Ukraina Jatuhkan Sanksi kepada 200 Orang Afiliasi Rusia
Jakarta, IDN Times - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, pada Minggu (12/2/2023), menjatuhkan sanksi kepada 200 orang yang memiliki afiliasi dengan pemerintahan Rusia. Ini diberlakukan setelah peresmian dekrit dari National Security and Defence Council of Ukraine (NSDC).
Pada awal 2023, Zelenskyy sudah menerapkan pencabutan kewarganegaraan kepada beberapa politikus pro-Rusia, termasuk Viktor Medvedchuk. Bahkan, ia juga mencabut status kewarganegaraan mantan pejabat yang duduk di bawah pemerintahan eks Presiden Viktor Yanukovich.
1. Seorang warga Ukraina masuk dalam sanksi
Dekrit yang diresmikan Zelenskyy ini menginstruksikan pemberlakuan dan pengawasan sanksi gabungan dari SBU dan Bank Nasional. Mayoritas sanksi yang dijatuhkan mayoritas berupa pengetatan ekonomi, seperti pembekuan aset dan pembatasan perdagangan.
Selain itu, orang yang masuk dalam sanksi dilarang melintasi perbatasan Ukraina dan masuk ke teritori Ukraina. Dokumen menyebut bahwa sanksi akan berlaku sampai 50 tahun ke depan.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ukraina juga menginstruksikan agar otoritas Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS), dan negara lain memberlakukan sanksi yang sama.
Dilansir The Kyiv Independent, sanksi ini menyasar 200 orang, yang terdiri dari 199 warga Rusia dan seorang warga Ukraina. Satu-satunya warga Ukraina yang mendapat sanksi adalah Yurii Сhernichuk. Ia adalah mantan kepala teknis di PLTN Zaporizhzhia yang memutuskan membela ke Rusia.
2. Ukraina akan umumkan sanksi baru ke Rusia pada 24 Februari
Menlu Ukraina Dmytro Kuleba, pada Senin (13/2/2023), mengaku bahwa negaranya akan memberlakukan sanksi baru kepada Rusia. Sanksi tersebut akan diberlakukan tepat pada tanggal 24 Februari, yang menandai setahun perang Rusia-Ukraina.
"Pada 24 Februari, sanksi baru akan diumumkan. Mereka akan mengumumkan di negara lain dan dalam keadaan yang berbeda. Ini adalah sinyal lain dari persatuan dalam mencapai kemenangan," kata Kuleba, dilansir Ukrainska Pravda.
"Semua harus paham bahwa mereka kriminal yang mengambil paksa sebuah wilayah dengan cara yang curang. Pengusiran (Rusia) itu sendiri akan membutuhkan waktu dan faktor harus dilakukan bersamaan. Percayalah, pencapaian dari tujuan pertama sanksi ini adalah delegitimasi yang akan memukul keras Rusia," beber Kuleba.
3. Ukraina sebut Rusia harus didekolonisasi
Sekretaris NSDC, Oleksiy Danilov, mengungkapkan bahwa pembubaran Rusia harus dilakukan secepat mungkin. Ia menilai dekolonisasi Federasi Rusia adalah satu-satunya cara untuk melawan ancaman invasi neo-imperialisme.
"Rusia adalah sebuah entitas kolonial yang melompat bersamaan dengan jalur berdarah genosia, represi, pembunuhan massal, dan perbudakan. Namun, jumlah bayonet yang dimiliki Kremlin menipis, sedangkan energi kekecewaan meningkat di Rusia," papar Danilov, dikutip Ukrinform.
"Maka dari itu, ini adalah waktunya dialog serius terkait bagaimana membubarkan Rusia. Lebih cepat proses itu dimulai, maka lebih cepat dan semakin tidak berbahaya proses itu akan berlangsung," tambah dia.
Menurut Danilov, disintegrasi Rusia akan menghilangkan sosok penting dalam sejarah dan politiknya. Ia menilai bahwa ini akan menjadi sebuah pengaman melawan imperialisme Rusia dan memastikan tidak ada lagi masalah seperti yang dialami Ukraina.
