Ujaran Kebencian Online Meningkat di Korsel Usai Darurat Militer
Jakarta, IDN Times - Konten ilegal dan berbahaya melonjak tajam di Korea Selatan (Korsel) dalam tiga bulan terakhir, tepatnya setelah mantan Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada 3 Desember.
Data pemerintah menunjukkan hampir 3.600 unggahan ditandai untuk dihapus di seluruh platform internet utama. Komisi Standar Komunikasi Korea kepada Perwakilan Partai Demokrat, Lee Jung-heon, melaporkan bahwa 3.576 unggahan menjadi sasaran permintaan penghapusan antara 4 Desember 2024 hingga 29 Februari 2025, dilansir Korea Herald pada Senin (14/4/2025).
1. Konten berisi pencemaran nama baik hingga cyberstalking
Permintaan penghapusan konten sebagian besar berasal dari Naver, website terbesar di Korsel, dengan 3.138 kasus. Ini mencakup berbagai pelanggaran, seperti pencemaran nama baik, konten yang bersifat vulgar, dan cyberstalking.
Terkait kebencian dan konten diskriminatif secara khusus, DCInside, salah satu forum internet yang populer di Korsel dan condong ke kanan, menduduki peringkat teratas. DCInside menyumbang 156 unggahan yang ditandai sebagai ujaran kebencian.
Lalu, diikuti oleh situs forum internet Ilbe Storehouse (cabang dari DCInside yang berhaluan paling kanan) dengan 97 unggahan, dan FMKorea dengan 1 unggahan.
Sementara itu, dari portal Naver, maupun portal Daum milik Kakao melaporkan tidak ada permintaan penghapusan unggahan dalam kategori ini.
2. Polisi selidiki keterkaitan unggahan di media sosial dengan kerusuhan massa
Meski permintaan penghapusan biasanya fluktuatif, namun ribuan kasus dalam beberapa bulan terakhir menandai lonjakan yang sangat tajam. Angka tersebut mewakili lebih dari 75 persen dari total kasus yang dilaporkan sepanjang 2023. Tercatat, ada 4.300 kasus permintaan penghapusan pada 2021 dan 8.856 pada 2024.
DCInside kerap disamakan dengan platform 4chan yang ada di Amerika Serikat (AS). Namun, platform tersebut dikenal karena strukturnya yang tidak dimoderasi dan basis pengguna konservatif yang kuat, terutama di kalangan pria berusia 20-an dan 30-an tahun.
Forum tersebut mengalami ledakan aktivitas, setelah deklarasi darurat militer dan krisis politik pada Desember 2024. Ini terutama terjadi di forum Galeri Politik AS dan Galeri Partai Kekuatan Rakyat.
Menjelang kerusuhan pada 19 Januari oleh pengunjuk rasa yang menentang putusan pengadilan yang memberikan surat perintah penangkapan resmi untuk Yoon atas penerapan darurat militer di Pengadilan Distrik Barat Seoul, para pengguna DCInside membagikan peta terperinci gedung pengadilan dan rencananya.
Saat ini, polisi sedang menyediliki apakah unggahan yang dibuat di platform tersebut memicu kekacauan massa. Imbas dari insiden tersebut, para perusuh menerobos gedung pengadilan dan menyerang petugas polisi, jurnalis, dan gedung itu sendiri.
3. Yoon Suk Yeol bantah darurat militer sebagai pemberontakan
Selama persidangan pidana pertama Yoon di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada 14 April 2025, Yoon membantah tuduhan bahwa ia memimpin pemberontakan. Ia menegaskan bahwa deklarasi darurat militer yang dikeluarkannya pada 3 Desember tahun lalu merupakan pesan kepada publik.
"Darurat militer diberlakukan guna memberitahu publik tentang situasi negara yang sedang genting. Ini berbeda dengan darurat militer di masa lalu, yang bertujuan memaksakan kekuasaan militer," ungkap Yoon.
"Darurat militer dibuat untuk melindungi kebebasan dan demokrasi. Kudeta militer dan pemerintahan (militer) menghancurkan kebebasan dan demokrasi," sambungnya.
Jaksa kemudian menguraikan dakwaan dan menyatakan bahwa penerapan darurat militer oleh Yoon merupakan upaya untuk mengganggu tatanan konstitusional, dengan mengerahkan personel militer ke Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Umum Nasional. Pelanggaran tersebut dapat dihukum berdasarkan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
"Setiap orang yang melakukan kekerasan dengan maksud merampas wilayah negara atau melanggar Undang-Undang Dasar, dapat dipidana," demikian bunyi pasal tersebut.
Jaksa mengklaim bahwa mantan presiden tersebut mempertimbangkan berbagai langkah untuk menangkap politisi kunci tanpa surat perintah. Serta, memblokir akses masuk ke Majelis Nasional, dan membentuk badan legislatif baru di bawah dekrit darurat militer.
