2 Tahun Jadi Presiden, Prabowo 8 kali Reshuffle Kabinet
- Selama dua tahun memimpin, Presiden Prabowo Subianto melakukan delapan kali reshuffle Kabinet Merah Putih, mencakup menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta pejabat TNI dan Polri.
- Reshuffle awal 2025 mengganti sejumlah posisi penting, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polkam, Menpora, serta beberapa wakil menteri dan kepala lembaga.
- Perombakan 2026 meluas ke kabinet, kepolisian, lembaga pemerintah, Wantimpres, dan TNI; reshuffle kedelapan mengangkat sembilan pejabat, termasuk dua wakil menteri pertahanan dan KSAD baru.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto tercatat delapan kali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih selama dua tahun memimpin pemerintahan. Dalam perombakan tersebut, sejumlah pejabat berpindah posisi, mulai dari menteri koordinator, menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga pejabat tinggi TNI dan Polri.
Reshuffle Jilid I (19 Februari 2025)
Perombakan kabinet perdana di era Prabowo terjadi pada awal 2025. Orang pertama yang terkena reshuffle adalah Satryo Soemantri Brodjonegoro. Dia dicopot sebagai Menteri Pendidikan TInggi, Sains dan Teknologi dan digantikan oleh Brian Yuliarto.
Reshuffle Jilid II (8 September 2025)
Reshuffle kedua, Prabowo mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Koperasi.
Ketika itu, Prabowo tak langsung melantik Menko Polkam dan Menpora yang baru. Selang 10 hari, yakni Rabu (17/9/2025), Prabowo merombak kabinetnya dengan melantik Menko Polkam dan Menpora.
Ada sejumlah menteri, kepala badan, dan wakil menteri yang dilantik pada Rabu. Mereka adalah Menko Polkam Djamari Chaniago dan Menpora Erick Thohir. Kemudian, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka. Dalam acara tersebut, Prabowo juga melantik tiga wakil menteri.
Di antaranya posisi Wakil Menteri Koperasi dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang kosong sejak reshuffle kabinet jilid II. Presiden juga melantik Wakil Menteri Kehutanan baru.
Presiden melantik Wakil Kepala Badan Jaminan Penyelenggara Produk Halal, Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan baru. Afriansyah menggantikan Immanuel Ebenezer yang dipecat usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Afriansyah bukan orang baru di Kementerian Ketenagakerjaan. Dia pernah menjabat sebagai Wamenaker pada 2022, pada era Presiden ke-7 RI, Joko "Jokowi" Widodo.
Presiden juga melantik Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi. Farida mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Wamen Koperasi sebelumnya, Ferry Juliantono. Ferry dilantik menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi pada reshuffle kabinet jilid II.
Pada kesempatan ini, Prabowo juga mencopot Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar. Kursi yang ditinggalkan ipar dari taipan Haji Isam itu diisi Bendahara Partai Gerindra Jawa Tengah, Rohmat Marzuki.
Rohmat Marzuki kini menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Jateng. Pria yang memiliki gelar Sarjana Kehutanan ini menduduki posisi sebagai Anggota Komisi B DPRD Jateng yang membidangi perekonomian dan keuangan.
Reshuffle Jilid III (17 September 2025)
Wakil Kepala Staf Kepresidenan M Qodari naik jabatan usai dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Qodari menggantikan AM Putranto yang diberhentikan pada reshuffle kabinet jilid III.
Presiden juga melantik Sarah Sadiqah menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggantikan Hendrar Prihadi. Sarah sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP.
Presiden turut melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian. Ahmad Dofiri merupakan pensiunan polisi yang terakhir menjabat sebagai Wakapolri.
Terakhir, Presiden melantik Nanik Sudariati Dayang dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dua wakil kepala ini akan membantu Kepala BGN Dadan Hindayana.
1. Akhir 2025, ada lagi reshuffle
Presiden Prabowo Subianto lantik Letjen (Purn) TNI Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam. Reshuffle Jilid IV (8 Oktober 2025)
Reshuffle keempat, Presiden Prabowo melantik Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pelantikan keduanya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 32 M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024-2029.
Reshuffle Jilid V (27 April 2026)
Daftar pejabat yang dilantik Prabowo di reshuffle ke-5, Senin (27/4/2026), di Istana Negara, Jakarta: Hanif Faisol Nurofiq, sebelumnya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) dilantik jadi Wakil Menteri Koordinator Bidang (Wamenko) Pangan. Jumhur Hidayat dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup (LH), menggantikan Hanif Faisol Nurofiq.
Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dia sebelumnya menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan.
Abdul Kadir Karding dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Dia bukan orang baru di Kabinet Merah Putih. Karding pernah menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Namun, Karding kena reshuffle pada September 2025.
Muhammad Qodari dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah. Qodari bergeser dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menjadi Kepala Bakom. Penetapan Qodari menjadi Kepala Bakom berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52/P Tahun 2026.
Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Ia juga bukan orang baru di kabinet era Prabowo. Hasan pernah menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Lembaga tersebut kemudian berubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah dan Hasan dipindah menjadi Komisaris Pertamina.
2. Pejabat yang kena reshuffle jilid 6 dan 7
Pelantikan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Youtube/Sekretariat Presiden) Reshuffle Jilid VI (14 September 2026)
Reshuffle keenam tercatat, Prabowo mengganti Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Purbaya diganti oleh Suahasil Nazara.
Reshuffle jilid VII (1 Oktober 2026)
Reshuffle ketujuh Kabinet Merah Putih berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026). Perombakan ini mencakup sejumlah posisi menteri, menteri koordinator, wakil menteri, serta jabatan strategis di lembaga pemerintah, kepolisian, dan Ombudsman Republik Indonesia.
Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Setelah pelantikan tersebut, Bahlil mengemban dua jabatan, yakni Menteri ESDM dan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri dipercaya mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Sementara itu, Dudung Abdurachman yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam).
Posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono kemudian diisi oleh Arrmanatha Christiawan Nasir. Sebelum pelantikan tersebut, Arrmanatha menjabat Wakil Menteri Luar Negeri.
Di sektor perindustrian, Muhammad Sarmuji dilantik menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Sarmuji dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar.
Pada jajaran wakil menteri, Dradjad Hari Wibowo dilantik menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Jabatan tersebut merupakan posisi baru yang diembannya dalam susunan kabinet.
Prabowo juga melantik Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Sementara itu, Muhammad Saleh Mustafa dipercaya menjadi Wakil Menteri Pertanian.
Di sektor kelautan dan perikanan, Irwan Meilano dilantik menjadi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Perombakan juga menyentuh jabatan strategis di lingkungan kepresidenan dan kepolisian. Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Posisi Kapolri kemudian diisi oleh Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Adapun jabatan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) dipercayakan kepada Komjen Pol Wahyu Hadiningrat.
Selain itu, Dedi Prasetyo yang sebelumnya menjabat Wakapolri dilantik menjadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Di bidang pengawasan keuangan, Aryanto Wibowo dipercaya menjadi Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sementara itu, Mohammad Fadil Imran dilantik menjadi Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Perubahan jabatan juga terjadi di Ombudsman Republik Indonesia. Nuzran Joher ditetapkan sebagai Ketua Ombudsman RI untuk periode 2026–2031. Pada periode yang sama, Radian Syam ditetapkan menjadi anggota Ombudsman RI.
Pelantikan 2 Oktober 2026
Pada 2 Oktober 2026, Prabowo melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom dan Fadli Tri Hartono menjadi Wakil Kepala Bakom. Syahganda menggantikan Qodari.
Prabowo juga melantik 26 orang menjadi Dewan Pertimbangan Presiden pada 2 Oktober 2026. Berikut 26 anggota Wantimpres era Prabowo:
1. Pratikno (Ketua).
2. M. Hatta Rajasa (Wakil Ketua).
3. M. Qodari (Sekretaris).
4. Budi Gunawan.
5. Agum Gumelar.
6. Ida Bagus Purwalaksana.
7. Philip Kuntjoro Widjaja.
8. Jusuf Wanandi.
9. Anwar Usman.
10. Jusuf Hamka.
11. Rocky Gerung.
12. Chairul Tanjung.
13. Anwar Iskandar.
14. Dato' Sri Tahir.
15. Salim Segaf Al Jufri.
16. Bambang Soesatyo.
17. Margarito Kamis.
18. Soekarwo.
19. Yahya Cholil Staquf.
20. Quraish Shihab.
21. Said Aqil Siradj.
22. Sinta Nuriyah Wahid.
23. Mohammad Hatta.
24. Budi Tanoe Wibowo.
25. Ignasisus Jonan.
26. Jacky Manuputty.
Reshuffle jilid VIII (15 Oktober 2026)
Pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10/2026). (IDN Times/Trio Hamdani) Prabowo kembali melantik sembilan pejabat di Istana Negara pada Kamis (15/10/2026). Perombakan kedelapan ini mencakup posisi wakil menteri, pimpinan lembaga, serta jabatan strategis di lingkungan TNI.
Marsekal TNI Yusuf Jauhari dilantik menjadi Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi. Sebelum menduduki jabatan tersebut, dia menjabat sebagai Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan.
Sementara itu, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dipercaya menjadi Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan.
Di sektor pertanian, Alim Setiawan Slamet dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian. Sebelum bergabung dalam pemerintahan, dia menjabat sebagai rektor IPB University.
Prabowo juga melantik M. Maulana Bungaran menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelum memasuki pemerintahan, Maulana dikenal sebagai advokat dan politikus Partai Gerindra. Ia juga pernah menjadi bagian dari tim kuasa hukum Prabowo-Gibran dalam sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Pada jajaran pimpinan lembaga, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menggantikan Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Sebelumnya, Kristomei menjabat Panglima Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten.
Perubahan kepemimpinan juga terjadi di Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Kehutanan dilantik menjadi kepala badan tersebut.
Untuk mendampingi Satyawan, Mayor Jenderal TNI Sriyanto dilantik menjadi Wakil Kepala BPGMN. Sebelum menduduki jabatan baru itu, Sriyanto menjabat Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam XXI/Radin Inten.
Di lingkungan TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Adapun posisi Wakil Panglima TNI yang ditinggalkan Tandyo kemudian diisi oleh Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang sebelumnya menjabat KSAD. Selain menjadi Wakil Panglima TNI, Maruli juga mengemban jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.
