Survei Terbaru Ungkap Popularitas Trump Turun Jadi 33 Persen
- Survei Reuters/Ipsos terhadap 1.166 warga dewasa AS mencatat persetujuan kinerja Donald Trump turun menjadi 33 persen, sementara 64 persen responden menyatakan tidak setuju.
- Penurunan popularitas dikaitkan dengan serangan militer AS terhadap Iran; konflik tersebut mengganggu perdagangan minyak global dan mendorong harga bensin AS melampaui 4 dolar per galon.
- Delapan dari sepuluh responden memperkirakan keterlibatan AS di Iran berlangsung lama, sementara tekanan konflik dan ekonomi membayangi peluang Partai Republik menjelang pemilihan sela November.
Jakarta, IDN Times – Tingkat persetujuan publik Amerika Serikat (AS) terhadap kinerja Presiden Donald Trump turun menjadi 33 persen berdasarkan survei Reuters/Ipsos terhadap 1.166 orang dewasa yang berlangsung pada Jumat (14/8/2026) hingga Senin (17/8/2026). Hasil tersebut menyamai titik terendah pada masa jabatan pertamanya sekaligus menjadi angka terendah selama periode keduanya, sedangkan 64 persen responden menyatakan tidak setuju dengan kinerjanya dengan batas kesalahan 3 poin persentase.
Berdasarkan laporan The Hill, angka persetujuan tersebut turun 2 poin dibandingkan survei serupa yang dirilis pada 3 Agustus 2026, yakni 35 persen. Perolehan itu juga menyamai rekor terendah Trump yang sebelumnya tercatat pada Desember 2017.
1. Ketidaksetujuan publik melampaui 50 persen
Pada 19 Maret 2016, Donald Trump mengadakan rapat umum di Fountain Park, Fountain Hills, Arizona. (Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons) Ketika Trump kembali menduduki Gedung Putih pada Januari 2025, lembaga survei yang sama mencatat 47 persen responden menyetujui kinerjanya dan 41 persen lainnya menyatakan tidak setuju. Angka ketidaksetujuan publik kemudian melewati 50 persen dalam waktu kurang dari sebulan dan bertahan di atas level tersebut hingga sekarang.
Sebagaimana dilaporkan South China Morning Post, penurunan itu berkaitan dengan keputusan Trump memprakarsai serangan militer terhadap Iran bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Beberapa hari sebelum operasi militer dimulai, tingkat ketidaksetujuan terhadap Trump sudah mencapai 58 persen, sementara konflik tersebut turut mengganggu sekitar seperlima perdagangan minyak global akibat pembatasan pelayaran Iran di Selat Hormuz.
2. Harga energi AS melonjak akibat konflik
ilustrasi bensin (pexels.com/cottonbro studio) Gejolak militer tersebut turut memengaruhi perekonomian domestik AS dengan mendorong harga rata-rata bensin menembus 4 dolar AS per galon (sekitar Rp71,9 ribu) sepanjang musim panas ini. Kondisi itu terjadi setelah American Automobile Association (AAA) melaporkan harga bensin masih berada di bawah 3 dolar AS (sekitar Rp53,9 ribu) hanya dua hari sebelum konflik pecah. Sementara itu, indeks harga konsumen mencatat harga energi naik 14,7 persen secara tahunan pada bulan lalu setelah sempat mencapai puncak 23,5 persen pada Mei.
Dalam sebuah acara di Garden City, New York, Trump meminta warga AS memaklumi kenaikan harga energi tersebut.
“Jadi ingatlah itu, ketika kalian harus membayar sedikit lebih banyak, kalian di 4 dolar, itu OK. … Saya tidak akan pernah meminta maaf, saya melakukan hal yang benar,” tuturnya, dikutip The Hill.
3. Kandidat Republik menghadapi tekanan pemilu
ilustrasi bendera Amerika Serikat (pexels.com/Andrea Piacquadio) Konflik yang terus berlangsung tanpa kesepakatan permanen mengenai program nuklir Iran membuat publik pesimistis, dengan delapan dari sepuluh responden Reuters/Ipsos memperkirakan keterlibatan AS akan berlangsung lama. Pandangan itu mencakup 71 persen pendukung Partai Republik, 80 persen independen, dan 87 persen Demokrat, sementara hanya 16 persen responden yang memperkirakan perang berakhir dalam hitungan minggu.
Tekanan ekonomi tersebut turut berdampak pada kandidat Partai Republik yang bersiap menghadapi pemilihan sela November mendatang. Sebagai langkah perlawanan, mereka menjadikan kemenangan kandidat sayap kiri dalam pemilihan pendahuluan sebagai bukti bahwa Partai Demokrat menganut sosialisme, meski proyeksi Decision Desk HQ menunjukkan Demokrat memiliki peluang 66 persen merebut kembali Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 45 persen menguasai Senat, naik 3 poin dibandingkan bulan sebelumnya.
