Anies Janji Kartu Disabilitas Bakal Dibawa ke Tingkat Nasional
Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menjanjikan bakal membawa program kartu penyandang disabilitas ke level nasional. Dengan begitu lebih banyak lagi penyadang disabilitas yang bisa dibantu.
Sebelumnya, program serupa sudah diterapkan oleh Anies saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika itu, program bantuan sosial tersebut diberi nama Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
"Insya Allah, program-program untuk penyandang disabilitas di Jakarta yang dirasakan baik dan bermanfaat akan kami tingkatkan untuk dilaksanakan di tingkat nasional," ujar Anies di Islamic Centre Bekasi ketika berdialog dengan komunitas disabilitas, Jumat (15/12/2023).
Ia menambahkan bagi individu disabilitas yang terdaftar sebagai pemegang KPDJ, maka mereka berhak menikmati sejumlah bantuan mulai dari bantuan uang tunai, subsidi pangan hingga akses ke transportasi umum gratis. Nominal bantuan tunai yang diberikan mencapai Rp300 ribu per bulan. Tetapi, diberikan tiap tiga bulan sekali.
"Jadi, bagi pemegang KPDJ, mereka bisa mendapatkan bantuan uang tunai, subsidi pangan, dan akses ke transportasi umum secara gratis," tutur dia lagi.
Anies pun juga menjanjikan bakal mempermudah kesempatan bekerja untuk kelompok disabilitas. Bagaimana caranya?
1. Anies bakal gandeng pihak swasta untuk ikut sediakan lapangan kerja bagi disabilitas
Salah satu cara yang coba dilakukan oleh Anies untuk membuat peluang pekerjaan lebih lebar bagi disabilitas yaitu dengan menggandeng pihak swasta. Tujuannya, agar lapangan pekerjaan yang ada tidak terpaku hanya di instansi milik pemerintah. Menurutnya, berdasarkan pengalaman saat di Jakarta, Anies mengaku banyak perusahaan yang ingin membantu penyandang disabilitas.
"Tetapi, perusahaan swasta ini tidak tahu caranya seperti apa. Kalau kami buat kemitraannya dan ada badannya, maka siapapun yang berminat membantu tinggal koordinasi ke sini dan bisa difasilitasi," kata Anies.
Di sisi lain, Anies juga mengatakan telah membuat kebijakan bagi perusahaan di DKI Jakarta agar untuk menyediakan satu persen dari keseluruhan jumlah pekerja bagi kaum disabilitas. Suku dinas tenaga kerja di masing-masing wilayah yang memberikan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.
Pernyataan serupa pernah disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Andri Yansyah. "Jadi, di Jaknaker.id, kami fasilitasi pencari kerja yang ingin mencari kerja dan perusahaan yang ingin mencari pekerja," ujar Andri seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada 2022 lalu.
2. Anies janjikan aturan yang mempersulit kelompok disabilitas bakal direvisi
Lebih lanjut, Anies turut menjanjikan bahwa peraturan yang mempersulit kelompok disabilitas bakal direvisi. Menurutnya, sesuai aspirasi kelompok disabilitas, masih banyak aturan di lapangan yang tidak sinkron dan saling bertentangan.
"Insya Allah nanti kalau perlu dibentuk task force, tim kecil dari Kemenkum HAM yang mengawal isu penyandang disabilitas. Kami akan tinjau peraturan-peraturan yang merepotkan karena ada yang tidak sinkron dan conflicting," kata dia.
Menurutnya, seharusnya peraturan memberikan rasa keadilan. "Kedua, peraturan itu harus memberi manfaat dan harus ada unsur kebermanfaatan. Ketiga, peraturan itu harus memberikan kepastian," ujarnya lagi.
Anies menyebut hal itu bukan hanya menjadi pekerjaan rumah bagi penyandang disabilitas. "Banyak program-program, kebijakan-kebijakan di berbagai sektor sifatnya conflicting atau tidak sinkron. Nanti akan kita bereskan sama-sama," tutur dia.
3. Fasilitas kartu disabilitas belum disosialisasikan hingga ke warga
Sebelumnya, IDN Times sempat berbincang dengan salah satu disabilitas. Hernawati (70) menilai sejauh ini belum semua transportasi umum ramah terhadap kaum difabel. "Fasilitas (transportasi umum) sih ada dan banyak terbantu. Tetapi, belum merata di semua daerah," ujar Hernawati di Islamic Centre.
Ia juga mengeluhkan fasilitas jalan yang tidak banyak memberi petunjuk bagi kaum difabel tuna netra. "Kadang-kadang kami bingung saat di jalan, itu musti ke mana selanjutnya. Ternyata setelah dicek harus naik tangga ya kami gak bisa," kata dia.
Herna mengaku juga baru tahu ada fasilitas kartu disabilitas bagi warga DKI Jakarta. Menurutnya, sosialiasi terhadap program tersebut masih kurang. Padahal, ia bermukim di ibu kota.
"Betul, kartu itu memang ada dan ada bantuannya. Tapi, sampai sekarang saya belum dapat. Maka, saya tadi bilang pelaksanaannya itu tidak sinkron dari atas ke bawah," tutur dia mengeluhkan.
