Myanmar resmi memprotes ASEAN karena merasa dibatasi dalam keikutsertaan forum, menilai tindakan itu mengabaikan hak rakyat dan mencampuri urusan dalam negeri mereka.
Negara-negara ASEAN berbeda sikap soal Myanmar; Filipina dan Malaysia menilai belum ada kemajuan, sementara Thailand menunjukkan dukungan terbatas terhadap pemerintahan Min Aung Hlaing.
Pengamat menilai kesepakatan ASEAN mulai goyah, dengan sebagian negara ingin membuka lembaran baru meski belum ada keputusan pasti terkait langkah selanjutnya terhadap Myanmar.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Myanmar secara resmi menyampaikan keluhan pada Senin (11/5/2026) terkait tindakan negara-negara ASEAN yang dinilai membatasi keterlibatan mereka. Protes ini muncul setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Cebu, Filipina, pekan lalu kembali tidak menyertakan pemerintahan baru Myanmar dalam pertemuan utama.

Sejak militer mengambil alih pemerintahan dari Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, ASEAN terus membatasi keikutsertaan Myanmar dalam berbagai forum resmi. Sikap organisasi kawasan Asia Tenggara ini belum berubah, meskipun junta militer Myanmar telah menggelar pemilihan umum terbatas dan melantik Jenderal Min Aung Hlaing sebagai presiden.

1. Myanmar sampaikan protes soal pembatasan oleh ASEAN

Kementerian Luar Negeri Myanmar mengeluarkan pernyataan tertulis terkait pembatasan tersebut.

"Sebagian besar negara anggota ASEAN sudah mengakui perkembangan positif di Myanmar," tulis perwakilan Kementerian Luar Negeri Myanmar, dilansir The Japan Times.

Namun, pihak Myanmar menilai masih ada beberapa negara anggota yang membatasi dan menolak kehadiran wakil pemerintah Myanmar dalam forum tersebut.

Menurut Myanmar, penolakan kerja sama terhadap pemerintah baru ini sama dengan mengabaikan hak suara rakyat Myanmar. Pemerintah Myanmar juga menegaskan bahwa mereka telah bersabar selama lima tahun menghadapi perlakuan yang dianggap tidak adil tersebut.

Tanpa menyebutkan negara tertentu, pernyataan itu menyebut sebagian anggota ASEAN mencampuri urusan dalam negeri Myanmar melalui kritik dan tekanan. Sebelumnya, Myanmar menggunakan alasan serupa untuk memprotes Timor Leste, setelah pengadilan di negara tersebut mengusut kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh Min Aung Hlaing.

2. Perbedaan sikap negara anggota ASEAN soal Myanmar

Pada KTT di Cebu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menanggapi perkembangan situasi di Myanmar.

"Belum ada kemajuan apa pun di Myanmar," kata Presiden Marcos Jr.

Ia menyebut pertemuan para pemimpin ASEAN berjalan cukup alot dan menyarankan adanya sedikit perubahan pada rencana perdamaian lima poin yang selama ini belum berhasil dijalankan.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyatakan bahwa Myanmar belum bisa diundang kembali ke pertemuan resmi.

"Kekerasan terhadap warga negara mereka sendiri masih terus terjadi," ujar Hasan, dilansir Malay Mail.

Di sisi lain, Thailand telah mengucapkan selamat kepada Min Aung Hlaing atas jabatan barunya dan berjanji akan menjaga keamanan perbatasan kedua negara. Thailand juga mengusulkan agar ASEAN mengundang menteri luar negeri Myanmar untuk pertemuan politik, tetapi usulan ini belum disetujui oleh seluruh anggota ASEAN.

3. Rencana ASEAN selanjutnya untuk menangani isu Myanmar

Pengamat menilai kesepakatan negara-negara ASEAN terkait isu Myanmar mulai goyah karena lambatnya kemajuan rencana perdamaian. Dr. Siew Mun Tang, peneliti dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, menyebutkan ada negara anggota yang siap membuka lembaran baru karena masalah ini sudah berlangsung terlalu lama tanpa jalan keluar.

Peneliti senior di lembaga yang sama, Sharon Seah, mengatakan satu-satunya cara ASEAN menekan Myanmar adalah dengan menolak kehadiran mereka di KTT utama, sementara perwakilan negara itu masih diizinkan hadir di pertemuan tingkat bawah. Ia menilai Vietnam, Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam bisa mengubah keputusan ASEAN jika mereka melihat ada keuntungan strategis untuk menerima kembali Myanmar.

Presiden Marcos menekankan bahwa perubahan kebijakan sekecil apa pun bisa memberikan dampak, asalkan tetap memegang prinsip hak asasi manusia. Sampai saat ini, belum ada keputusan pasti mengenai langkah ASEAN selanjutnya terhadap Myanmar.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.