Rusia Akui Butuh Migran untuk Atasi Penurunan Angkatan Kerja
Jakarta, IDN Times - Rusia, pada Jumat (22/11/2024), mengakui bahwa negaranya mengalami masalah penurunan populasi. Moskow juga menyebut negaranya dihadapkan pada masalah kekurangan tenaga kerja dan membutuhkan migran untuk mengisi kekosongan lapangan pekerjaan.
Sebulan lalu, Parlemen Rusia menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) larangan propaganda untuk tidak memiliki anak atau childfree. Langkah ini dilakukan untuk mendorong angka kelahiran di tengah krisis demografi yang dialami negara Eurasia tersebut.
1. Klaim Rusia sangat luas tapi penduduknya terlalu sedikit
Juru Bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan, angkatan kerja di Rusia terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan negaranya menggantungkan pada tenaga kerja migran asing.
"Migran sangat penting bagi negara kami. Kami tinggal di negara terbesar di dunia, tapi tidak banyak dari kami semua. Maka dari itu, tenaga kerja asing sangatlah penting dalam mendorong pembangunan ekonomi Rusia," terangnya, dilansir The Moscow Times.
Ia menambahkan, migran bukan sebuah permasalahan bagi Rusia, tapi masalah utamanya adalah migran ilegal. Peskov menuturkan, negaranya akan mengintensifikasi perlawanan terhadap penyelundupan migran ilegal.
Usai insiden penembakan massal di Crocus City Hall, sentimen anti-migran di Rusia kian meluas. Diskriminasi tersebut ditujukan kepada pekerja migran asal Asia Tengah di sektor penting, seperti konstruksi dan pertanian.
2. Lebih dari separuh perusahaan Rusia merekrut pekerja migran asing
Menurut survei yang dilakukan hh.ru dan Persatuan Pengusaha dan Industrialis Rusia (RSPP), lebih dari separuh perusahaan Rusia sudah mengalami kelangkaan pekerja. Mereka pun terpaksa mendatangkan migran dari negara-negara Asia Tengah.
Melansir Asia Plus, permasalahan ini terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir di tengah pengetatan operasi meringkus migrasi ilegal dan pengetatan hukum terhadap pekerja migran untuk masuk ke Rusia usai insiden penembakan di Crocus City Hall.
Bahkan, 53 persen perusahaan Rusia sudah merekrut migran untuk mengatasi kekosongan pekerja di perusahaannya. Sedangkan, 46 persen perusahaan yang tergabung dalam organisasi itu mengaku puas dengan kinerja para migran asal Asia Tengah.
3. Ribuan warga Kyrgyzstan berisiko melanggar hukum migrasi di Rusia
Kementerian Luar Negeri Kyrgyzstan melaporkan, terdapat 71.949 warga Kyrgyzstan yang berisiko melanggar hukum migrasi di Rusia. Ribuan warganya diketahui tidak menyerahkan persyaratan soal kontrak, sidik jari, tes kesehatan, dan registrasi migran.
"Untuk warga yang memiliki dokumen resmi dan dapat mengonfirmasi legalitasnya di Rusia, saat ini dibutuhkan untuk datang ke Kantor Departemen Migrasi di Kementerian Dalam Negeri Rusia dan menyerahkan seluruh dokumen untuk dimasukkan ke dalam basis data demi menghindari risiko pelanggaran," tuturnya, dikutip dari The Times of Central Asia.
Dalam membantu migran, Kementerian Tenaga Kerja, Keamanan Sosial, dan Migrasi Kyrzgyzstan mengatakan akan mempublikasikan nama-nama migran yang berisiko di portal migran milik pemerintah.
Mulai Februari 2025, Rusia akan menerapkan hukum legalitas status warga asing di negaranya. Dengan hukum ini, warga asing tanpa status hukum yang jelas akan dimasukkan dalam seseorang yang diawasi dan terancam dideportasi.
