Sidang Pemakzulan Wapres Filipina Baru Digelar 2 Juni
- Senat Filipina akan memindaklanjuti pengaduan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte pada 2 Juni setelah pemilihan paruh waktu.
- Duterte dituduh menyalahgunakan dana publik, mengumpulkan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, dan mengancam nyawa Presiden Ferdinand Marcos Jr.
- Sara Duterte mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028, dengan tuduhan tidak setia dan menuduh Marcos Jr melakukan korupsi.
Jakarta, IDN Times - Senat Filipina baru dapat menindaklanjuti pengaduan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte pada 2 Juni. Presiden Senat Francis Escudero mengatakan, penindaklanjutan akan terjadi saat Kongres kembali bersidang setelah pemilihan paruh waktu.
Escudero mengatakan, para senator yang akan bertindak sebagai juri harus bersumpah saat Kongres sedang bersidang sebelum mereka dapat bersidang sebagai pengadilan pemakzulan.
"Secara hukum, hal itu tidak dapat dilakukan," kata Escudero, dikutip dari Voice of America, Jumat (7/2/2025).
1. Dimakzulkan dengan beragam tuduhan
DPR Filipina memakzulkan Sara Duterte, putri dari mantan pemimpin negara yang sangat vokal, Rodrigo Duterte pada Rabu, 6 Februari. Beragam tuduhan dialamatkan padanya.
Pengaduan pemakzulan tersebut bermula dari tuduhan Duterte menyalahgunakan dana publik saat ia menjabat sebagai wakil presiden dan menteri pendidikan. Ia juga disebut-sebut mengumpulkan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
Bahkan, Duterte dilaporkan mengancam nyawa Presiden Ferdinand Marcos Jr, ibu negara, dan ketua majelis rendah. Namun, Sara Duterte berulang kali membantah melakukan kesalahan.
2. Presiden Marcos Jr dituduh melakukan korupsi
Duterte juga dianggap tidak setia. Salah satu alasannya karena menuduh Marcos Jr dan istri melakukan korupsi.
Sara menuturkan, kepemimpinan Marcos Jr lemah. Ia juga mengungkapkan ada usaha membungkamnya karena ada spekulasi Sara akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028.
Duterte mencalonkan diri bersama Marcos pada 2022 dengan seruan kampanye persatuan di negara Asia Tenggara yang sangat terpecah belah. Keduanya adalah keturunan orang-orang kuat yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi basis dukungan regional mereka yang kuat bersatu untuk memberi mereka kemenangan telak.
3. Marcos Jr mengaku tak terlibat
Sementara itu, Marcos Jr menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses pemakzulan Duterte. Ia juga menekankan bahwa kabinet pemerintah eksekutif tidak memiliki peran dalam proses tersebut.
"Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memakzulkan," ujar Marcos Jr.
Menurutnya, baik DPR maupun Senat wajib menindaklanjuti laporan pemakzulan yang diajukan. “Mereka (Duterte) harus mengakui keluhan yang telah diajukan dan menjalankan prosesnya, dan itulah yang sedang terjadi saat ini," kata Marcos.
Terkait perkembangan terbaru, Marcos menyatakan kesiapannya untuk mengadakan sidang khusus Kongres jika Senat mengajukan permintaan resmi.
