Vietnam Tunjuk Presiden Baru Pekan Ini, Gantikan Nguyen Xuan Phuc

Jakarta, IDN Times - Majelis Nasional Vietnam dilaporkan akan mengadakan pertemuan luar biasa minggu ini. Harapannya, pertemuan tersebut akan mengonfirmasi penunjukan presiden baru setelah pengunduran diri Nguyen Xuan Phuc.
Dilansir The Diplomat, pertemuan tersebut akan meresmikan penunjukan Vo Van Thuong yang saat ini adalah anggota termuda Politbiro Partai Komunis Vietnam (CPV) yang berkuasa, badan pengambil keputusan tertinggi di negara ini.
Kemungkinan penunjukan Thuong sudah menjadi rahasia umum sejak pertengahan Februari. Jika ditunjuk seperti yang diharapkan, Thuong akan menjabat hingga masa jabatannya berakhir pada 2026.
1. Majelis sudah setuju pengunduran diri Phuc

Pada pertengahan Januari, Majelis Nasional Vietnam secara resmi menyetujui pengunduran diri Phuc. Hal ini menjadi pergolakan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di puncak politik Vietnam.
Puch mundur setelah CPV mengecamnya atas pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat selama dia menjabat. Terutama sepasang skandal korupsi di era pandemik, yakni terkait alat tes COVID-19 dan penerbangan repatriasi untuk warga negara Vietnam yang terdampar di luar negeri.
Pengunduran diri Phuc didahului oleh pengunduran diri dua dari empat wakil perdana menteri negara tersebut pada 5 Januari, termasuk Menteri Luar Negeri Pham Binh Minh.
2. Ada dua pertemuan penting di pekan ini

Dilansir VOA, seorang sumber dari majelis nasional mengatakan, komite pusat partai akan bertemu pada hari Rabu, sementara majelis nasional yang beranggotakan hampir 500 orang akan bertemu dalam pertemuan luar biasa keempat pada hari Kamis.
"Yang pasti majelis nasional akan bertemu untuk memilih presiden, yang dijadwalkan akan diberikan kepada Vo Van Thuong," kata sumber pemerintah lainnya.
3. Latar belakang kandidat Presiden Vietnam

Thuong telah menjabat sebagai wakil kepala Komite Pengarah Pusat untuk Pencegahan dan Pengendalian Korupsi dan Fenomena Negatif sejak 2021.
Dia juga merupakan kepala departemen propaganda pusat partai, sebuah posisi yang memiliki pengaruh kuat terhadap kebebasan berbicara dan pers.