Uni Eropa Sanksi Wakil Komandan RSF atas Kekejaman di Sudan
- Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap wakil komandan RSF di Sudan atas kekejaman berat yang terus berlangsung di negara tersebut.
- Kota El-Fasher jatuh ke tangan RSF setelah pengepungan brutal selama 18 bulan, menyebabkan laporan kejahatan kemanusiaan seperti eksekusi, penjarahan massal, dan kekerasan seksual.
- Perang saudara di Sudan menciptakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia dengan puluhan ribu orang tewas dan hampir 12 juta orang mengungsi dari rumah mereka.
Jakarta, IDN Times - Uni Eropa (UE) menjatuhkan sanksi kepada Abdelrahim Hamdan Daglo, wakil komandan Rapid Support Forces (RSF) di Sudan. Langkah ini diambil sebagai respons atas kekejaman berat yang terus berlangsung di negara tersebut, terutama setelah jatuhnya kota El-Fasher. Sanksi meliputi pembekuan aset dan larangan visa bagi orang nomor dua di kelompok paramiliter itu.
Keputusan ini diumumkan setelah pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri di Brussels pada Kamis (20/11/2025). UE menegaskan bahwa tindakan ini merupakan upaya untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Sudan. Blok 27 negara tersebut juga mengutuk keras penargetan warga sipil yang dilakukan secara sengaja oleh pasukan RSF.
1. Upaya UE untuk menuntut akuntabilitas pelaku kejahatan
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa sanksi ini mengirimkan sinyal kuat kepada komunitas internasional. UE berkomitmen untuk mengejar individu-individu yang bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan yang terjadi di Sudan. Langkah ini diharapkan dapat memutus siklus impunitas yang selama ini melanggengkan konflik.
Kallas menyoroti betapa kritisnya situasi di lapangan saat ini akibat tindakan RSF. Menurutnya, penderitaan yang dialami rakyat Sudan sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan respons global.
“Situasi memburuk dengan tajam dan jatuhnya El-Fasher ke tangan Rapid Support Forces membuka babak baru yang menghancurkan dalam perang ini. Konflik ini telah mengakibatkan ribuan kematian dan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat,” ujar Kallas dalam konferensi pers, dilansir Anadolu Agency.
Abdelrahim sendiri merupakan saudara dari pemimpin RSF Mohammad Hamdan Daglo. UE telah menyatakan kesiapannya untuk menjatuhkan sanksi terhadap aktor lain yang dianggap mengganggu stabilitas Sudan.
2. Laporan kejahatan kemanusiaan setelah jatuhnya El-Fasher
Kota El-Fasher jatuh ke tangan RSF pada 26 Oktober lalu setelah pengepungan brutal selama 18 bulan. Kota ini sebelumnya merupakan benteng terakhir tentara Sudan di wilayah Darfur barat yang bergejolak.
Setelah pengambilalihan kota, muncul berbagai laporan mengerikan dari para penyintas di lokasi kejadian. Mereka melaporkan adanya eksekusi, penjarahan massal, serta kekerasan seksual yang terjadi secara sistematis terhadap penduduk sipil.
Kondisi ini digambarkan sebagai pemandangan horor oleh pejabat kemanusiaan PBB. Sementara, Uni Eropa menilai tindakan-tindakan tersebut sangat serius dan melanggar hukum humaniter internasional.
“Uni Eropa mengutuk keras kekejaman berat dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Rapid Support Forces di Sudan. Pembunuhan bermotif etnis dan kekerasan seksual sistematis tersebut mungkin merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” ungkap pernyataan resmi blok tersebut, dilansir The New Arab.
3. Konflik Sudan jadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia
Perang saudara di Sudan yang pecah sejak April 2023 telah menciptakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Puluhan ribu orang dilaporkan tewas dan hampir 12 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. PBB bahkan menyebut situasi ini sebagai krisis pengungsian dan kelaparan terbesar di dunia saat ini.
Di tengah konflik, muncul tuduhan keterlibatan pihak asing yang memperkeruh suasana perang. Pemerintah Sudan menuduh Uni Emirat Arab (UEA) mendukung RSF, meskipun tuduhan ini dibantah oleh Abu Dhabi. Di sisi lain, duta besar Sudan untuk UE juga menyebut senjata buatan Eropa turut memicu kekejaman, dilansir Politico.
Kallas menyatakan bahwa UE sepakat untuk meningkatkan pendekatan terhadap negara-negara yang dianggap sebagai pendukung konflik. Tujuannya adalah untuk menghentikan aliran persenjataan yang terus mengalir ke kedua belah pihak yang bertikai.
Seluruh negara anggota UE mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk segera kembali ke meja perundingan. Mereka menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat demi menyelamatkan warga sipil yang terjebak. Bantuan kemanusiaan juga disebut harus segera diizinkan masuk tanpa hambatan.
