BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Pekerja di Indonesia Timur
BPJS Ketenagakerjaan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPD di kawasan timur Indonesia untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, terutama sektor informal dan rentan.
Fokus utama diarahkan pada peningkatan akses perlindungan bagi petani, nelayan, pekerja informal, serta pengemudi ojek online melalui kolaborasi dengan Bank Maluku Malut dalam layanan pembayaran iuran.
Bambang Joko Sutarto menegaskan pentingnya sinergi BPJS Ketenagakerjaan, pemda, dan perbankan daerah agar semakin banyak pekerja memperoleh jaminan sosial berkelanjutan; tercatat 137 ribu klaim senilai Rp1,64 triliun telah dibayarkan.
Jakarta, IDN Times - BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di kawasan timur Indonesia.
Upaya tersebut dilakukan melalui rangkaian kunjungan kerja Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, ke Makassar dan Ternate.
Agenda tersebut mencakup penguatan kolaborasi dengan Bank Sulselbar, pertemuan bersama Pemerintah Kota Makassar, audiensi dengan Gubernur Maluku Utara, hingga peluncuran layanan pembayaran iuran melalui Bank Maluku Malut.
1. BPJS Ketenagakerjaan perkuat kolaborasi dengan pemda dan BPD
BPJS Ketenagakerjaan menilai kolaborasi dengan pemerintah daerah dan BPD menjadi langkah strategis dalam memperluas perlindungan bagi pekerja, khususnya sektor informal dan pekerja rentan.
Dalam agenda di Makassar, Bambang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu. Sementara di Ternate, ia bersama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Abdurrakhman Lahabato dan Ujang Romli melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta mitra perbankan daerah.
BPJS Ketenagakerjaan memandang BPD memiliki posisi penting karena dekat dengan masyarakat, pelaku UMKM, dan ekosistem ekonomi lokal sehingga dapat membantu memperluas akses perlindungan sosial ketenagakerjaan.
2. Perlindungan pekerja rentan jadi fokus utama
Pertemuan dengan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dilakukan untuk memperkuat keselarasan program perlindungan pekerja rentan dan sektor informal antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah.
Sementara itu, audiensi dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menjadi momentum memperkuat komitmen perluasan perlindungan pekerja sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.
Fokus perlindungan diarahkan kepada kelompok pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekerja informal, hingga pengemudi ojek online yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Bank Maluku Malut meluncurkan layanan pembayaran iuran melalui kanal perbankan daerah guna mempermudah masyarakat melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran.
3. Kolaborasi penting untuk perluasan coverage
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, mengatakan keberhasilan perluasan perlindungan pekerja membutuhkan kolaborasi erat antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan perbankan daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan seluruh mitra perbankan daerah yang terus memperkuat sinergi dalam memperluas perlindungan bagi pekerja. Kami juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang konsisten mendorong perlindungan bagi pekerja rentan dan sektor informal, serta keberpihakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur Sherly Tjoanda Laos terhadap penguatan kesejahteraan pekerja melalui perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kolaborasi ini penting agar semakin banyak pekerja, khususnya sektor informal dan pekerja rentan, dapat mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan secara mudah dan berkelanjutan,” ujar Bambang.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan hingga minggu pertama Mei 2026, Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku telah membayarkan 137 ribu klaim peserta dengan total nominal Rp1,64 triliun. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah menyalurkan manfaat beasiswa pendidikan kepada 2.631 anak dengan nilai Rp12,6 miliar.
BPJS Ketenagakerjaan menegaskan perluasan kepesertaan tidak hanya berfokus pada peningkatan coverage, tetapi juga menghadirkan perlindungan nyata bagi pekerja dan keluarganya di berbagai daerah Indonesia. (WEB)
