Protes Antimiliter Meletus di Guinea, 102 Orang Ditangkap dan 1 Tewas
Jakarta, IDN Times - Protes anti-junta kembali terjadi di ibu kota Guinea, Conakry, pada Kamis (28/7/2022), yang membuat kota itu lumpuh. Aksi ini dilakukan karena kepemimpinan militer, yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta sejak September lalu, tidak bergerak cukup cepat untuk memulihkan pemerintahan sipil.
Front Nasional untuk Pertahanan Konstitusi (FNDC), koalisi gerakan politik yang menyelenggarakan demonstrasi, menyampaikan bahwa dalam protes di Conakry ada seorang pengunjuk rasa tewas.
1. Sebanyak 102 orang ditangkap
Melansir Reuters, FNDC melaporkan bahwa ada tindakan keras dari pihak berwenang yang menyebabkan seorang demonstran tewas.
"FNDC menyesalkan kematian, sore ini di Hamdallaye, seorang warga negara yang terkena peluru, beberapa terluka oleh peluru tajam dan banyak penangkapan," kata FNDC.
Kematian tersebut belum dikonfirmasi oleh kepolisian, tetapi seorang pejabat senior polisi mengatakan selama protes itu ada 88 orang terluka, termasuk 12 polisi.
Ibrahima Diallo, salah satu pemimpin FNDC, pada Jumat memberitahu para wartawan bahwa ada 102 orang ditangkap dan 23 dari mereka semalam dikirim ke kamp militer.
Itu adalah protes besar kedua terhadap junta dalam beberapa bulan terakhir. Protes sebelumnya pada bulan lalu juga menewaskan satu orang. Kematian itu telah diselidiki pihak berwenang yang kemudian mendakwa seorang perwira polisi.
2. Junta melarang protes
Melansir VOA News, Jaksa Penuntut Umum pada Kamis memerintahkan agar jaksa di beberapa daerah untuk mengambil tindakan hukum segera terhadap penyelenggara protes. Hal itu dilakukan karena adanya larangan protes yang diberlakukan junta pada Mei.
FNDC sebelumnya mengumumkan protes pada 23 Juni, tetapi dibatalkan untuk memberi kesempatan bagi pemerintah transisi memulai dialog. Namun, pembicaraan yang diharapkan tidak terlaksana, setelah pemerintah dituduh bertindak soliter dan otoriter.
Tiga pemimpin FNDC ditangkap pada 5 Juli, dituduh memprovokasi kekerasan dalam protes pada bulan lalu. Ketiganya dibebaskan setelah pengadilan memutuskan mereka tidak bersalah atas penghinaan terhadap pengadilan, terkait komentar di media sosial yang mengkritik kantor kejaksaan dan parlemen yang ditunjuk militer.
3. Transisi tiga tahun untuk kembali ke pemerintahan sipil
Kolonel Mamady Doumbouya, pemimpin pemerintahan transisi setelah menggulingkan Presiden Alpha Conde tahun lalu, berjanji untuk menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil terpilih dalam waktu tiga tahun.
Namun, rencana transisi itu dianggap telalu lama sehingga ditolak berbagai pihak, termasuk pihak oposisi dan anggota Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS).
Sementara itu, Umaro Sissoco Embalo, pemimpin dari Guinea-Bissau dan ECOWAS, mengaku yakin bahwa junta Guinea akan mempercepat proses pengembalian ke pemerintahan demokrasi.
"Saya berada di Conakry dengan presiden komisi (ECOWAS) untuk membuat junta militer memahami keputusan KTT para kepala negara bahwa transisi tidak boleh lebih dari 24 bulan. Mereka sudah mengajukan 36 bulan, tapi kami berhasil meyakinkan mereka," kata Embalo.
Ousmane Gaoual Diallo, seorang menteri dan juru bicara pemerintah Guinea, menyampaikan bahwa pemerintah maupun presiden tidak mengonfirmasi informasi durasi transisi tersebut.
