Temui Menlu Singapura, Retno Singgung Isu Myanmar hingga Gaza
- Kerja sama bilateral menjadi fokus pertemuan Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Laos.
- Hubungan bilateral kedua negara selama 10 tahun terakhir berjalan baik, termasuk dalam bidang perjanjian FIR, ekstradisi, pertahanan, perdagangan, dan investasi.
Jakarta, IDN Times - Kerja sama dua negara menjadi salah satu bahasan Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Vientiane, Laos, Rabu (24/7/2024) kemarin.
“Dalam pertemuan dengan Menlu Singapura, kami berdua sepakat bahwa hubungan bilateral selama 10 tahun terakhir berjalan dengan sangat baik, antara lain dengan diratifikasinya perjanjian FIR, ekstradisi dan pertahanan,” kata Retno, dalam keterangannya, Kamis (25/7).
“Kerja sama perdagangan dan investasi juga berkembang pesat. Singapura merupakan salah satu mitra penting Indonesia di dua bidang tersebut,” imbuh Retno.
1. Bahas soal Myanmar
Selain kerja sama bilateral, Retno dan Vivian juga membahas soal Myanmar. Indonesia dan Singapura memiliki posisi yang sama, yaitu tetap menjadikan Lima Poin Konsensus sebagai referensi utama dalam penyelesaian masalah Myanmar.
“Disadari bahwa sangat minim kemajuan implementasi 5PC, terutama karena tidak adanya komitmen Junta Militer untuk mengimplementasikan 5PC,” ucap Retno.
2. Singgung masalah Gaza
Tak hanya soal Myanmar, Retno juga menyinggung soal kondisi Palestina, khususnya Jalur Gaza.
“Indonesia menyampaikan kecaman terhadap tiga rencana Undang - Undang (bill) dari Parlemen Israel terkait UNRWA, yang antara lain akan melabel UNRWA sebagai kelompok terorisme,” tutur Retno.
3. UNRWA bertanggung jawab atas hidup rakyat Palestina
Retno menegaskan, upaya ini sama sekali tidak dapat diterima, melabel badan PBB menjadi organisasi terorisme, di mana badan tersebut bertanggung jawab terhadap kehidupan jutaan pengungsi Palestina.
Selain itu, Indonesia juga menyampaikan sambutan baik atas advisory opinion yang dikeluarkan oleh ICJ, dan berharap Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dapat menindaklanjutinya, sesuai dengan isi advisory opinion ICJ.
