Bantuan Asing Akhirnya Dibolehkan Masuk ke Sumatra Asal dari LSM
- Gubernur Aceh mengingatkan pentingnya persatuan dalam pemulihan bencana
- Muhammadiyah menerima dan akan mendistribusikan bantuan 30 ton beras dari UEA
- Pemprov Aceh menyurati UNICEF dan UNDP untuk verifikasi bantuan yang dapat diberikan
Jakarta, IDN Times - Setelah lebih dari satu bulan Sumatra dihantam banjir, pemerintah pusat akhirnya membolehkan bantuan asing masuk. Namun, ada syarat khusus bagi bantuan internasional bisa diterima, yakni berasal dari lembaga nonpemerintah.
"Bantuan internasional untuk bencana Sumatra bisa masuk. Berdasarkan konfirmasi yang kami lakukan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, bantuan internasional yang bersifat non-government to government selama ini dibenarkan. Sementara, bantuan government to government belum ada arahan," ujar juru bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA kepada media, Senin (22/12/2025).
Pihak LSM internasional atau sejenisnya dapat memberikan bantuan ke Sumatra pada tahap pemulihan Aceh pascabencana. Tetapi, jenis bantuan yang diberikan harus dilaporkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Ia menambahkan, untuk bantuan bagi Sumatra berupa barang atau logistik, harus harus mengikuti aturan pelaporan instansi kebencanaan. Sementara, terkait program pemulihan akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan Pemprov Aceh karena disesuaikan dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen R3P itu akan disusun oleh Pemprov Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.
"Berbagai langkah pemulihan pascabencana terus kami lakukan. Gubernur sendiri mengoptimalkan kunjungan langsung ke daerah-daerah terdampak untuk dapat langsung mengambil langkah strategis dan terpadu terkait penanganan pemulihan pascabencana," tutur dia.
1. Gubernur Aceh menitipkan pesan agar bersatu demi pemulihan bencana
Muhammad MTA, menambahkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) berharap agar semua pihak selalu bersatu demi pemulihan Aceh usai dihantam banjir dan longsor.
"Kita harus bersatu meski dengan berbagai kelebihan dan kekurangan untuk bersatu demi percepatan pemulihan bencana ini," ujar MTA.
Sementara itu, Pemprov Aceh sudah sejak awal membuka pintu bagi bantuan asing. Salah satu bantuan yang beberapa kali diterima datang dari LSM asal Malaysia. Seperti pada 10 Desember 2025, Gubernur Mualem menerima bantuan dan tim medis Blue Sky Rescue (BSR).
"Bantuan total 3 ton, terdiri dari 2 ton obat-obatan dan 1 ton makanan. Bantuan ini kami salurkan ke daerah terdampak banjir, terutama ke posko pengungsian yang orang-orangnya sudah mengeluhkan penyakit gatal-gatal dan lainnya," ujar Mualem, dikutip dari akun media sosial resmi Gubernur Mualem, hari ini.
2. Sebanyak 30 ton beras dari UEA disalurkan oleh Muhammadiyah
Adapun bantuan 30 ton beras yang diberikan oleh Uni Emirat Arab (UEA) dan sempat ditolak oleh Pemkot Medan akhirnya tetap diterima. Bantuan beras itu akhirnya dialihkan ke Muhammadiyah. Organisasi kemasyarakatan Islam tesebut pun menyatakan kesiapan untuk mendistribusikan bantuan beras tersebut.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengapresiasi kepercayaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara serta mitra kemanusiaan dari UEA. Ia menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk membantu masyarakat terdampak bencana tanpa mempersoalkan status kebencanaan.
"Dalam kerja-kerja kemanusiaan, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan status kebencanaan. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, di situ lah Muhammadiyah bergerak,” ujar Haedar dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12).
Haedar menambahkan, prinsip Muhammadiyah dalam merespons bencana adalah sedikit berbicara dan banyak bekerja. Aksi kemanusiaan harus nyata, cepat, dan tepat sasaran.
“Bantuan ini segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud komitmen Muhammadiyah untuk terus berkhidmat bagi kemanusiaan dan kebangsaan,” katanya.
3. Pemprov Aceh turut menyurati dua lembaga PBB di Jakarta
Pemprov Aceh juga sudah melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki kantor di Jakarta. Kedua lembaga itu, yakni UNICEF dan UNDP. Surat tersebut dibenarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, surat tersebut dikirim atas inisiatif pemerintah provinsi sebagai respons atas penawaran bantuan dari UNDP dan Unicef. Surat itu menggunakan tanda tangan elektronik Muzakir Manaf.
Selain ke Pemprov Aceh, Kemendagri juga memverifikasi langsung ke UNDP dan Unicef. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bentuk bantuan yang dapat diberikan sesuai permintaan pemerintah daerah (pemda).
