AHY: Kecurangan TSM Pemilu 2024 Sulit Dibuktikan
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai sulit untuk membuktikan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pemilu 2024. Ia pun mengatakan, penggunaan hak angket tidak ada urgensinya untuk digunakan.
Karena itu, AHY menegaskan Demokrat menolak keras penggunaan hak angket di parlemen. Sebab selisih perolehan suara ketiga kandidat cukup jauh.
"Tentunya sulit untuk melihat ada kecurangan secara terstruktur masif intinya, karena jaraknya (suara) yang jauh," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
1. Dukungan rakyat ke Prabowo besar pada Pemilu 2024
AHY mengatakan koalisi Prabowo bukan mau merasa besar kepala menjadi pemenang Pilpres 2024. Namun, menurut dia, dukungan rakyat kepada Prabowo-Gibran memang sangat besar.
Hasil itu juga telah dikonfirmasi Demokrat selama tiga bulan ikut berkampanye ke seluruh pelosok negeri untuk pemenangan Prabowo-Gibran.
"Menurut saya apa yang tertera di hasil saat ini ya memang menunjukkan dukungan besar dan kuat dari rakyat," kata dia.
Kendati, Demokrat tetap menghormati siapapun yang mau menggunakan hak politiknya. Hak angket menjadi hak konstitusional dan merupakan keistimewaan bagi DPR RI.
"Kami menghormati ya, siapapun di negeri ini yang menggunakan hak politk. Hak politik itu kan bebrbagai format yang penting konstitusional," kata dia.
2. PKB Pede hak angket bergulir dua minggu lagi
Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menyampaikan, pengajuan hak angket tidak dibatasi oleh waktu. Namun Luluk cukup percaya diri, hak angket dapat bergulir dalam waktu satu atau dua minggu ke depan di DPR RI.
"Jadi menurut saya, ini hanya soal waktu aja. Kita harapkan seminggu, maksimal dua minggu ke depan kita udah bisa ada progres secara official bersurat kepada DPR karena memang belum dimulai," kata dia.
Luluk menyampaikan, alangkah lebih baiknya pengajuan hak angket segera dilakukan bila telah memenuhi syarat, yaitu minimal 25 anggota dan diajukan setidak-tidaknya oleh dua fraksi partai politik di parlemen.
"Enggak, nggak ada deadline soal itu karena hak angket ini kan bisa terus dilakukan dan kita juga nggak dipatokin oleh waktu," kata dia.
Luluk juga menyadari bahwa pengajuan hak angket tidak bisa serta-merta dilakukan karena ada beberapa prosedur yang harus dilalui, meski itu merupakan hak keistimewaan yang dimiliki anggota DPR.
Dia menjelaskan, setelah hak angket resmi diajukan, maka perlu dibahas di Badan Musyawarah (Bamus). Setelah disepakati di Bamus, kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan dari anggota.
Setelah mendapatkan persetujuan di rapat paripurna, maka ditindaklanjuti dengan pembentukan tim panitia khusus (pansus) atau apapun sesuai keputusan yang ditatapkan di rapat paripurna.
"Jadi ndak bim salabim, begitu kita submit, kemudian otomatis hak angket itu jadi, kan tidak," ujarnya.
3. JK anggap hak angket bisa jawab kecurigaan publik
Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf "JK" Kalla menanggapi wacana penggunaan hak angket di parlemen untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia berpandangan, kecurigaan publik terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi di pemilu bisa terjawab melalui hak angket.
JK mengatakan, hak angket adalah hak DPR untuk bertanya kepada pemerintah jika ada hal yang perlu diklarifikasi. Dengan begitu, pemerintahan yang akan datang bisa berjalan mulus.
Pria asal Makassar itu khawatir kalau hak angket tidak berjalan, masyarakat akan selalu mencurigai proses pemilu ini.
"Sehingga negeri ini pemerintah akan datang akan mulus, siapa pun pemerintahnya akan mulus, setelah diklarifikasi semuanya, kalo ndak nanti curiga terus," kata JK.
