Bakamla Peringati HUT ke-19 di Tengah Hujan Lebat, Upacara Tetap Jalan
Jakarta, IDN Times - Badan Keamanan Laut (Bakamla) memperingati hari jadi ke-19 dengan menggelar upacara pada Selasa (14/1/2025) di Lapangan Proklamasi, Jakarta Pusat. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Bakamla, Laksamana Madya Irvansyah.
Ketika upacara baru dimulai, tiba-tiba hujan deras turun dan mengguyur Jakarta. Namun, kegiatan upacara terus berlanjut. Petugas dan anggota Bakamla yang mengikuti upacara tidak beranjak dari lokasi.
Sementara, di dalam sambutannya, Irvansyah mengingatkan bahwa tantangan dan ancaman ke depan bisa datang dari negeri sendiri. "Tantangan tidak kalah berat adalah tantangan yang datang dari negeri sendiri. Ancaman keamanan, keselamatan, maupun permasalahan penegakan hukum di laut masih harus kita atasi," ujar Irvansyah saat upacara.
Ia pun menyadari di dalam banyak aturan dan undang-undang, kewenangan penegakan hukum di laut tidak hanya dimiliki oleh Bakamla. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan hingga TNI Angkatan Laut (AL) juga mempunyai kewenangan serupa. Maka, ia meminta kepada seluruh personelnya untuk selalu menunjukkan kinerja terbaik demi menjaga keamanan perairan dan memastikan keselamatan rakyat Indonesia.
"Bakamla RI akan terus berupaya menunjukkan kinerja dan kekuatan terbaiknya hingga menjadi coast guard yang bisa dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia," katanya.
1. Kepala Bakamla pamerkan sejumlah pencapaian selama 19 tahun terakhir
Lebih lanjut, Irvansyah memamerkan Bakamla terus menunjukkan kinerja gemilang. Hal itu sejalan dengan Perpres nomor 59 tahun 2003 tentang kebijakan nasional penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Di antaranya keberhasilan dalam patroli nasional yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba, penangkapan ikan ilegal hingga upaya penyelundupan pekerja migran.
Selain itu, Bakamla juga meraih beberapa penghargaan seperti predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut, hingga indeks perencanaan pembangunan nasional tahun 2024. Sedangkan, dalam upaya meningkatkan keamanan laut, Bakamla bersama instansi terkait telah melaksanakan pengukuran Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN).
"Nilai indeks ini terus meningkat dari 53 pada akhir 2022 menjadi 59 pada tahun 2024, dengan predikat cukup terkendali," ujar pejabat humas Bakamla, Kapten Yuhanes Antara pada hari ini.
2. Bakamla pernah janjikan bakal rampungkan naskah akademik RUU Keamanan Laut
Sementara, ketika Laksamana Madya TNI Irvansyah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi I DPR pada November 2024 lalu, mereka menjanjikan bakal merampungkan konsep naskah akademik RUU Keamanan Laut di 100 hari pertama Kabinet Merah Putih.
Beleid tersebut, kata Irvan, diperlukan untuk mendukung keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan serta yurisdiksi Indonesia. "Penyusunan konsep naskah akademik RUU Keamanan Laut dibutuhkan Bakamla RI agar dapat melaksanakan penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi Indonesia," ujar Irvansyah pada akhir 2024 lalu.
Ia menambahkan RUU Keamanan Laut perlu segera disahkan. Sebab, tantangan yang dihadapi oleh Bakamla semakin beragam.
Salah satunya pemeriksaan berulang saat proses pengamanan wilayah perairan oleh beberapa instansi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa. Irvansyah menjelaskan perjalanan tersebut disebabkan oleh banyaknya instansi di laut dengan kewenangan yang tumpang tindih.
"Masih terjadinya pemeriksaan berulang di laut karena banyaknya instansi di laut yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan," tutur dia.
3. RUU Keamanan Laut dibutuhkan untuk efisiensi
Laksda Irvansyah juga pernah mengatakan RUU Keamanan Laut diperlukan karena saat ini belum ada kesatuan komando dalam pelaksanaan operasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Keberadaan beleid ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya serta anggaran negara.
"Perlu adanya penyederhanaan organisasi dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut untuk efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran negara," tutur dia.
