WFP: Bantuan Pangan Sudan Hampir Habis Jika Dana Tak Kunjung Turun
- Perang Sudan memicu krisis kelaparan dan pengungsian massal, dengan 21 juta penduduk menghadapi kerawanan pangan akut.
- WFP menjangkau jutaan warga meski kekurangan dana semakin parah, membantu 10 juta orang rentan dan memotong jatah makanan hingga minimum.
- Upaya diplomasi internasional belum menghentikan konflik Sudan, gencatan senjata berulang kali berakhir tanpa hasil di tengah tuduhan kejahatan perang.
Jakarta, IDN Times – Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP) pada Kamis (15/1/2026) menyampaikan peringatan bahwa bantuan pangan darurat di Sudan terancam terhenti sepenuhnya dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi itu bisa terjadi jika tambahan dana sebesar 700 juta dolar AS (setara Rp11,8 triliun) tidak diterima sebelum akhir Maret 2026, di tengah konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari seribu hari.
Situasi tersebut muncul ketika perang saudara antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) terus berlanjut sejak pertengahan April 2023. Konflik panjang itu memicu krisis kelaparan dan pengungsian terbesar di dunia saat ini.
Direktur Kesiapsiagaan dan Respons Darurat WFP Ross Smith menggambarkan dampak konflik yang kian menghancurkan.
“Setiap hari pertempuran berlanjut, keluarga semakin tenggelam dalam kelaparan dan komunitas semakin didorong ke tepi jurang,” kata Smith, dikutip dari UN News.
1. Dampak perang Sudan memicu krisis kelaparan dan pengungsian massal
Perang berkepanjangan di Sudan telah merenggut nyawa puluhan ribu orang serta memaksa hampir 12 juta warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Sebagian besar mengungsi di dalam negeri, sementara lainnya melarikan diri ke negara-negara tetangga untuk mencari perlindungan.
Dalam kondisi tersebut, lebih dari 21 juta penduduk Sudan atau hampir separuh populasi kini menghadapi kerawanan pangan akut. Di beberapa wilayah, kelaparan bahkan telah dikonfirmasi secara resmi karena pertempuran hebat membuat akses bantuan kemanusiaan hampir sepenuhnya tertutup.
Kondisi paling mengkhawatirkan tercatat di sejumlah kawasan Darfur Utara. Survei terbaru menunjukkan tingkat malnutrisi tertinggi sepanjang sejarah di wilayah itu, dengan lebih dari separuh anak balita terdampak. Secara nasional, sebanyak 3,7 juta anak serta ibu hamil dan menyusui mengalami gizi buruk di seluruh Sudan.
2. WFP menjangkau jutaan warga meski kekurangan dana semakin parah
Sejak konflik pecah, WFP telah menyalurkan bantuan pangan, tunai, dan nutrisi kepada sekitar 10 juta orang yang tergolong rentan. Hingga kini, badan tersebut masih mampu membantu rata-rata empat juta warga setiap bulan, termasuk di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau seperti Darfur, Kordofan, Khartoum, dan negara bagian Al Jazira.
Dalam enam bulan terakhir, WFP juga memberikan dukungan rutin kepada hampir 1,8 juta penduduk di zona yang terdampak atau berisiko kelaparan. Upaya itu berkontribusi menurunkan tingkat kelaparan di sembilan lokasi berbeda, termasuk melalui keberhasilan konvoi gabungan PBB yang akhirnya bisa memasuki Kadugli, kawasan yang lama terisolasi dari bantuan luar.
Namun, keterbatasan dana yang sangat kritis memaksa WFP memangkas jatah makanan hingga tingkat paling minimum. Smith menyampaikan bahwa stok pangan di Sudan diperkirakan akan habis pada akhir Maret, sehingga tanpa tambahan dana segera, jutaan orang berpotensi kehilangan bantuan pangan penting dalam waktu singkat. Dana 700 juta dolar AS dibutuhkan agar operasi bisa berlanjut hingga Juni 2026.
3. Upaya diplomasi internasional belum menghentikan konflik Sudan
Dilansir dari Al Jazeera, berbagai inisiatif gencatan senjata yang dipimpin Amerika Serikat bersama mediator Quad, yakni Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, berulang kali berakhir tanpa hasil. Di saat yang sama, SAF dan RSF sama-sama menghadapi tuduhan kejahatan perang, dengan RSF kerap dikaitkan dengan pembunuhan sewenang-wenang, pemerkosaan massal, serta kehancuran besar di Darfur barat dan Kordofan tengah setelah mundur dari Khartoum.
Pemerintah Sudan juga menuduh Uni Emirat Arab terlibat dalam mempersenjatai dan mendanai RSF, meski tudingan itu telah dibantah secara tegas oleh pihak Uni Emirat Arab. Ketegangan tersebut menambah rumit upaya internasional untuk meredakan konflik.
Pertemuan terbaru di Kairo yang melibatkan negara-negara Quad, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, serta sejumlah organisasi regional kembali mencoba menghidupkan proses perdamaian. Dalam kunjungannya ke Sudan utara, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mendesak komunitas internasional melakukan langkah maksimal agar organisasi kemanusiaan dapat menyalurkan bantuan yang sangat mendesak.
