1.666 Kasus Korupsi di 2024, KPK Ingatkan Keluarga Pejabat Tak Glamor
- Keluarga pejabat harus hindari gaya hidup mewah agar tidak memicu kasus korupsi
- 1.666 kasus korupsi terjadi di Indonesia pada 2024, dengan 1.680 pelaku laki-laki dan 155 pelaku perempuan
- KPK adakan bimbingan teknis antikorupsi untuk pejabat, pelaku usaha, dan keluarga pejabat di Kota Bogor
Bogor, IDN Times - Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso, menekankan pentingnya peran keluarga pejabat, khususnya istri, untuk tidak menuntut gaya hidup mewah, mengingat terdapat 1.666 kasus korupsi secara nasional pada 2024 didorong dari kebutuhan orang-orang terdekat.
Gaya hidup glamor keluarga disebut menjadi salah satu pemicu munculnya kasus korupsi.
"Jangan sampai harus mencari sumber materi yang tidak sah hanya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup," ujarnya kepada wartawan di sela bimbingan teknis pencegahan korupsi di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (26/5/2025).
Maraknya kasus korupsi di Indonesia pada 2024 kembali menjadi sorotan. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Kota Bogor mengadakan bimbingan teknis selama tiga hari kepada para pejabat, pelaku usaha, serta keluarga pejabat untuk memperkuat nilai-nilai antikorupsi.
1. Sepanjang 2024 terdapat 1.666 kasus korupsi
KPK mencatat, terdapat 1.680 pelaku korupsi laki-laki dan 155 pelaku korupsi perempuan di Indonesia sepanjang 2024.
Kasus korupsi itu menjerat 360 anggota DPR dan DPRD. Ada pula 41 orang kepala lembaga atau kementerian, empat duta besar, delapan komisioner, 30 gubernur, 171 wali kota, bupati dan wakil wali kota atau wakil bupati, 432 orang eselon I,II,III dan IV, 31 orang hakim, 13 orang jaksa, enam orang polisi, 19 orang pengacara, 468 orang dari pihak swasta, 12 orang dari korporasi dan 240 orang di bidang lain-lalin.
Terdapat 1.666 kasus korupsi berdasarkan modus, sebanyak 407 kasus pengadaan barang/jasa/KN, 28 kasus perizinan, 1.052 kasus gratifikasi atau penyuapan, 44 kasus pungutan atau pemerasan, 57 kasus penyalahgunaan anggaran, 64 kasus TTPU, 14 kasus merintangi proses KPK.
2. Dedie Rachim ingatkan pejabat untuk tanggung jaawab pada masyarakat
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, yang juga mantan pejabat KPK, mengingatkan bahwa setiap individu yang menjabat memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat.
"Setiap individu punya tanggung jawab melayani masyarakat semaksimal mungkin, pastikan keluarga tidak flexing, ingin materi meningkat, ingin terlihat," ucap Dedie.
Ia mengapresiasi bimbingan teknis yang juga menyasar perempuan, karena perempuan memiliki peran sosial penting sebagai penyeimbang dalam kehidupan pejabat.
3. Kolaborasi KPK dan Pemkot Bogor
Dalam kegiatan ini, KPK juga mengundang pelaku usaha lokal untuk meningkatkan transparansi dan etika bisnis yang fair.
"Kita ingin kegiatan usaha di Kota Bogor berlangsung adil, tanpa permainan proyek atau suap menyuap," tegas Firies Mount.
