YouTube Shorts Siap Saingi TikTok di India
Jakarta, IDN Times - YouTube mengumumkan akan segera merilis YouTube Shorts versi beta di India. Fitur pembuat video berdurasi 15 detik itu digadang akan menyaingi ketenaran TikTok, setelah aplikasi asal Tiongkok itu dilarang beroperasi di India atas dalih keamanan data.
Selain TikTok, India juga melarang 58 aplikasi asal Tiongkok lainnya. Larangan ini disebut-sebut tindak lanjut atas konflik perbatasan di dua negara tersebut sejak Juni lalu.
1. YouTube Shorts menawarkan fitur yang serupa dengan TikTok
Saat ini, India merupakan pasar luar negeri terbesar TikTok, sekitar 120 juta pengguna. YouTube Shorts siap bersaing dengan aplikasi lokal yang pertumbuhannya semakin masif seiring pelarangan TikTok.
Dilansir dari BBC, Wakil Presiden Manajemen Produk YouTube Chris Jaffe mengatakan bahwa YouTube Shorts menawarkan para content creator untuk membuat video berdurasi pendek hanya bermodalkan ponsel.
Platform baru ini menawarkan fitur multi-kamera, kontrol kecepatan, timer, hingga menggabungkan berbagai klip video pendek. Persis seperti TikTok. Hanya saja, YouTube Shorts mengklaim memiliki perpustakaan musik yang sangat besar.
2. YouTube Shorts siap menjamah pasar global
Lebih lanjut, Jaffe mengatakan, YouTube Shorts akan hadir di banyak negara dengan fitur yang lebih beragam. Namun, belum bisa dipastikan kapan rencana tersebut akan direalisasikan.
Dilansir dari The Guardian, inovasi perusahaan asal Amerika Serikat ini merupakan salah satu upaya untuk merebut pasar TikTok di India. Sebelumnya, fitur serupa TikTok yang dirilis Instagram, Reels, lebih dulu hadir di negeri Bollywood itu.
3. India larang 59 aplikasi asal Tiongkok
Sejak eskalasi konflik perbatasan yang menewaskan 20 tentara India, 59 aplikasi asal Tiongkok dilarang di negara tersebut. Alasannya beragam, mulai dari mencederai martabat bangsa hingga ancaman kebocoran data pribadi. India menuduh TikTok menyebarkan data penggunanya kepada Tiongkok.
“Banyak keluhan tentang aplikasi yang mencuri (data) secara diam-diam. Kompilasi data ini pada akhirnya mengganggu kedaulatan dan integritas India, merupakan permasalahan penting yang harus mendapat perhatian serius,” kata Kementerian Teknologi dan Informasi India.
