Profil Tony Blair Eks PM Inggris yang Jadi Dewas Danantara
- Tony Blair menjadi dewan pengawas BPI Danantara dengan kekayaan mencapai Rp978 miliar.
- Blair adalah mantan perdana menteri Inggris selama 10 tahun dan tokoh Partai Buruh Inggris.
- Blair diangkat sebagai Dewan Penasihat IKN untuk mempromosikan investasi asing di Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi salah satu dewan pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Nama Tony Blair dibenarkan oleh Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani.
Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Blair adalah sosok politikus ternama dengan kekayaan yang diperkirakan mencapai 60 juta dolar AS atau sekitar Rp978 miliar. Sepak terjangnya juga cukup banyak.
Namun, siapa sebenarnya sosok Tony Blair? Apa yang membuatnya dilirik menjadi salah satu Dewas Danantara? Berikut profil Tony Blair, Mantan Perdana Menteri Inggris yang jadi dewan pengawas Danantara yang sudah berhasil dihimpun IDN Times dari berbagai sumber:
1. Tony Blair jadi Perdana Menteri Inggris selama 10 tahun
Sir Anthony Charles Lynton Blair atau yang dikenal dengan nama Tony Blair, merupakan mantan perdana menteri Inggris. Dikutip dari CNN, Ia menjabat selama 10 tahun dari Mei 1997 hingga Juni 2007.
Blair adalah tokoh Partai Buruh Inggris hingga 2007. Dia kemudian menjadi Founder Faith and Globalisation Initiative, sebuah kelompok universitas internasional guna membentuk jaringan global yang berfokus pada keyakinan dan globalisasi.
Sebenarnya, sejak remaja Blair sudah menyelami dunia politik. Ia menjadi pemimpin partai Buruh pada Juli 1994 dan mendapat dukungan hingga 57 persen suara.
Blair bahkan menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah Inggris saat itu, karena terpilih pada 1997. Pria yang pernah mengenyam pendidikan di Fettes College di Edinburg dan Universitas Oxford ini merupakan anak pengacara Leo Blair. Ia mempelajari hukum dengan peminatan religius dan musik populer, serta hukum ketenagakerjaan dan komersial.
2. Tony Blair juga dewan pengarah pembangunan IKN
Rupanya, nama Tony Blair tidak asing di dunia politik Indonesia. Pasalnya, ia juga saat ini menjadi dewan pengarah pembangunan ibu kota negara (IKN) baru. Presiden ke-7 Indonesia, Joko ‘Jokowi’ Widodo memilihnya dengan harapan dapat membangun kepercayaan dunia terhadap rencana pembangunan ibu kota negara baru.
Pada 2020, Blair diangkat sebagai Dewan Penasihat IKN bersama pendiri SoftBank Masayoshi Son dan Presiden Uni Emirat Arab saat itu, Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan. Mereka bertugas untuk membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional dan menarik minat investor asing berinvestasi di sana.
Blair juga dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat dengan beberapa pemimpin Indonesia. Sebelum era Prabowo, Blair pernah beberapa kali bertemu dengan Jokowi dan membahas kerja sama ekonomi serta strategi investasi.
3. Alasan Tony Blair ditunjuk jadi Dewas Danantara
Ada alasan khusus dibalik keputusan pemerintah Indonesia untuk menunjuk Tony Blair sebagai Dewan Pengawas Danantara. Blair dinilai memiliki pengalaman luas dalam kebijakan ekonomi dan hubungan internasional.
Alasan ini yang dianggap dapat membantu meningkatkan kredibilitas Danantara di mata investor global. Alasan lainnya, Blair bukan orang baru dalam dunia investasi dan pengelolaan aset.
Ini terbukti sejak ia meninggalkan jabatannya sebagai PM Inggris pada 2007, Blair telah banyak terlibat dalam proyek-proyek ekonomi berskala besar, termasuk sebagai penasihat berbagai negara di Timur Tengah dan Asia.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Danantara di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Senin kemarin. Dia menekankan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, diperlukan respons yang berani dan strategis. Oleh karena itu, peluncuran Danantara Indonesia memiliki arti penting.
"Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan respons yang berani dan strategis. Itulah sebabnya peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting," kata Prabowo dalam pidato peluncuran Danantara.
Menurutnya, Danantara Indonesia bukan hanya badan pengelola investasi, tetapi juga instrumen pembangunan nasional yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia.
