada perdebatan, mungkin selama beberapa tahun, itu hanya kecepatannya, dan seberapa luas perdebatan itu terjadi. Saya telah membuat pandangan saya menjadi jelas berkali-kali. Saya percaya ke sanalah Selandia Baru akan menuju (republik) pada waktunya. Saya percaya itu mungkin terjadi dalam hidup saya,” kata Ardern.
”Tetapi saya tidak melihatnya sebagai tindakan jangka pendek atau apapun yang ada dalam agenda dalam waktu dekat," lanjutnya.
