Rusia Ancam Tangkap Warga yang Demo Protes Pemutusan Internet
- Pemerintah Rusia mengancam akan menangkap siapa pun yang ikut protes menentang pemutusan internet massal, menyusul keresahan publik akibat gangguan jaringan di berbagai wilayah.
- Kremlin berdalih pembatasan internet dilakukan demi keamanan nasional untuk mencegah serangan drone, meski kebijakan ini justru menghambat koordinasi militer dan aktivitas warga.
- Pemutusan internet menyebabkan kerugian ekonomi besar hingga ratusan miliar rupiah per hari dan memicu pelarangan demonstrasi yang berujung pada penangkapan sejumlah aktivis serta jurnalis.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri Rusia mengeluarkan peringatan keras pada Kamis (26/3/2026) terkait rencana aksi unjuk rasa warga. Pemerintah menegaskan akan menangkap siapa pun yang terlibat dalam protes menentang pemutusan internet massal. Langkah ini diambil menyusul gelombang keresahan publik akibat gangguan jaringan yang melumpuhkan berbagai wilayah di Rusia.
Sebelumnya, otoritas Moskow sempat mencabut pembatasan internet seluler pada Rabu (25/3/2026) setelah pemutusan total selama tiga minggu. Meski Kremlin mengeklaim kebijakan ini demi keamanan nasional, warga melaporkan kualitas koneksi di sebagian besar wilayah kota masih buruk dan tidak stabil.
1. Mitigasi serangan drone jadi alasan pembatasan jaringan seluler
Pemerintah Rusia membatasi akses internet seluler dengan dalih keamanan nasional di tengah meningkatnya konflik regional. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menjelaskan bahwa pemutusan jaringan bertujuan menekan risiko serangan pesawat tak berawak (drone) yang kian canggih. Otoritas keamanan menilai platform komunikasi seperti Telegram kerap disalahgunakan pihak asing untuk koordinasi sabotase.
"Semua pemutusan dan pembatasan komunikasi dilakukan dengan kepatuhan yang ketat terhadap undang-undang yang berlaku saat ini," ujar Peskov, dilansir The Moscow Times.
Kebijakan ini meluas hingga ke wilayah Oryol dan Tula sebagai bagian dari strategi pertahanan elektronik untuk memutus navigasi drone. Namun, para ahli menduga gangguan ini adalah uji coba sistem whitelist untuk menyaring akses internet global secara permanen. Ironisnya, kebijakan ini justru menyulitkan koordinasi militer Rusia di garis depan yang kini terpaksa kembali menggunakan kabel dan radio analog.
2. Pemutusan internet picu kerugian ekonomi Rp207,93 miliar per hari
Gangguan akses internet selama berminggu-minggu berdampak fatal pada sektor ekonomi Rusia. Harian bisnis Kommersant memperkirakan kerugian di Moskow mencapai 1 miliar rubel (Rp207,93 miliar) per hari. Layanan transportasi daring, jasa pengiriman, hingga sistem pembayaran elektronik lumpuh, memaksa warga beralih kembali ke transaksi tunai.
"Dampak kebijakan ini terhadap dunia bisnis tentu akan menjadi subjek analisis tambahan," ujar Dmitry Peskov, dikutip dari The Guardian.
Kelangkaan akses digital memicu lonjakan permintaan teknologi analog. Penjualan peta kertas meningkat tiga kali lipat, sementara permintaan pager dan walkie-talkie naik masing-masing 73 persen dan 27 persen. Di sisi lain, pemerintah mulai mempromosikan "Max", aplikasi komunikasi domestik yang dicurigai banyak pihak sebagai alat pengawasan digital negara menuju isolasi internet permanen atau Splinternet.
3. Pemerintah larang protes dan tindak tegas peserta aksi
Merespons meningkatnya seruan protes di media sosial, Kementerian Dalam Negeri Rusia resmi melarang segala bentuk demonstrasi tanpa izin. Pihak kepolisian memperingatkan bahwa setiap upaya pengumpulan massa akan ditindak tanpa kompromi.
"Semua upaya untuk menyelenggarakan acara semacam itu akan segera ditindak, dan penyelenggara serta pesertanya akan ditahan," tulis pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri Rusia, dilansir Arab News.
Penangkapan mulai dilaporkan di berbagai daerah. Di Perm, seorang warga senior bernama Viktor Gilin ditahan karena membawa spanduk tuntutan kebebasan berpendapat. Sementara di Novosibirsk, polisi menahan 16 orang termasuk aktivis dan jurnalis. Alexander Sustov, pejabat wilayah Primorye, menilai pengetatan aturan ini justru berpotensi memicu ketidakpuasan yang lebih besar.
"Situasi telah berubah dan hukum semakin ketat, namun protes tidak surut. Larangan apa pun justru akan memicu ketidakpuasan yang terus mengendap," ungkap Sustov.
