Bahlil Beri Kode Menteri Ekonomi Prabowo dari Kabinet Jokowi
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia optimis Indonesia menjadi PDB terbesar ke-10 di dunia pada 2040.
- Bahlil menegaskan program hilirisasi sudah dalam tahap matang dan pemerintah telah menyiapkan semua hal yang dibutuhkan, termasuk regulasi dan strategi masa depan.
- Pemerintah menyusun master plan hilirisasi untuk 20 sektor komoditas dengan investasi mencapai total 618 miliar dolar AS hingga 2040.
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melempar kode menteri-menteri ekonomi di kabinet Presiden Prabowo Subianto bakal diisi sosok yang familiar. Mereka adalah menteri ekonomi di kabinet Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Awalnya, Bahlil yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar itu menyampaikan optimisme Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar ke-10 di dunia pada 2040.
Dia mengajak para pihak untuk tetap optimistis, mengingat Indonesia telah berhasil melewati krisis COVID-19 dengan baik. Menurutnya, jika Indonesia mampu mengatasi pandemik, maka tantangan lainnya dapat ditangani dengan lebih baik.
"Nah, kepercayaan ini yang harus Bapak/Ibu lakukan dan pemerintahan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin dengan Pak Kyai Ma’ruf Amin akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Apalagi Insyaallah, kalau katakanlah dipercaya, menteri-menteri ekonominya masih menteri lama, katakanlah begitu, contoh, gitu kan, gitu," kata Bahlil dalam BNI Investor Daily Summit 2024, Rabu (9/10/2024).
1. Bahlil pastikan program-program saat ini akan berkelanjutan
Bahlil menegaskan program hilirisasi yang sedang dijalankan merupakan upaya berkelanjutan dan sudah berada dalam tahap matang. Program tersebut bukan sekadar wacana, melainkan sudah memiliki fondasi yang kuat.
"Jadi ini namanya program berkelanjutan. Dan ini bukan baru mau omon-omon. Ibarat rumah, rumah itu bukan baru pembebasan lahan. Lahannya sudah, fondasinya sudah, tiangnya sudah, tinggal dibikin bentuk kecantikan kamar-kamarnya. Itu secara logikanya," jelasnya.
Bahlil menekankan pemerintah telah menyiapkan semua hal yang dibutuhkan, termasuk regulasi dan strategi masa depan. Dia mengajak para investor tidak ragu karena seluruh persiapan sudah dilakukan secara transparan dan terstruktur.
"Jadi kalau investor masih ragu, apalagi yang kau dustahkan kepada bangsa ini. Ini sudah kita blak-blakan ini, ini masalah, ke depan kita mau bikin apa, caranya apa pun sudah kita siapkan," katanya.
2. Pemerintah perluas hilirisasi untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen
Bahlil menegaskan banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Dia menjelaskan pemerintah telah menyusun master plan hilirisasi untuk 20 sektor komoditas.
"Apa sih yang menjadi mesin pertumbuhan bagi pemerintahan ke depan untuk bisa mencapai penambahan (pertumbuhan ekonomi) 7 sampai 8 persen? Nah, kami sudah membuat master plan 20 sektor komoditas daripada hilirisasi," paparnya.
Hilirisasi yang akan didorong pemerintah mencakup tidak hanya sektor tambang, tetapi juga sektor perikanan, kehutanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, dan sebagainya.
Bahlil menyebutkan investasi dari rencana hilirisasi tersebut diharapkan mencapai total 618 miliar dolar AS hingga 2040, dan 91 persen dari nilai investasi tersebut akan berasal dari sektor minyak dan gas (migas).
3. Hilirisasi bakal meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia
Bahlil menekankan pentingnya eksekusi setidaknya 50 persen dari rencana hilirisasi yang telah dirancang pemerintah untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Tujuannya meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia, yang berkisar antara 5.300 hingga 5.400 dolar AS.
"Bapak-Ibu semua ini kan orang pintar semua, 50 persennya saja mampu kita eksekusi, berapa trigger pertumbuhan ekonominya? Dan ini adalah cara untuk meningkatkan pendapatan per kapita kita," sebutnya.
Menurut Bahlil, pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan per kapita hingga di atas 10 ribu dolar AS pada 2029. Dia juga menegaskan peningkatan kualitas konsumsi masyarakat tidak bisa lagi hanya mengandalkan upah minimum regional (UMR).
Sektor padat karya, lanjutnya, memang penting menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi perlu didorong dengan gaji yang cukup tinggi agar mampu mengangkat daya beli masyarakat.
"Padat karya itu penting sebagai bentuk daripada penciptaan lapangan pekerjaan. Tapi kalau kita tidak dorong dengan gaji yang tinggi, yang cukup, bagaimana mungkin bisa kita mendongkrak itu. Ini adalah salah satu instrumen yang harus kita dorong," tambahnya.
