Prancis Salahkan Azerbaijan Terkait Kekerasan di Kaledonia Baru
- Menteri Dalam Negeri Prancis menuduh Azerbaijan ikut mengobarkan kekerasan politik di Kaledonia Baru.
- Prancis menuding bendera Azeri berkibar disamping simbol suku pribumi Kanak pada protes di Kaledonia Baru.
- Azerbaijan menolak tuduhan campur tangan dan menyarankan Prancis fokus pada kebijakan luar negerinya yang menyebabkan protes tersebut.
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin menuduh Azerbaijan ikut mengobarkan kekerasan politik di Kaledonia Baru. Dalam sebuah wawancara, Darmanin mengatakan para pemimpin pro-kemerdekaan Kaledonia Baru telah membuat kesepakatan dengan Baku.
Diplomat Azerbaijan menolak tuduhan tersebut. Mereka mengecam pernyataan Darmanin dan menyebutnya tidak berdasar serta merupakan kampanye fitnah.
Dalam seminggu terakhir, Kaledonia Baru yang berada di Pasifik, telah dilanda protes yang berujung kekerasan dan penjarahan. Paris terpaksa mengirim 1.000 pasukan bantuan untuk meredam eskalasi yang terjadi.
1. Masalah awal yang memicu tuduhan
Asal mula Prancis menuduh Azerbaijan terlibat campur tangan urusan dalam negerinya adalah bendera Azeri terlihat berkibar disamping simbol suku pribumi Kanak pada protes di Kaledonia Baru. Para demonstran suku Kanak juga terlihat mengenakan kaos bergambar bendera Azerbaijan.
Dilansir Al Jazeera, pada Juli 2023, Baku mengundang anggota pro-kemerdekaan dari wilayah Prancis di Martinique, Guyana Prancis, Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis untuk menghadiri acara tentang penghapusan kolonialisme seutuhnya.
Acara itu menghasilkan inisiatif kelompok yang bertujuan mendukung perjuangan masyarakat yang menderita akibat kebijakan kolonial Prancis. Pekan ini, kelompok tersebut mengeluarkan pernyataan solidaritasnya dengan suku Kanak di Kaledonia Baru.
Pada Kamis (15/5/2024), Darmanin mengatakan bahwa Azeri bersama China dan Rusia telah melakukan intervensi di Kaledonia Baru.
"Saya menyesalkan beberapa pemimpin pro-kemerdekaan Kaledonia telah membuat kesepakatan dengan Azerbaijan," katanya.
"Bahkan jika ada upaya campur tangan, Prancis berdaulat di wilayahnya sendiri, dan itu lebih baik," tambahnya.
2. Azeri minta Paris fokus pada kegagalan kebijakan di wilayah terluarnya
Azerbaijan menanggapi pernyataan Darmanin dan menolak tuduhan tersebut. Mereka menolak tuduhan adanya hubungan antara para pemimpin perjuangan pro-kemerdekaan Kaledonia dan Azerbaijan.
"Akan lebih tepat jika Menteri Dalam Negeri Perancis mengingat kembali sejarah negaranya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap masyarakat lokal dan pembunuhan brutal terhadap jutaan orang tak bersalah sebagai bagian dari kebijakan kolonial yang diterapkan selama bertahun-tahun," kata Azerbaijan, dikutip Euro News.
“Selain itu, daripada menuduh Azerbaijan diduga mendukung protes pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru, Menteri Dalam Negeri Perancis harus fokus pada kegagalan kebijakan negaranya terhadap wilayah luar negeri yang menyebabkan protes tersebut," jelasnya.
3. Prancis-Azerbaijan di tengah masalah Armenia
Hubungan Azerbaijan dan Prancis sempat memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Ini khususnya akibat perang Azerbaijan-Armenia dalam perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. Prancis adalah rumah bagi diaspora Armenia yang besar.
Dilansir France24, Prancis merupakan sekutu tradisional Armenia yang bermusuhan dengan Azerbaijan. Darmanin pernah mengatakan bahwa sejak Azerbaijan dipimpin Presiden Ilham Aliyev, negara itu diperintah dengan kediktatoran.
Ketegangan hubungan antara dua negara semakin meningkat pada 2023. Pada September, Paris menandatangani perjanjian pertahanan dengan Armenia dan berjanji mengirim peralatan militer.
