Gerindra: Dua Tahun Prabowo Perkuat Kemandirian Pangan-Stabilitas Ekonomi
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai menunjukkan kemajuan dalam stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan hilirisasi.
Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, capaian pangan, serta perluasan program sosial menjadi sejumlah capaian yang disampaikan Sugiat Santoso.
Gerindra tetap mendorong evaluasi pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas layanan, efektivitas anggaran, dan dampak kebijakan.
Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memasuki dua tahun pada 21 Oktober 2026. Sejak dilantik pada dua tahun lalu, Prabowo-Gibran membawa visi-misi pembangunan yang dituangkan dalam delapan astacita.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menilai dua tahun pemerintahan Prabowo telah menunjukkan kemajuan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah diklaim telah berupaya memperkuat ketahanan pangan hingga memperluas akses pendidikan dan kesehatan.
"Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari fundamental ekonomi yang tetap stabil di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi," kata Sugiat dalam keterangannya, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Gerindra menekankan pentingnya mengapresiasi capaian pemerintah. Namun, Sugiat mengakui, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan. Menurut dia, evaluasi terhadap kinerja pemerintah harus difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas implementasi, dan efektivitas belanja negara.
"Dengan demikian, keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo tidak hanya diukur dari capaian pelaksanaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat," kata Sugiat.
1. Dua tahun Prabowo-Gibran turunkan angka kemiskinan
Prabowo-Gibran 2024 (instagram.com/gibran_rakabuming/) Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menyebut, stabilitas ekonomi nasional menjadi salah satu modal penting bagi pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian global.
Pemerintahan Prabowo disebut telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Hal ini sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan nasional dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430 ribu orang.
"Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara," ujar Sugiat.2. Pemerintahan Prabowo bertekad penguatan sektor pangan
Presiden Prabowo Panen Raya Jagung Serentak Kuartal ll di Kalimantan Barat. (YouTube/Sekretariat Presiden) Sugiat menjelaskan, pemerintahan Prabowo juga bertekad untuk penguatan sektor pangan sebagai bagian penting dari agenda kemandirian nasional. Pemerintah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas pangan strategis, di antaranya beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Selain itu, kata dia, pemerintah juta telah menyederhanakan 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025. Nilai tukar petani pada September 2026 juga tercatat mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
"Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat," kata Sugiat.3. Program CKG jangkau hampir 100 juta orang
Layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menyasar pedagang dan pengunjung di Pasar Mijen Semarang, Kamis (12/2/2026). (IDN Times/Dhana Kencana) Lebih jauh, Sugiat juga memaparkan kinerja Presiden Prabowo di bidang pendidikan dan kesehatan. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilaporkan telah menjangkau 99,1 juta orang, sedangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat per Agustus 2026.
Program Sekolah Rakyat juga telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah siswa sekitar 44 ribu orang. Perluasan program sosial harus disertai pengawasan dan peningkatan kualitas layanan.
Sugiat menekankan pentingnya memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan serta menjamin keamanan pangan dan kualitas pelaksanaan program.
"Keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.4. Danantara kelola 26 proyek strategis, serap 37 ribu tenaga kerja
Ilustrasi - Wisma Gedung Danantara Indonesia. (Dok. Danantara) Sementara itu, di sektor hilirisasi, pemerintah melalui Danantara mengelola 26 proyek strategis senilai Rp225 triliun dengan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja. Pemerintah juga melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Sugiat menilai, penguatan industri nasional dan penataan aset negara harus menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur. Sebab, keberhasilan kebijakan tersebut perlu dilihat dari realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan negara, dan manfaat bagi daerah penghasil.
"Pengelolaan sumber daya alam dan aset negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hilirisasi juga harus memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan," katanya.5. Gerindra dorong perbaikan program yang belum optimal
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyesalkan petugas halangi Ombudsman saat sidang Lapas Cibinong. (Dok. DPR). Sugiat mengatakan, Gerindra mengapresiasi capaian pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus mendorong perbaikan terhadap program yang belum optimal. Menurut dia, pemerataan kesejahteraan, efektivitas anggaran, dan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintahan.
"Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Karena itu, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus terus menjadi prioritas," kata Sugiat.
