Warga Hungaria Protes Pelaku Pedofil Dapat Pengampunan dari Presiden
Jakarta, IDN Times - Puluhan ribu warga Hungaria melakukan demonstrasi pada Jumat (16/2/2024), setelah presiden memberikan grasi kepada terpidana pelecehan seksual terhadap anak.
Para pengunjuk rasa, sebagian besar kaum muda, memadati Lapangan Pahlawan yang bersejarah di ibu kota Budapest sebagai bentuk solidaritas terhadap para korban pelecehan.
"Kami sudah muak. Kami perlu perubahan, pemerintahan ini penuh dengan kebohongan dan kemunafikan. Kami di sini untuk masa depan, dan cucu-cucu kami," kata Jozsef Molnar, 64 tahun, dikutip Reuters.
"Berapa banyak lagi isu serupa yang tidak kita ketahui, dan ditutup-tutupi? Terlepas dari sisi politik, kami yakin penting bagi kami untuk bersuara demi mendukung perlindungan para korban (pelecehan), transparansi, martabat manusia, dan dialog publik yang jujur,” tulis penyelenggara protes dalam unggahan di Facebook.
1. Hungaria beri grasi kepada terpidana yang membantu menutupi kasus pelecehan seksual
Presiden Hungaria Katalin Novak dan mantan Menteri Kehakiman Judit Varga telah mengundurkan diri pekan lalu. Novak meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya telah melakukan kesalahan karena mengabulkan grasi tersebut.
Kontroversi ini terjadi setelah nama 25 orang yang diberikan grasi oleh Novak pada April tahun lalu, sebagai bagian dari kunjungan Paus Fransiskus ke Hungaria, dipublikasikan oleh media lokal.
Salah satu yang masuk di dalam daftar tersebut adalah wakil direktur panti asuhan di Budapest. Ia telah dipenjara selama tiga tahun karena memaksa anak-anak untuk mencabut klaim pelecehan terhadap direktur panti tersebut.
Direktur itu sendiri telah dipenjara selama delapan tahun karena melecehkan anak-anak di fasilitas yang dikelola pemerintah.
Keputusan pemberian grasi itu memicu kemarahan publik. Sembilan influencer, termasuk penyanyi terkenal Azahriah, menyerukan protes di Lapangan Pahlawan di Budapest.
2. Jadi ancaman bagi pemerintahan PM Orban
Wartawan BBC Nick Thorpe di Budapest mengatakan, skandal tersebut menjadi ancaman terbesar bagi pemerintahan konservatif Perdana Menteri Viktor Orban, sejak ia kembali berkuasa pada 2010.
Meskipun gejolak ini tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap pemerintahan Orban karena pemilu 2026 masih jauh, namun hal ini terjadi menjelang pemilu parlemen Eropa pada Juni, di mana partainya berharap mendapatkan keuntungan dari peningkatan dukungan sayap kanan di seluruh Eropa.
3. Pemerintah akan memperketat peraturan perlindungan anak
Sebelumnya pada Jumat, kepala staf perdana menteri, Gergely Gulyas mengatakan, bahwa Orban tidak mengetahui soal grasi tersebut sampai pekan lalu.
“Perdana Menteri sendiri mengetahui kejadian ini dari media,” katanya pada konferensi pers, dikutip Reuters.
Dia mengatakan bahwa presiden dan mantan menteri kehakiman bertanggung jawab atas skandal itu dan pemerintah telah menganggap masalah tersebut selesai. Ia menambahkan, penting untuk melihat masa depan dan pemerintah akan berupaya memperketat peraturan perlindungan anak.
Orban dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan tahunannya pada Sabtu (17/2/2024).
